Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Simak, Ini Daftar Aturan Teknis Soal PPN yang Akan Dirilis Pemerintah

A+
A-
3
A+
A-
3
Simak, Ini Daftar Aturan Teknis Soal PPN yang Akan Dirilis Pemerintah

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah dan DPR melakukan sejumlah perubahan ketentuan mengenai pajak pertambahan nilai (PPN) melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Wakil Ketua Komisi XI DPR sekaligus Pimpinan Panitia Kerja (Panja) RUU HPP Dolfie OFP mengatakan pemerintah akan menerbitkan berbagai peraturan teknis untuk implementasi beleid tersebut. Peraturan teknis yang dimaksud bisa berupa peraturan menteri keuangan (PMK) hingga peraturan pemerintah (PP).

"Peraturan pelaksanaannya, terbagi menjadi ada yang diturunkan oleh PMK, ada yang oleh PP, ada PP yang dikonsultasikan dengan DPR, ada juga yang diatur melalui mekanisme APBN," katanya, dikutip Kamis (14/10/2021).

Baca Juga: Tagihan Listrik Mahal, Negara Ini Berencana Pangkas Tarif PPN Jadi 5%

UU HPP memerinci berbagai hal yang membutuhkan peraturan teknis. Khusus mengenai PPN, pemerintah harus menerbitkan PP mengenai kegiatan yang memperoleh fasilitas pembebasan atau tidak dipungut PPN sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu maupun selamanya.

UU tersebut juga telah menjelaskan fasilitas PPN terutang yang tidak dibebaskan atau tidak dipungut dapat diberikan, baik sementara waktu maupun selamanya, untuk berbagai tujuan. Salah satunya yakni mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional antara lain barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan medis, jasa pendidikan, jasa keuangan, dan jasa pelayanan sosial.

Kemudian, PP juga dapat diterbitkan pemerintah ketika hendak mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Perubahan tarif PPN diatur dengan PP setelah disampaikan oleh pemerintah kepada DPR untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan RAPBN.

Baca Juga: PPS Sisa 5 Hari, Deklarasi Harta Luar Negeri Melejit ke Rp31,7 Triliun

Selain itu, hal teknis lain mengenai PPN yang tertuang dalam UU HPP akan diatur menggunakan PMK. Pada bab Pendelegasian Kewenangan, diperinci 9 hal teknis yang akan diatur dalam PMK.

Hal teknis tersebut yakni pertama, nilai lain yang dapat menjadi dasar pengenaan tarif PPN, selain harga jual, penggantian, nilai impor, dan nilai ekspor. Kedua, kriteria belum melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP oleh pengusaha yang pajak masukannya dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan.

Ketiga, penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan pajak masukan. Keempat, pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Kelima, pedoman pengkreditan pajak masukan.

Baca Juga: WP Ungkap Harta Tak Sesuai Sebenarnya Bisa Kena Pembatalan Suket PPS

Keenam, penentuan sektor usaha tertentu yang PKP-nya belum melakukan penyerahan BKP dan/atau jasa kena pajak dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP terkait dengan pajak masukan sampai dengan jangka waktu 3 tahun sehingga pajak masukan yang telah dikreditkan dalam jangka waktu 3 tahun tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan.

Ketujuh, pembayaran kembali pajak masukan ke kas negara karena PKP telah menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas pajak masukan dan/atau telah mengkreditkan pajak masukan dimaksud dengan pajak keluaran yang terutang dalam suatu masa pajak.

Kedelapan, pengkreditan pajak masukan atas perolehan BKP dan/atau JLP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP; pajak masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah dabean yang tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa PPN yang diberitahukan dan/atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan dapat dikreditkan oleh PKP; serta pajak masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak dapat dikreditkan oleh PKP.

Baca Juga: Pengawasan akan Makin Kencang Pasca-PPS! WP Badan UMKM Perlu Ingat Ini

Terakhir, PMK akan diterbitkan untuk mengatur jumlah peredaran usaha tertentu, jenis kegiatan usaha tertentu, jenis BKP tertentu, jenis JKP tertentu, dan besaran PPN final. (sap)

Topik : UU HPP, RUU KUP, PPN, PPN final, UMKM, aturan turunan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 23 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Siapkan Prosedur Khusus Bagi WP yang Tak Sengaja Cabut SPPH PPS

Kamis, 23 Juni 2022 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Catat! NIK Segera Gantikan NPWP Jadi Basis Administrasi Perpajakan

Kamis, 23 Juni 2022 | 09:35 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa 7 Hari, Deklarasi Harta Luar Negeri Melonjak Jadi Rp23,2 T

berita pilihan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa 5 Hari, Deklarasi Harta Luar Negeri Melejit ke Rp31,7 Triliun

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:01 WIB
LAPORAN DARI BELANDA

Lagi, Profesional DDTC Lulus S-2 di Tilburg University Belanda

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN

Ketentuan Bea Masuk Pembalasan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:45 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Tarif Cukai Rokok Bakal Naik Lagi Tahun Depan? Begini Kata Kemenkeu

Sabtu, 25 Juni 2022 | 09:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

WP Ungkap Harta Tak Sesuai Sebenarnya Bisa Kena Pembatalan Suket PPS

Sabtu, 25 Juni 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Pengawasan akan Makin Kencang Pasca-PPS! WP Badan UMKM Perlu Ingat Ini

Sabtu, 25 Juni 2022 | 07:45 WIB
SELEBRITAS

Lewat Jaran Goyang, Nella Kharisma Ajak Wajib Pajak Ikut PPS