Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Rabu, 02 November 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 02 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2022
Reportase

Soal Penyelesaian Sengketa, CHA Khusus Pajak Doni Budiono Usulkan Ini

A+
A-
2
A+
A-
2
Soal Penyelesaian Sengketa, CHA Khusus Pajak Doni Budiono Usulkan Ini

Calon hakim agung (CHA) tata usaha negara (TUN) khusus pajak Doni Budiono dalam wawancara terbuka.

JAKARTA, DDTCNews - Calon hakim agung (CHA) tata usaha negara (TUN) khusus pajak Doni Budiono mengusulkan beberapa terobosan dan perubahan bila dirinya terpilih menjadi hakim agung.

Dalam seleksi wawancara yang diselenggarakan secara terbuka oleh Komisi Yudisial (KY), Doni mengatakan dirinya akan mendorong percepatan penyelesaian atas perkara-perkara pajak yang masuk ke Mahkamah Agung (MA).

"Kalau saya menjadi hakim agung, tentu ada banyak kontribusi yang bisa saya sampaikan terutama manajemen perkara. Perkara yang berkaitan dengan PK entah kepabeanan, cukai, PPh, dan PPN, dibuat secara terstruktur. Ini akan mempermudah penyelesaian perkara," ujar Doni, Senin (25/4/2022).

Baca Juga: Hakim Agung Yulius Dilantik sebagai Ketua Kamar Tata Usaha Negara

Doni mengusulkan adanya pembentukan bilik khusus bagi hakim pajak dalam kamar TUN. Perlu ada bilik khusus bagi hakim TUN khusus pajak untuk memutus perkara perpajakan di MA.

"Selama ini majelisnya antara hakim TUN dan hakim pajak campur, seharusnya penyelesaian sengketa pajak itu harusnya yang kompetensinya pajak. Kalau TUN, tidak bisa dimasukkan anggota yang dari pajak. Jadi betul-betul bilik ini menjadi penyelesaian sengketa khusus pajak dan akan mempercepat putusan-putusan yang masuk PK di MA," ujar Doni.

Selanjutnya, Doni juga mengusulkan pembuatan yurisprudensi yang menjadi landasan untuk menentukan apakah MA memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara tertentu.

Baca Juga: Sengketa DPP PPN atas Penyerahan BBM Melalui Agen

Dari perkara yang masuk, akan dilihat terlebih dahulu apakah alasan pengajuan PK memang memenuhi syarat. "Saya ingin mengusulkan perkara-perkara yang masuk ke PK seyogyanya tidak harus diajukan PK karena memang bukan merupakan hal yang diatur pada Pasal 91 [UU Pengadilan Pajak]," ujar Doni.

Hal ini diperlukan untuk mengatasi masalah banyaknya perkara pajak yang masuk ke MA. Harapannya, jumlah perkara pajak yang masuk ke MA bisa diminimalisasi.

Selain itu, Doni juga menyampaikan perubahan atas UU Pengadilan Pajak. Salah satu aspek yang didorong oleh Doni adalah perlunya penyelenggaraan sidang pada pengadilan pajak secara terbuka dan putusannya dapat diakses oleh publik.

Baca Juga: 3 Calon Hakim Agung Khusus Pajak Lolos Seleksi Kualitas, Ini Namanya

Dengan demikian, putusan-putusan pengadilan pajak dapat diakses secara langsung dan dapat dikoreksi oleh stakeholder khususnya oleh akademisi dari universitas.

Sebagai informasi, publik bisa menyaksikan berjalannya wawancara secara live melalui laman YouTube yang telah disediakan oleh KY di sini. (sap)

Baca Juga: 83 Orang Ikut Seleksi Kualitas, 8 di Antaranya CHA Khusus Pajak

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Seleksi Hakim Agung, Calon Hakim Agung, CHA Pajak, hakim pajak, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 25 April 2022 | 15:55 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Ini Siasat CHA Khusus Pajak Wishnoe Saleh Kebut Penyelesaian Sengketa

Senin, 25 April 2022 | 14:11 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

CHA Khusus Pajak Triyono Martanto Ingin Tekan Disparitas Putusan Pajak

Senin, 25 April 2022 | 10:04 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Ditanya Soal Visi Misi, Ini Kata Calon Hakim Agung Pajak Cerah Bangun

Senin, 25 April 2022 | 08:17 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Terbuka Calon Hakim Agung Pajak, Publik Bisa Tonton di Sini

berita pilihan

Senin, 28 November 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Big Data dan Big Data Analytic?

Senin, 28 November 2022 | 18:03 WIB
PER-13/BC/2021

Ingat! Daftar IMEI di Bea Cukai Maksimal 60 Hari Sejak Kedatangan

Senin, 28 November 2022 | 18:01 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pajak Korporasi Tumbuh Tertinggi, Kemenkeu: Angsuran PPh Badan Solid

Senin, 28 November 2022 | 18:00 WIB
KPP MADYA JAKARTA BARAT

Surat Setoran Pajak Tak Perlu Dibuat untuk Setiap Transaksi

Senin, 28 November 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Pemindahbukuan Tidak Ada Batas Waktu, Simak Penjelasan DJP

Senin, 28 November 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN BANYUWANGI

459 Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pejabat Daerah Ungkap Sebabnya

Senin, 28 November 2022 | 16:37 WIB
KTT G-20

Jokowi Bakal Bentuk Satgas Khusus untuk Tindaklanjuti Hasil KTT G-20

Senin, 28 November 2022 | 16:30 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI

Catat! Hari Ini Batas Akhir Pengumuman Upah Minimum Provinsi 2023

Senin, 28 November 2022 | 16:00 WIB
PAJAK DAERAH

Kemenkeu Bidik Setoran Pajak Rokok 2023 Capai Rp22,79 Triliun

Senin, 28 November 2022 | 15:45 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Sederet Insentif Pajak untuk Financial Center IKN, Ini Daftarnya