EFEK VIRUS CORONA

Soal Rencana PPKM Darurat, Begini Kata Presiden Jokowi

Dian Kurniati | Rabu, 30 Juni 2021 | 15:05 WIB
Soal Rencana PPKM Darurat, Begini Kata Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pembukaan Munas VIII Kadin, Rabu (30/6/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah masih memfinalisasi kajian rencana pemberlakukan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19.

Jokowi mengatakan PPKM darurat rencananya hanya berlaku di Pulau Jawa dan Bali. Menurutnya, kebijakan PPKM darurat akan menggantikan penebalan PPKM mikro yang mulai berlaku pada 22 Juni 2021.

"Hari ini ada finalisasi kajian karena kami melihat ada lonjakan yang sangat tinggi. Kami harap selesai karena diketuai Pak Airlangga, Menko Perekonomian, untuk diputuskan diberlakukannya PPKM darurat," katanya dalam Pembukaan Munas VIII Kadin, Rabu (30/6/2021).

Baca Juga:
Politisasi Bansos saat Pemilu Tak Terbukti, Jokowi Ingatkan Persatuan

Jokowi mengatakan pemerintah terus berupaya mengatasi lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Rencana kebijakan PPKM darurat menyasar Pulau Jawa dan Bali karena sebaran kasusnya yang sangat merata.

Jokowi menyebut Pulau Jawa dan Bali memiliki 44 kabupaten/kota serta 6 provinsi yang nilai asesmennya 4. Dari hasil penilaian tersebut, lanjutnya, pemerintah perlu memberikan perlakuan khusus sesuai dengan yang ada pada indikator laju penularan oleh WHO.

Dia kemudian menunjukkan peta sebaran di Kota Jakarta Barat yang banyak terdapat titik berwarna merah. Titik-titik merah itulah yang menandakan penyebaran Covid-19 sudah merata. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat keputusan tegas mengatasinya.

Baca Juga:
Wapres Ma‘ruf Amin Sebut Makan Siang Gratis Belum Masuk RAPBN 2025

"Enggak tahu nanti keputusannya apakah seminggu [atau] dua minggu karena petanya sudah kita ketahui semuanya," ujarnya.

Sembari kajian PPKM darurat berjalan, Jokowi menegaskan pemerintah akan terus mengebut vaksinasi Covid-19 untuk mencapai kekebalan komunal. Dia menargetkan vaksinasi dapat dilakukan sebanyak 2,5 juta dosis per hari, meningkat dari saat ini 1,3 juta dosis vaksin per hari.

Menurut Jokowi, penularan Covid-19 akan memberikan dampak pada perekonomian nasional, misalnya pada indeks kepercayaan konsumen dan indeks penjualan ritel. Sementara di sisi lain, beberapa indikator ekonomi lain seperti purchasing managers' index (PMI) manufaktur telah membaik jika dibandingkan sebelum pandemi, yakni ke level 55,3.

Baca Juga:
Serahkan DIPA dan TKD 2024 kepada Menteri dan Pemda, Ini Pesan Jokowi

Meski demikian, Jokowi tetap optimistis pertumbuhan ekonomi kuartal II/2021 akan mencapai 7%, setelah terkontraksi selama empat kuartal terakhir akibat pandemi Covid-19.

"Kunci dari urusan ekonomi yang kita hadapi adalah bagaimana Covid dikurangi, ditekan, agar hilang dari bumi pertiwi ini," imbuhnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

01 Juli 2021 | 04:22 WIB

Kebijakan ppkm ini harus dilakukan dengan baik oleh kedua pihak baik masyarakat maupun pemerintah, sehingga dapat mengurangi kasus covid ini.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 07 Mei 2024 | 17:30 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi Bandingkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dengan Negara Lain

Senin, 06 Mei 2024 | 12:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jokowi Ingatkan Pemda dan Kementerian Hati-Hati Kelola Anggaran

Kamis, 04 April 2024 | 10:43 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Presiden Jokowi Ingin Lanjutkan Bantuan Beras Hingga Desember 2024

BERITA PILIHAN
Sabtu, 11 Mei 2024 | 12:30 WIB KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN

RI Punya Komite Pengawas Perpajakan, Apa Tugas dan Fungsinya?

Sabtu, 11 Mei 2024 | 12:00 WIB KABUPATEN BANGKA SELATAN

Pemkab Bangka Selatan Tetapkan Tarif 9 Jenis Pajak Daerah

Sabtu, 11 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Rangkaian Penagihan Jika Utang Pajak Tak Dilunasi Lewat Jatuh Tempo

Sabtu, 11 Mei 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kriteria Barang yang Kena Pajak Dalam Rangka Impor, Begini Detailnya

Sabtu, 11 Mei 2024 | 09:37 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Sengketa Pajak akan Mengarah Soal Pandangan Kebijakan, Bukan Uji Bukti

Sabtu, 11 Mei 2024 | 09:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Telat Lapor SPT Tahunan dan Lebih Bayar, Begini Setoran PPh 25-nya

Sabtu, 11 Mei 2024 | 09:00 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Begini Analisis BKF Soal Pertumbuhan Ekonomi hingga Akhir Tahun