Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Soal Integrasi Data NIK dan NPWP, Begini Tugas Dukcapil

A+
A-
1
A+
A-
1
Soal Integrasi Data NIK dan NPWP, Begini Tugas Dukcapil

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjamin pertukaran data Nomor Induk Kependudukan dan NPWP antara Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan Ditjen Pajak akan berjalan aman.

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengatakan integrasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan NPWP yang diselenggarakan Ditjen Dukcapil dan Ditjen Pajak (DJP) dilakukan dalam kerangka verifikasi.

"Verifikasi itu misalnya dari lembaga sekarang. Seperti perbankan mengajukan nama untuk dicari, nanti kami menjawabnya sesuai atau tidak sesuai," katanya dalam wawancara khusus, dikutip pada Minggu (26/12/2021).

Baca Juga: Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Sebagai contoh, bila suatu instansi mengirimkan NIK seseorang kepada Ditjen Dukcapil maka Ditjen Dukcapil melalui sistem akan mencocokkan, apakah data-data seperti nama dan tanggal lahirnya itu sesuai dengan NIK yang dimaksud.

Bila terdapat kesalahan, Ditjen Dukcapil tidak bertugas untuk mengirimkan data yang asli kepada lembaga terkait. Tugas Ditjen Dukcapil adalah memverifikasi data yang disetorkan oleh instansi, bukan memberikan data.

"Dari lembaga tersebut harus mengisi lagi data yang benar. Sekarang bentuknya verifikasi data, jadi kami tidak memberikan data. Berbagi data itu dalam kerangka verifikasi," ujar Zudan.

Baca Juga: Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Untuk diketahui, integrasi dan pemanfaatan NIK sebagai NPWP telah disepakati oleh pemerintah dan DPR pada UU KUP yang diubah melalui UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Selain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menetapkan Perpres 83/2021 yang mewajibkan pencantuman NIK sekaligus NPWP dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pada perpres tersebut, DJP juga mendapatkan tugas untuk memberikan data identitas wajib pajak berbasis NPWP kepada Ditjen Dukcapil guna melakukan pemadanan dan pemutakhiran.

Baca Juga: Ini Maksud 'Dimulainya Penyidikan' dalam Pengungkapan Ketidakbenaran

Penyelenggaran pelayanan publik harus mencantumkan NIK dan NPWP atas setiap data penerima pelayanan publik paling lambat 2 tahun sejak berlakunya Perpres 83/2021. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : dukcapil, ditjen pajak, DJP, NIK, NPWP, SIN, pajak, peraturan pajak, UU HPP, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 27 Januari 2023 | 15:31 WIB
KOTA PEKANBARU

Wah! Peran Juru Sita Pajak Daerah Bakal Dioptimalkan Demi Hal Ini

Jum'at, 27 Januari 2023 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Awas! Faktur Pajak Bisa Dianggap Tidak Dibuat Jika Ini Terjadi

Jum'at, 27 Januari 2023 | 14:30 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

KY Komit Rampungkan Proses Seleksi Calon Hakim Agung Awal Februari

Jum'at, 27 Januari 2023 | 14:07 WIB
PMK 242/2014

Pemindahbukuan Beda NPWP Tak Bisa Lewat e-Pbk, Begini Mekanismenya

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:30 WIB
PP 50/2022

Ini Maksud 'Dimulainya Penyidikan' dalam Pengungkapan Ketidakbenaran

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:00 WIB
KABUPATEN REMBANG

Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Penawaran Perdana SUN Khusus PPS Tahun Ini, Begini Hasilnya

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T