Review
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 11:00 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 17:26 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:19 WIB
AKTIVITAS PEREKONOMIAN
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Reportase

Soal Wacana Kemasan Polos Rokok, Apindo: Ada Risiko Penerimaan Turun

A+
A-
2
A+
A-
2
Soal Wacana Kemasan Polos Rokok, Apindo: Ada Risiko Penerimaan Turun

Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Eddy Hussy.

JAKARTA, DDTCNews – Pelaku usaha meminta pemerintah melakukan pertimbangan matang terkait wacana kemasan polos untuk produk rokok. Efek kebijakan tersebut diklaim akan merugikan banyak pihak yang terkait dengan rantai produksi rokok di Tanah Air.

Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Eddy Hussy mengatakan rencana kemasan polos rokok bukan hanya akan membuat industri semakin tertekan. Penerimaan negara dari cukai juga diprediksi tergerus bila pemerintah jadi mengimplementasikan kebijakan tersebut.

“Kemasan polos ini sudah berlaku di beberapa negara seperti Thailand dan Australia. Untuk Indonesia kita ingin lihat seperti apa rencana pemerintah karena industri ini menyumbang pajak dan cukai besar,” katanya dalam sebuah diskusi bertajuk 'Dilema Pembatasan Merek dan Kemasan Polos', Rabu (9/10/2019).

Baca Juga: Simak, Ini Perincian Target Penerimaan Perpajakan RAPBN 2021

Kekhawatiran pelaku usaha bersumber dari rencana Kementerian Kesehatan untuk merevisi PP No.109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Salah satunya rencana revisinya adalah meningkatkan porsi peringatan dari 40% menjadi 90% dari kemasan rokok.

Menurut Eddy, rencana perubahan kebijakan tersebut perlu dipikirkan masak-masak. Pasalnya, banyak dimensi usaha yang ikut terimbas dengan regulasi baru terkait industri rokok. Selain penerimaan negara yang tergerus, sektor penopang industri rokok juga akan ikut terpengaruh seperti petani tembakau dan cengkeh.

“Ilustrasi 40% berupa peringatan itu kan sudah berjalan lama dan sudah dilakukan pengusaha. Jadi sudah ada tanda bahwa rokok itu bahaya,” paparnya.

Baca Juga: Bea Cukai Sumbagbar Musnahkan Rokok dan Minol Ilegal Rp11,3 Miliar

Selain itu, porsi ilustrasi peringatan yang dominan dan wacana kemasan polos diprediksi akan meningkatkan peredaran rokok ilegal. Pasalnya, tidak ada pembeda yang signifikan dari seragamnya kemasan rokok kecuali ditelisik lebih jauh dari pita cukai.

“Kemasan polos bisa saja timbulkan persaingan tidak sehat dengan banyak rokok ilegal. Tentu ini akan memengaruhi produk yang sudah eksis,” imbuh Eddy. (kaw)

Baca Juga: 4 PPID di Kemenkeu Masuk Kategori Informatif
Topik : rokok, cukai, cht
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 15 Juli 2020 | 13:23 WIB
KEPABEANAN
Senin, 13 Juli 2020 | 15:53 WIB
KAWASAN INDUSTRI HASIL TEMBAKAU
Minggu, 12 Juli 2020 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
berita pilihan
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 19:57 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 19:25 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 19:19 WIB
TAX LEADER GUIDE
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 17:26 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 17:15 WIB
WEBINAR SERIES DDTC
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:46 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:27 WIB
RAPBN 2021 DAN NOTA KEUANGAN
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:22 WIB
RAPBN 2021