Berita
Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Soal Tax Holiday, Dirjen Pajak Tetap Bisa Lakukan Penilaian Kembali

A+
A-
4
A+
A-
4
Soal Tax Holiday, Dirjen Pajak Tetap Bisa Lakukan Penilaian Kembali

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) masih memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian kembali atas pemanfaatan tax holiday oleh wajib pajak badan. Penilaian kembali ini dilakukan saat proses pemeriksaan lapangan.

Ketentuan ini berlaku khusus untuk penanaman modal selain kegiatan usaha yang tercakup dalam daftar industri pionir sesuai dengan ketentuan pada Pasal 3 ayat (2) PMK 130/2020. Penilaian kembali dilakukan atas kriteria kuantitatif industri pionir.

“Dapat dilakukan penilaian kembali saat pemeriksaan lapangan yang dilaksanakan oleh direktur jenderal pajak berdasarkan permohonan pemanfaatan fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan dari wajib pajak," bunyi penggalan Pasal 5 ayat (14) PMK 130/2020, dikutip pada Selasa (13/10/2020).

Baca Juga: Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

Merujuk pada lampiran A PMK No. 130/2020, terdapat 11 kriteria kuantitatif industri pionir yang dinilai dan harus dipenuhi wajib pajak badan bisa mendapatkan insentif tax holiday. Ketentuan ini berlaku untuk pengajuan oleh wajib pajak di luar daftar industri pionir.

Adapun 11 kriteria kuantitatif yang akan dinilai dari kegiatan usaha hasil penamaman modal di luar industri pionir antara lain pengisian pohon industri, penggunaaan bahan baku utama dari dalam negeri, dan kemampuan hasil produksi untuk menjadi substitusi impor, serta jumlah perusahaan sejenis di daerah tempat investasi.

Kemudian, ada kemampuan kegiatan usaha untuk mempekerjakan banyak tenaga kerja, lokasi investasi, penggunaan teknologi ramah lingkungan, penggunaan teknologi baru, dukungan kegiatan usaha terhadap proyek strategis nasional, basis produksi, serta kontribusi dalam membangun fasilitas infrastruktur secara mandiri.

Baca Juga: Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP

Dari 11 kriteria tersebut, terdapat 6 kriteria yang dapat dinilai kembali oleh DJP. Keenamnya adalah penggunaaan bahan baku utama dari dalam negeri, kemampuan hasil produksi untuk menjadi substitusi impor, kemampuan kegiatan usaha untuk mempekerjakan banyak tenaga kerja, lokasi investasi, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta basis produksi.

Pasal 5 PMK 130/2020 merevisi ketentuan dalam PMK sebelumnya, yaitu PMK 150/2018. Dalam PMK sebelumnya, pemberian fasilitas tax holiday kepada penanaman modal di luar daftar industri pionir hanya dimungkinkan melalui pembahasan antarkementerian. Pembahasan dikoordinasikan oleh BKPM dan harus melibatkan Kementerian Keuangan dan kementerian sektor terkait.

Dengan PMK 130/2020, wajib pajak yang investasinya tidak termasuk dalam daftar industri pionir bisa mengajukan permohonan tax holiday sepanjang skor kriteria kuantitatif mencapai paling sedikit 80 dan memenuhi kriteria yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) PMK 130/2020.

Skor kriteria kuantitatif dihitung berdasarkan kajian industri pionir yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Permohonannya juga dapat diajukan melalui Online Single Submission (OSS).

Baca Juga: DJP: Data Semua Wajib Pajak Dianalisis, Tanpa Terkecuali

Permohonan yang diajukan melalui OSS harus melampirkan 4 dokumen, antara lain perincian aktiva tetap dalam rencana nilai penanaman modal, surat keterangan fiskal pemegang saham, kajian pemenuhan kriteria industri pionir, serta dokumen hasil penghitungan sendiri kriteria kuantitatif industri pionir.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (8) PMK 130/2020, BKPM melakukan penilaian atas penghitungan skor pemenuhan kriteria kuantitatif dalam waktu paling lama 5 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap. (kaw)

Baca Juga: Pemerintah Targetkan Insentif Pajak Mobil Listrik Dirilis Tahun Ini
Topik : PMK 130/2020, Inpres 7/2019, insentif pajak, tax holiday, BKPM, Dirjen Pajak, DItjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 30 Juli 2021 | 12:08 WIB
KOTA PEKANBARU

Longgarkan Arus Kas Pelaku Usaha, Tambahan Insentif Pajak Diberikan

Jum'at, 30 Juli 2021 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Bisa Terbitkan SP2DK untuk Pengawasan, Wajib Pajak Harus Apa?

Kamis, 29 Juli 2021 | 17:48 WIB
APLIKASI PAJAK

Masuk Aplikasi DJP Ini, Data Semua Wajib Pajak Dianalisis

Kamis, 29 Juli 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Insentif PPN Rumah, Sri Mulyani Diminta Segera Terbitkan PMK Baru

berita pilihan

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:39 WIB
DDTC NEWSLETTER

BKP Strategis yang Tidak Dipungut PPN, Download Aturannya di Sini

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT

SPT Pajak Donald Trump Bakal Dibuka

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI

PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021, Ini Penjelasan Jokowi

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:35 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Hanya Bulan Ini, Pemutihan Denda Pajak Digelar

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KOREA SELATAN

Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:17 WIB
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Lantik Inspektur Jenderal yang Baru, Sri Mulyani Minta Ini

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:50 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Ini Penyebab Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tak Lolos Seleksi

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP