Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Soal WP Badan yang Tak Boleh Lagi Pakai Skema PPh Final, Ini Kata DJP

A+
A-
45
A+
A-
45
Soal WP Badan yang Tak Boleh Lagi Pakai Skema PPh Final, Ini Kata DJP

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) mengatakan jumlah wajib pajak badan yang harus beralih dari penggunaan skema PPh final PP 23/2018 menjadi skema PPh sesuai dengan ketentuan umum mulai tahun depan tidak terlalu banyak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan dari total sebanyak 2,3 juta wajib pajak yang menggunakan skema fasilitas dalam PP 23/2018, hanya ada sekitar 200.000 wajib pajak badan.

"Wajib pajak badan UMKM yang selama ini membayar PPh Final 0.5% sekitar 200.000-an,” katanya, Rabu (9/9/2020).

Baca Juga: Antisipasi M-Pajak Eror, UMKM Perlu Pencatatan Cadangan Tanpa Aplikasi

Hestu juga menegaskan UMKM yang harus mulai beralih memakai skema PPh sesuai ketentuan umum pada tahun depan adalah wajib pajak berbentuk perseroan terbatas (PT) dan telah terdaftar atau menggunakan PPh final 0,5% sejak tahun pajak 2018.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 PP 23/2018, pengenaan PPh final berlaku paling lama 3 tahun untuk wajib pajak badan berbentuk PT. Jika terdaftar pada tahun pajak 2018, pengenaan PPh final berlaku hingga akhir tahun pajak 2020.

Sementara itu, wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), atau firma memiliki waktu penggunaan skema tarif PPh final paling lama 4 tahun. Dengan demikian, wajib pajak tersebut harus mulai menggunakan ketentuan umum mulai tahun pajak 2022.

Baca Juga: Kesempatan Ikut PPS Belum Tertutup, DJP: Masih Berlangsung 41 Hari!

“Yang mesti beralih ke ketentuan umum tahun depan hanya wajib badan [berbentuk PT] yang sejak 2018 menerapkan skema PPh Final 0.5%," kata Hestu.

Adapun penetapan batas waktu pemanfaatan fasilitas PPh final UMKM dimaksudkan untuk mendorong wajib pajak untuk menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha. Simak pula artikel ‘Tidak Pakai Lagi PPh Final UMKM? DJP: Kalau Rugi, Tidak Bayar Pajak’. (kaw)

Baca Juga: PPh Final Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan
Topik : PPh final, UMKM, PP 23/2018

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Fokus Lakukan Konsolidasi Fiskal, Ternyata Ini Alasannya

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Minggu, 22 Mei 2022 | 17:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus