Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Soal Konsensus Pajak Global, Irlandia Minta Kepastian dari AS

A+
A-
1
A+
A-
1
Soal Konsensus Pajak Global, Irlandia Minta Kepastian dari AS

Anjing milik Presiden Irlandia Michael D. Higgins (kanan) berjalan bersamanya dan Presiden Prancis Emmanuel Macron. ANTARA FOTO/REUTERS/Clodagh Kilcoyne/Pool/HP/djo

DUBLIN, DDTCNews - Pemerintah Irlandia menekankan pentingnya kejelasan posisi Amerika Serikat (AS) dalam konsensus pajak internasional sebelum sepakat dengan agenda reformasi tersebut.

Menkeu Irlandia Pascal Donohoe mengatakan pemerintah memerlukan jaminan dari Pemerintah AS tentang konsensus pajak internasional. Kepastian tersebut ditandai dengan pengesahan konsensus oleh Kongres AS sebagai bentuk ratifikasi ketentuan internasional.

"Saya katakan tidak pantas bagi Irlandia berada dalam perjanjian sekarang. Namun, kami juga bekerja keras untuk melihat kesepakatan yang memungkinkan Irlandia bergabung," katanya dikutip pada Selasa (21/9/2021).

Baca Juga: Ini Strategi DJP dalam Awasi Kepatuhan Materiel Wajib Pajak

Donohoe memaparkan salah satu usulan yang diajukan sebagai syarat Irlandia mendukung konsensus global adalah tentang pajak minimum global bagi perusahaan multinasional. Menurutnya, Irlandia mengusulkan perubahan skema tarif pajak minimum.

Saat ini, proposal pajak minimum global berlaku sebagai basis awal pemajakan bagi perusahaan multinasional. Irlandia menginginkan tarif minimum sebagai batas atas atau sebagai plafon maksimal penetapan tarif tidak boleh lebih dari 15%.

Tarif PPh badan di Irlandia dipatok 12,5% selama puluhan tahun untuk menarik investasi asing yang sebagian berasal merupakan perusahaan multinasional asal AS. Penolakan juga sudah disampaikan Pemerintah Irlandia sejak OECD merilis Pilar 1 dan Pilar 2.

Baca Juga: Reli Penguatan Rupiah Terhadap Dolar AS Berlanjut

Donohoe menilai proposal reformasi pajak yang disodorkan OECD memberikan dampak negatif bagi Irlandia. Penerimaan pajak badan berpotensi tertekan dan daya saing ekonomi akan berkurang karena tarif pajak yang tidak kompetitif.

Pada 2020, setoran PPh badan di Irlandia mencapai rekor tertinggi mencapai €11,8 miliar. Setoran pajak itu sebagian besar berasal dari perusahaan multinasional yang berbasis di Irlandia dan menyumbang 20% terhadap total pendapatan negara.

Jika Irlandia ikut serta dalam konsensus maka potensi penerimaan pajak yang hilang sekitar €2 miliar pada tahun fiskal 2025. Nilai tersebut tentunya menjadi perhatian utama Pemerintah Irlandia sebelum ikut konsensus atau tidak.

Baca Juga: Omzet Rp500 Juta Bebas Pajak Diharapkan Tidak Hanya Perkuat UMKM

"Setiap keputusan akan ada konsekuensi, baik dengan berada di luar kerangka kerja OECD atau masuk dalam perjanjian memiliki konsekuensi pada perekonomian dan pendapatan pajak nasional," jelas Donohoe seperti dilansir Politico. (rig)

Topik : irlandia, amerika serikat, konsensus global, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 26 Oktober 2021 | 12:30 WIB
AUSTRIA

Tarif PPh Orang Pribadi Bakal Dipangkas Bertahap Hingga 2024

Selasa, 26 Oktober 2021 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria WP yang Boleh Bayar Pajak dengan Dolar AS

berita pilihan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:51 WIB
BANTUAN SOSIAL

Ada Bansos Lagi! Bantuan Rp300 Ribu Per Bulan Cair Akhir Tahun Ini

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini Strategi DJP dalam Awasi Kepatuhan Materiel Wajib Pajak

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021

Reli Penguatan Rupiah Terhadap Dolar AS Berlanjut

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:23 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Omzet Rp500 Juta Bebas Pajak Diharapkan Tidak Hanya Perkuat UMKM

Selasa, 26 Oktober 2021 | 18:09 WIB
UU HPP

Penggunaan Data Wajib Pajak Dipertegas di UU HPP, Ini Alasannya

Selasa, 26 Oktober 2021 | 18:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Pemerintah Didesak Hapus Skema Pink Tax, Diskriminasi bagi Perempuan

Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:54 WIB
KP2KP MAMASA

Petugas Pajak Datangi WP, Ingatkan Soal Kewajiban Perpajakan

Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:45 WIB
AMERIKA SERIKAT

Demokrat Usulkan Pajak Atas 'Unrealized Gains' Para Miliarder

Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Insentif Pajak Laris Manis, Suahasil: Akan Ada Pergeseran Anggaran