Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Soal Integritas, Dirjen Pajak: Tolong Bantu Kami

A+
A-
3
A+
A-
3
Soal Integritas, Dirjen Pajak: Tolong Bantu Kami

Dirjen Pajak Suryo Utomo. 

JAKARTA, DDTCNews – Bersamaan dengan momentum dimulainya pengawasan berbasis kewilayahan, Dirjen Pajak Suryo Utomo meminta bantuan wajib pajak (WP) untuk bersama-sama mewujudkan Ditjen Pajak (DJP) bersih dari korupsi. Topik tersebut menjadi bahasan media nasional.

Apalagi, dengan pengawasan berbasis kewilayahan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama meningkatkan intensitas kunjungan fiskus ke lapangan. Dalam video imbauan integritas yang diunggah DJP melalui media sosial, Suryo menegaskan pelayanan yang diberikan otoritas tidak dipungut biaya.

“Tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya,” demikian permintaan Suryo.

Baca Juga: Kurangi Celah Pajak, DJP Bakal Manfaatkan Kemajuan Teknologi Ini

Selain itu, sejumlah media nasional juga masih menyoroti topik pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan. Otoritas menyebut pengawasan berbasis kewilayahan juga menjadi salah satu langkah yang ditempuh DJP untuk meningkatkan kepatuhan formal pada tahun ini.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Sesuai Aturan yang Berlaku

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan interaksi WP dengan fiskus haruslah berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan tidak saling mengintervensi. Dengan demikian, hubungan dengan WP dapat berdasarkan kepercayaan sehingga berpotensi meningkatkan kepatuhan sukarela WP.

Baca Juga: SPT Pajak Donald Trump Bakal Dibuka

“Jadi, jangan ajak teman-teman kami untuk melakukan tindakan itu [melanggar aturan]. Kalau ada kurang bayar dari wajib pajak jangan dinegosiasikan, tetapi selesaikanlah dengan aturan yang berlaku,” ungkap Suryo. (DDTCNews)

  • Pengaduan

Apabila WP menemukan adanya indikasi pelanggaran saat petugas pajak melakukan kunjungan ke lapangan, DJP meminta untuk segera melaporkannya melalui saluran pengaduan yang tersedia, seperti email ke [email protected] atau secara online melalui wise.kemenkeu.go.id.

“Kalau oknum pasti ada tapi yang penting kami siapkan cara untuk pencegahan dan juga pastikan sistem whistleblowing dapat berjalan. Seluruh pengaduan akan kami tindaklanjuti dengan menjaga kerahasiaan pelapor,” ujar Suryo. (DDTCNews)

Baca Juga: Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan
  • Sebar AR ke Tiap Wilayah Kerja

Ada sejumlah langkah yang dilakukan DJP untuk meningkatkan jumlah pelaporan SPT tahunan. Salah satu yang dilakukan adalah menyebar seluruh pegawai ke daerah-daerah untuk membantu masyarakat meporkan SPT tahunan, khususnya bagi pekerja yang memiliki penghasilan di atas Rp60 juta per tahun.

“Para AR [account representative] yang sudah terbagi untuk tiap-tiap area dalam wilayah kerja KPP Pratama akan turun ke masyarakat membina dan mengawasi para WP terdaftar tapi belum menyampaikan SPT tahunan,” kata Direktur P2Humas DJP Hestu Yoga Saksama. (DetikFinance)

  • Efek Virus Corona

Sejumlah stimulus fiskal yang diberikan pemerintah untuk memitigasi risiko perekonomian karena efek virus Corona diyakini akan turut mengerek utang pemerintah. Pada saat yang sama, pemerintah masih akan menghadapi risiko rendahnya penerimaan pajak.

Baca Juga: Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP

Oleh karena itu, pemerintah diimbau untuk berhati-hati dalam memberikan stimulus, termasuk lewat sejumlah insentif pajak. Pemerintah juga diminta untuk tetap menjaga defisit anggaran dalam batas aman sesuai dengan undang-undang. (The Jakarta Post)

  • Policy Note DDTC Fiscal Research

DDTC Fiscal Research merilis Policy Note bertajuk ‘Omnibus Law Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian: Suatu Catatan’ pada hari ini, Senin (9/3/2020). Dokumen yang disusun oleh Managing Partner DDTC Darussalam, Senior Partner Danny Septriadi, dan Partner Fiscal Research DDTC B. Bawono Kristiaji ini berupaya memberikan asesmen awal dalam format catatan kebijakan.

Tujuannya tak lain agar menciptakan informasi simetris, memperkaya ruang pemikiran, serta mendorong pembahasan omnibus law secara konstruktif. Anda bisa men-download dokumen Policy Note tersebut di sini. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Kepatuhan Formal Lapor SPT Tahunan Tumbuh 6% di Wilayah Ini

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, DJP, Ditjen Pajak, pengawasan berbasis kewilayahan, SPT, kepatu

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 30 Juli 2021 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Bisa Terbitkan SP2DK untuk Pengawasan, Wajib Pajak Harus Apa?

Kamis, 29 Juli 2021 | 17:48 WIB
APLIKASI PAJAK

Masuk Aplikasi DJP Ini, Data Semua Wajib Pajak Dianalisis

Kamis, 29 Juli 2021 | 17:34 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES

Biar Siap Hadapi SP2DK, Wajib Pajak Perlu Terapkan PPKM

Kamis, 29 Juli 2021 | 16:35 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES

Penting untuk Wajib Pajak, Kelola Risiko Kepatuhan Anda

berita pilihan

Selasa, 03 Agustus 2021 | 11:30 WIB
KABUPATEN GIANYAR

Penerimaan Masih Tertekan, Pemda Bakal Lakukan Intensifikasi

Selasa, 03 Agustus 2021 | 11:20 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Realisasi Dana PEN Capai 41%, Begini Perinciannya

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:45 WIB
TAJUK PAJAK

Menyerahkan Kedaulatan Pajak

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:37 WIB
PMK 102/2021

Resmi! Pemerintah Beri Insentif PPN Sewa Unit Mal Hingga Lapak Pasar

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Proposal OECD Pilar 1, Ini Kata Periset Pajak

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Lini Masa Konsensus Pajak Digital

Selasa, 03 Agustus 2021 | 09:55 WIB
PERSPEKTIF

Mencermati Kesepakatan Pajak Minimum Global

Selasa, 03 Agustus 2021 | 09:45 WIB
KAMUS PAJAK INTERNASIONAL

Apa Itu Pilar 1 dan Pilar 2 Proposal Pajak OECD?

Selasa, 03 Agustus 2021 | 09:30 WIB
DIGITALISASI EKONOMI

Bersiap Menyambut Arsitektur Baru Pajak Internasional