Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Simak, Ini Daftar Aturan Teknis Soal PPN yang Akan Dirilis Pemerintah

A+
A-
3
A+
A-
3
Simak, Ini Daftar Aturan Teknis Soal PPN yang Akan Dirilis Pemerintah

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah dan DPR melakukan sejumlah perubahan ketentuan mengenai pajak pertambahan nilai (PPN) melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Wakil Ketua Komisi XI DPR sekaligus Pimpinan Panitia Kerja (Panja) RUU HPP Dolfie OFP mengatakan pemerintah akan menerbitkan berbagai peraturan teknis untuk implementasi beleid tersebut. Peraturan teknis yang dimaksud bisa berupa peraturan menteri keuangan (PMK) hingga peraturan pemerintah (PP).

"Peraturan pelaksanaannya, terbagi menjadi ada yang diturunkan oleh PMK, ada yang oleh PP, ada PP yang dikonsultasikan dengan DPR, ada juga yang diatur melalui mekanisme APBN," katanya, dikutip Kamis (14/10/2021).

Baca Juga: Restitusi Pajak Turis Asing Terus Meningkat, Pariwisata Makin Pulih

UU HPP memerinci berbagai hal yang membutuhkan peraturan teknis. Khusus mengenai PPN, pemerintah harus menerbitkan PP mengenai kegiatan yang memperoleh fasilitas pembebasan atau tidak dipungut PPN sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu maupun selamanya.

UU tersebut juga telah menjelaskan fasilitas PPN terutang yang tidak dibebaskan atau tidak dipungut dapat diberikan, baik sementara waktu maupun selamanya, untuk berbagai tujuan. Salah satunya yakni mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional antara lain barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan medis, jasa pendidikan, jasa keuangan, dan jasa pelayanan sosial.

Kemudian, PP juga dapat diterbitkan pemerintah ketika hendak mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Perubahan tarif PPN diatur dengan PP setelah disampaikan oleh pemerintah kepada DPR untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan RAPBN.

Baca Juga: Debitur KUR Terdampak Erupsi Semeru Dapat Keringanan

Selain itu, hal teknis lain mengenai PPN yang tertuang dalam UU HPP akan diatur menggunakan PMK. Pada bab Pendelegasian Kewenangan, diperinci 9 hal teknis yang akan diatur dalam PMK.

Hal teknis tersebut yakni pertama, nilai lain yang dapat menjadi dasar pengenaan tarif PPN, selain harga jual, penggantian, nilai impor, dan nilai ekspor. Kedua, kriteria belum melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP oleh pengusaha yang pajak masukannya dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan.

Ketiga, penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan pajak masukan. Keempat, pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Kelima, pedoman pengkreditan pajak masukan.

Baca Juga: Blak-blakan Sri Mulyani Soal Pajak Karbon, Ini Alasan Tarifnya Rendah

Keenam, penentuan sektor usaha tertentu yang PKP-nya belum melakukan penyerahan BKP dan/atau jasa kena pajak dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP terkait dengan pajak masukan sampai dengan jangka waktu 3 tahun sehingga pajak masukan yang telah dikreditkan dalam jangka waktu 3 tahun tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan.

Ketujuh, pembayaran kembali pajak masukan ke kas negara karena PKP telah menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas pajak masukan dan/atau telah mengkreditkan pajak masukan dimaksud dengan pajak keluaran yang terutang dalam suatu masa pajak.

Kedelapan, pengkreditan pajak masukan atas perolehan BKP dan/atau JLP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP; pajak masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah dabean yang tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa PPN yang diberitahukan dan/atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan dapat dikreditkan oleh PKP; serta pajak masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak dapat dikreditkan oleh PKP.

Baca Juga: Kerap Disalahgunakan, Fasilitas Pembebasan PPN Ini Dihapus

Terakhir, PMK akan diterbitkan untuk mengatur jumlah peredaran usaha tertentu, jenis kegiatan usaha tertentu, jenis BKP tertentu, jenis JKP tertentu, dan besaran PPN final. (sap)

Topik : UU HPP, RUU KUP, PPN, PPN final, UMKM, aturan turunan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyusunan Aturan Pelaksana UU HPP Dikebut, DJP: PPS Paling Urgen

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:30 WIB
KINERJA FISKAL

PDB Per Kapita Indonesia Terus Tumbuh, Tapi Tax Ratio Masih Stagnan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:11 WIB
UU HPP

Pajak Atas Natura Tak Dikenakan ke Pegawai Level Menengah-Bawah

berita pilihan

Selasa, 07 Desember 2021 | 18:34 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Prepopulated Dokumen CK-1 dan PEB Diimplementasikan Secara Nasional

Selasa, 07 Desember 2021 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Debitur KUR Terdampak Erupsi Semeru Dapat Keringanan

Selasa, 07 Desember 2021 | 17:45 WIB
LEGISLASI

Tok! DPR Resmi Setujui RUU HKPD Jadi Undang-Undang

Selasa, 07 Desember 2021 | 17:00 WIB
RUU HKPD

Masa Transisi RUU HKPD 5 Tahun, Begini Penjelasan Sri Mulyani

Selasa, 07 Desember 2021 | 16:30 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Simak Perbedaan Cara Pembubuhan Meterai Tempel dan Elektronik

Selasa, 07 Desember 2021 | 16:00 WIB
MEKSIKO

AS Mau Subsidi Mobil Listrik, Meksiko Ancam Retaliasi Dagang

Selasa, 07 Desember 2021 | 15:42 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Disahkan, Tarif Maksimal Pajak Kendaraan dan BBNKB Dipangkas

Selasa, 07 Desember 2021 | 15:30 WIB
KPP PRATAMA SURABAYA GUBENG

Tunggakan Pajak Capai Ratusan Juta, Mobil Perusahaan Disita DJP