Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 Juni 2021 | 10:02 WIB
KURS PAJAK 23 JUNI 2021-29 JUNI 2021
Senin, 21 Juni 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Sri Mulyani dan 4 Menkeu Dunia Dukung Pajak Minimum, Ini Alasannya

A+
A-
2
A+
A-
2
Sri Mulyani dan 4 Menkeu Dunia Dukung Pajak Minimum, Ini Alasannya

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama empat menteri keuangan lainnya dari Meksiko, Afrika Selatan, Jerman, dan Amerika Serikat menyatakan dukungannya atas pengenaan pajak korporasi minimum global.

Dalam opini berjudul Five Finance Ministers: Why We Need a Global Corporate Minimum Tax yang ditulis oleh kelima menteri, mereka membeberkan sejumlah alasan mengapa tarif pajak minimum global perlu diterapkan.

Pertama, pandemi Covid-19 mempertegas lebarnya ketimpangan antara kaya dan miskin. Menurut kelima menteri, krisis ekonomi yang timbul akibat pandemi juga lebih banyak ditanggung masyarakat berpenghasilan kecil ketimbang berpenghasilan tinggi.

Baca Juga: Setoran Pajak Properti Vatikan Tembus Rp120 Miliar Tahun Lalu

"Orang kaya tetap mampu bertahan hidup di tengah pandemi, sedangkan pekerja berpenghasilan rendah dan rumah tangga dipaksa untuk bertahan hidup di tengah risiko kesehatan dan ekonomi saat ini," kata kelima menteri seperti dilansir Washington Post, Kamis (10/6/2021).

Kedua, kelima menteri meyakini pemerintah di berbagai dunia saat ini membutuhkan penerimaan untuk membangun kembali perekonomian dan mendukung usaha kecil, pekerja, dan rumah tangga yang membutuhkan.

Namun, sebagian besar pajak yang dipungut adalah berasal dari pekerja mengingat penghasilan yang diterima pekerja relatif lebih mudah dipajaki. Sebaliknya, capital income yang dinikmati korporasi relatif sulit untuk dipajaki.

Baca Juga: Masih Terdampak Pandemi, Pengusaha Waralaba Minta Relaksasi Pajak

Korporasi juga mudah memindahkan penghasilannya ke yurisdiksi-yurisdiksi dengan tarif pajak rendah demi mengurangi beban pajak. Di lain pihak, pemerintah tak dapat serta merta menaikkan tarif pajak korporasi untuk menyokong penerimaan.

"Dinamika inilah yang terus terjadi selama setengah abad terakhir dan menyebabkan timbulnya kompetisi tarif pajak korporasi," tulis kelima menteri.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan solusi kolektif melalui pengenaan pajak korporasi minimum global. Melalui kebijakan tersebut, tiap negara dapat bersama-sama keluar dari krisis menuju ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Baca Juga: Dorong Penyederhanaan Administrasi Pajak, UMKM Bakal Dimintai Masukan

Alhasil, kompetisi tarif pajak korporasi dan aggressive tax planning yang dilakukan oleh korporasi besar global dapat diakhiri. Selain itu, kebijakan itu juga untuk menjamin layanan kesehatan, edukasi, pembangunan infrastruktur, dan inovasi-inovasi lainnya tetap mencukupi.

"Untuk mencapai tujuan tersebut, kami mendukung kesepakatan awal negara-negara G7 atas tarif pajak korporasi minimum global sebesar 15%. Tanpa pajak minimum global, tarif minimum yang berlaku saat ini adalah 0%," sebut kelima menteri.

Para menteri keuangan juga meyakini ke depannya tidak perlu lagi menurunkan tarif pajak korporasi untuk mempertahankan daya saing negara. Setiap negara dapat berkompetisi dalam faktor-faktor perekonomian lain yang inovasi dan efisiensi. (rig)

Baca Juga: Wow, Insentif Pajak dan Subsidi untuk Pengguna Sepeda Capai 300 Jenis

Topik : menkeu sri mulyani, janet yellen, pajak minimum global, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Olivia Ariyanto

Kamis, 10 Juni 2021 | 23:28 WIB
Diharapkan dengan adanya pengungkapan opini oleh kelima menteri ini mampu mendorong pemberlakuan pajak korporasi minimum global untuk meminimalisir perencanaan pajak agresif oleh perusahaan multinasional dan kompetisi tarif pajak korporasi antar negara.
1
artikel terkait
Jum'at, 18 Juni 2021 | 12:30 WIB
REPUBLIK CEKO
Jum'at, 18 Juni 2021 | 10:15 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 18 Juni 2021 | 09:00 WIB
MOLDOVA
Kamis, 17 Juni 2021 | 14:30 WIB
JERMAN
berita pilihan
Jum'at, 25 Juni 2021 | 10:29 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 25 Juni 2021 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN
Jum'at, 25 Juni 2021 | 09:34 WIB
SE-08/PP/2021
Jum'at, 25 Juni 2021 | 08:14 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:09 WIB
REVISI UU KUP
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:35 WIB
SPANYOL
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:30 WIB
KABUPATEN CIAMIS
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:20 WIB
KABUPATEN MEMPAWAH