Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Soal PPN Sembako di RUU KUP, Ini Pandangan DPR

A+
A-
1
A+
A-
1
Soal PPN Sembako di RUU KUP, Ini Pandangan DPR

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Seluruh fraksi di Komisi XI DPR RI menyampaikan pandangannya terkait usulan pemerintah untuk menghapus barang kebutuhan pokok dari daftar barang yang dikecualikan dari PPN.

Merujuk pada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU KUP, seluruh fraksi mengusulkan agar barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak tetap dikecualikan dari PPN dan tidak dihapuskan dari Pasal 4A ayat (2) UU PPN.

"Substansi dikembalikan seperti semula sehingga barang kebutuhan pokok tetap dikecualikan. Namun demikian, perlu diberikan penjelasan tentang kriteria barang kebutuhan pokok dan contohnya pada penjelasan," tulis Fraksi Partai Partai Golkar pada DIM RUU KUP, dikutip Rabu (22/9/2021).

Baca Juga: Banyak yang Makin Kaya Selama Pandemi, Negara Ini Pajaki Barang Mewah

Fraksi Partai Gerindra memandang bahan pokok perlu tetap dikecualikan dari PPN seperti UU PPN yang ada saat ini. Menurut Fraksi Partai Gerindra, harus ada barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN khususnya atas barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Selanjutnya, Fraksi Nasdem memandang rencana pengenaan PPN atas bahan pokok adalah kebijakan yang kontraproduktif di tengah pandemi Covid-19.

"Daya beli masyarakat saat ini belum pulih sehingga kalau sembako dikenai pajak otomatis harga barang-barang di tingkat konsumen akan ikut naik sehingga daya beli kembali tertekan, padahal daya beli ini dibutuhkan untuk pulih dari pandemi Covid-19," tulis Fraksi Partai Nasdem pada DIM RUU KUP.

Baca Juga: Makin Banyak! Bappebti Rilis 383 Aset Kripto yang Legal Diperdagangkan

Fraksi PKB memandang bahan pokok tetap perlu dibebaskan dari pengenaan PPN dan negara memiliki kewajiban untuk menyediakan bahan pokok demi kesejahteraan rakyat.

Adapun Fraksi PDIP mengusulkan agar barang kebutuhan pokok yang dikecualikan dari pengenaan PPN sebaiknya diatur melalui PP dengan konsultasi bersama DPR.

"Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak harus dijamin keterjangkauan harganya. Namun, untuk mewujudkan keadilan, pengecualian PPN ini tidak berlaku untuk barang-barang premium," tulis Fraksi PDIP pada DIM RUU KUP. (sap)

Baca Juga: Aturan PPN Terbaru atas Kegiatan Membangun Sendiri, Cek di Sini!

Topik : PPN sembako, RUU KUP, PPN, DPR, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:45 WIB
PPN PRODUK DIGITAL

Jika Pendaftaran PSE Lancar, Ditjen Pajak: Dampak Positif ke PPN PMSE

Rabu, 03 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Transformasi Digital pada Tata Kelola Keuangan Negara, Ini Kata Menkeu

Rabu, 03 Agustus 2022 | 13:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Booming Komoditas, Menkeu Prediksi Setoran PNBP SDA Lampaui Target

Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022

Rupiah Rebound, Berbalik Menguat Terhadap Dolar AS

berita pilihan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:09 WIB
PER-03/PJ/2022

Isi Keterangan Jenis Barang dalam Faktur Pajak? Begini Ketentuannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:00 WIB
KPP PRATAMA BATANG

WP Tak Lunasi Tagihan Rp285 Juta, Kantor Pajak Adakan Penyitaan Aset

Rabu, 10 Agustus 2022 | 14:30 WIB
CRYPTOCURRENCY

Makin Banyak! Bappebti Rilis 383 Aset Kripto yang Legal Diperdagangkan