Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Soal Penurunan Tarif PPh Perseroan Terbuka, Sri Mulyani Rilis PMK Baru

A+
A-
4
A+
A-
4
Soal Penurunan Tarif PPh Perseroan Terbuka, Sri Mulyani Rilis PMK Baru

Ilustrasi. Karyawan mengamati layar pergerakan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (4/9/2020). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/wsj.

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan bentuk dan tata cara penyampaian laporan pemenuhan persyaratan pemanfaatan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan bagi perseroan terbuka.

Bentuk dan tata cara penyampaian laporan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No.123/PMK.03/2020. Beleid yang berlaku mulai 2 September 2020 ini merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 2020.

“Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 PP No.30/2020 … , perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan serta Daftar Wajib Pajak … dalam rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif PPh,” demikian bunyi penggalan pertimbangan dalam PMK itu, dikutip pada Rabu (9/9/2020).

Baca Juga: Sri Mulyani Jelaskan Pentingnya UU HKPD dalam Perbaikan Otonomi Daerah

Beleid ini kembali menegaskan adanya penyesuaian tarif PPh bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang turun menjadi 22% pada 2020 dan 2021. Tarif tersebut akan kembali turun menjadi 20% dan berlaku mulai tahun pajak 2022.

Selain itu, untuk wajib pajak dalam negeri berbentuk perseroan terbuka, dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek Indonesia paling sedikit 40%, dan memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif 3% lebih rendah.

Persyaratan tertentu yang harus dipenuhi mencakup empat aspek. Pertama, saham yang lepas ke bursa efek harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak. Kedua, masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan atau disetor penuh.

Baca Juga: Ketiban Cuan, Perusahaan Energi Dikenai Pajak Korporasi Lebih Tinggi

Ketiga, ketentuan minimal setor saham, jumlah pihak, dan persentase kepemilikan saham tiap pihak harus dipenuhi paling singkat 183 hari kalender dalam 1 tahun pajak. Keempat, pemenuhan persyaratan dilakukan wajib pajak perseroan terbuka dengan menyampaikan laporan kepada Ditjen Pajak (DJP).

Adapun laporan pemenuhan persyaratan tersebut meliputi dua laporan. Pertama, laporan bulanan kepemilikan saham atas emiten atau perusahaan publik dan rekapitulasi yang telah dilaporkan dari Biro Administrasi Efek.

Laporan bulanan itu juga dapat berupa laporan bulanan kepemilikan saham atas emiten atau perusahaan publik bagi emiten dan/atau perusahaan publik yang menyelenggarakan administrasi efek sendiri

Baca Juga: Bersiap, Coretax System Mudahkan DJP Akses Data WP & Blokir Rekening

Laporan bulanan tersebut dibuat untuk setiap tahun pajak dengan mencantumkan nama wajib pajak, nomor pokok wajib pajak (NPWP), tahun pajak, serta menyatakan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PMK 123/2020.

Kedua, laporan kepemilikan saham yang memiliki hubungan istimewa. Laporan ini disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A PMK 123/2020. Adapun wajib pajak selanjutnya melampirkan kedua laporan tersebut sebagai bagian dari SPT Tahunan PPh untuk setiap tahun pajak. (kaw)

Baca Juga: Insentif Pajak Nakes Diperpanjang, BKF: Bentuk Apresiasi Pemerintah
Topik : PMK 123/2020, PP 30/2020, perseroan terbuka, IPO, emiten, saham, PPh badan, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Farhan Walid

Rabu, 09 September 2020 | 16:18 WIB
jadi tarif PPh badan 2020 akan turun menjadi 19% jika ketentuan persyaratan sudah terpenuhi?
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 06 Januari 2022 | 17:55 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Di Podcast Deddy Corbuzier, Sri Mulyani: WP Perlu Bangga Bayar Pajak

Kamis, 06 Januari 2022 | 17:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Pastikan Wajib Pajak Penerima SP2DK Tetap Bisa Ikut PPS

Kamis, 06 Januari 2022 | 15:57 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Peserta Kebijakan I PPS, Penentuan Nilai Utang Ikuti UU Tax Amnesty

Kamis, 06 Januari 2022 | 13:00 WIB
PMK 220/2021

PMK Baru! Sri Mulyani Perinci Teknis Pemberian Tukin Pegawai DJP

berita pilihan

Senin, 17 Januari 2022 | 16:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Negara Uni Eropa Punya 3 Skema Adopsi Pajak Minimum Global, Apa Saja?

Senin, 17 Januari 2022 | 16:25 WIB
CERITA DAN HUMOR PAJAK

Urutin Dokumen, Bukan Urutin yang Lain!

Senin, 17 Januari 2022 | 16:00 WIB
ANGKA KEMISKINAN

BPS: Jumlah Penduduk Miskin September 2021 Capai 26,5 Juta Orang

Senin, 17 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Mulai Kirim Email Blast Soal PPS ke Wajib Pajak, Begini Isinya

Senin, 17 Januari 2022 | 14:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Enam Kondisi Bukti Pot/Put Unifikasi Tetap Perlu Dibuat

Senin, 17 Januari 2022 | 13:57 WIB
PMK 186/2021

Terbit PMK Baru Soal Pengawasan Akuntan Publik, Ini yang Diatur

Senin, 17 Januari 2022 | 13:51 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Turun, Utang Luar Negeri Indonesia Rp5.965 Triliun Per November 2021