Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Soal Penurunan Tarif PPh Perseroan Terbuka, Sri Mulyani Rilis PMK Baru

A+
A-
4
A+
A-
4
Soal Penurunan Tarif PPh Perseroan Terbuka, Sri Mulyani Rilis PMK Baru

Ilustrasi. Karyawan mengamati layar pergerakan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (4/9/2020). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/wsj.

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan bentuk dan tata cara penyampaian laporan pemenuhan persyaratan pemanfaatan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan bagi perseroan terbuka.

Bentuk dan tata cara penyampaian laporan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No.123/PMK.03/2020. Beleid yang berlaku mulai 2 September 2020 ini merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 2020.

“Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 PP No.30/2020 … , perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan serta Daftar Wajib Pajak … dalam rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif PPh,” demikian bunyi penggalan pertimbangan dalam PMK itu, dikutip pada Rabu (9/9/2020).

Baca Juga: APBN Cetak Surplus Lagi, Pembiayaan Utang Turun 49,5 Persen

Beleid ini kembali menegaskan adanya penyesuaian tarif PPh bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang turun menjadi 22% pada 2020 dan 2021. Tarif tersebut akan kembali turun menjadi 20% dan berlaku mulai tahun pajak 2022.

Selain itu, untuk wajib pajak dalam negeri berbentuk perseroan terbuka, dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek Indonesia paling sedikit 40%, dan memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif 3% lebih rendah.

Persyaratan tertentu yang harus dipenuhi mencakup empat aspek. Pertama, saham yang lepas ke bursa efek harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak. Kedua, masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan atau disetor penuh.

Baca Juga: Saldo Pemda di Bank Masih Tinggi, Sri Mulyani Bilang Begini

Ketiga, ketentuan minimal setor saham, jumlah pihak, dan persentase kepemilikan saham tiap pihak harus dipenuhi paling singkat 183 hari kalender dalam 1 tahun pajak. Keempat, pemenuhan persyaratan dilakukan wajib pajak perseroan terbuka dengan menyampaikan laporan kepada Ditjen Pajak (DJP).

Adapun laporan pemenuhan persyaratan tersebut meliputi dua laporan. Pertama, laporan bulanan kepemilikan saham atas emiten atau perusahaan publik dan rekapitulasi yang telah dilaporkan dari Biro Administrasi Efek.

Laporan bulanan itu juga dapat berupa laporan bulanan kepemilikan saham atas emiten atau perusahaan publik bagi emiten dan/atau perusahaan publik yang menyelenggarakan administrasi efek sendiri

Baca Juga: Setoran Pajak Sektor Utama Positif, Menkeu: Efek Pandemi Mulai Sembuh

Laporan bulanan tersebut dibuat untuk setiap tahun pajak dengan mencantumkan nama wajib pajak, nomor pokok wajib pajak (NPWP), tahun pajak, serta menyatakan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PMK 123/2020.

Kedua, laporan kepemilikan saham yang memiliki hubungan istimewa. Laporan ini disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A PMK 123/2020. Adapun wajib pajak selanjutnya melampirkan kedua laporan tersebut sebagai bagian dari SPT Tahunan PPh untuk setiap tahun pajak. (kaw)

Baca Juga: Negara Raup Rp185 Triliun, 66 Persennya Berasal dari Cukai Rokok
Topik : PMK 123/2020, PP 30/2020, perseroan terbuka, IPO, emiten, saham, PPh badan, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Farhan Walid

Rabu, 09 September 2020 | 16:18 WIB
jadi tarif PPh badan 2020 akan turun menjadi 19% jika ketentuan persyaratan sudah terpenuhi?
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Agustus 2022 | 13:30 WIB
KEMENTERIAN KEUANGAN

Sri Mulyani Beri Penghargaan ke 6 PPID Tingkat I Kategori Informatif

Rabu, 03 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Transformasi Digital pada Tata Kelola Keuangan Negara, Ini Kata Menkeu

Rabu, 03 Agustus 2022 | 13:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Booming Komoditas, Menkeu Prediksi Setoran PNBP SDA Lampaui Target

Selasa, 02 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Prediksi Ekonomi Kuartal II/2022 Tumbuh di Atas 5 Persen

berita pilihan

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 19:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Ada Pajak Minimum, Beban Pajak Korporasi AS Bakal Tembus US$223 Miliar

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KP2KP PINRANG

Tak Hanya Kumpulkan Data, Kantor Pajak Juga 'Tandai' Kedai Kekinian WP

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Semua Sistem DJP Bakal Pakai NIK Sebagai Basis Data Wajib Pajak OP

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:09 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Peta PBB Bisa Diakses di Aplikasi 'Jakarta Satu', Ada ID Objek Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:00 WIB
APBN 2022

APBN Cetak Surplus Lagi, Pembiayaan Utang Turun 49,5 Persen

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:23 WIB
KP2KP PANGKAJENE

Belum Tuntas Lapor SPT, Pemilik Kedai Makan Didatangi Petugas Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PAJAK DAERAH

BPKP Sebut Banyak Pemda Tak Serius Tetapkan Angka Target Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 16:30 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Muncul Kasus e-Meterai Palsu, Peruri Ungkap Modusnya

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:45 WIB
DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Pentingnya Mendalami Pemahaman Pajak Internasional, Termasuk P3B

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH

Cara Blokir STNK Secara Online di Provinsi Jawa Barat