Fokus
Reportase
Perpajakan.id

Setoran PPh Pasal 21 Naik, Kemenkeu: Upah Pegawai Mulai Membaik

A+
A-
0
A+
A-
0
Setoran PPh Pasal 21 Naik, Kemenkeu: Upah Pegawai Mulai Membaik

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal.

JAKARTA, DDTCNews - Realisasi penerimaan pajak dari PPh Pasal 21 pada tahun lalu yang tumbuh 6,2% menunjukkan adanya peningkatan utilisasi tenaga kerja sekaligus peningkatan upah pada tahun tersebut.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan realisasi PPh Pasal 21 pada 2020 mencapai Rp149,75 miliar atau naik 6,2%. Capaian tersebut lebih baik bila dibandingkan dengan 2020 yang sempat terkontraksi hingga -5,01%.

"Pada 2021, sudah mengalami pemulihan utilisasi tenaga kerja, dan di sisi yang lain juga kita lihat ada penyesuaian gaji yang lebih baik," katanya dikutip pada Kamis (27/1/2022).

Baca Juga: Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Menurut Yon, perbaikan utilisasi tenaga kerja dan upah tercermin terutama pada kuartal IV/2021. Pada kuartal tersebut, pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 21 mencapai 18%, lebih tinggi dari kuartal-kuartal sebelumnya yang hanya tumbuh satu digit.

Insentif pajak bagi karyawan juga banyak dimanfaatkan. Realisasi PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) pada 2021 mencapai Rp5,23 triliun dan telah dimanfaatkan 106.118 pemberi kerja. Terdapat lebih dari 2 juta pekerja mendapatkan insentif tersebut.

"Artinya, kalau karyawan menghemat Rp1 juta—Rp2 juta dari penghasilan selama pandemi, ini akan mendorong daya belinya," ujarnya.

Baca Juga: Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Yon menilai tambahan penghasilan yang tidak dipajaki pemerintah berkat PPh Pasal 21 DTP tersebut bisa digunakan sebagai konsumsi sehingga mendorong pemuluhan ekonomi secara umum.

PPh Pasal 21 DTP merupakan salah satu insentif pajak yang diberikan pemerintah sepanjang 2021. Selain PPh Pasal 21 DTP, pemerintah juga memberikan insentif lainnya seperti pengurangan angsuran PPh Pasal 25, PPh final UMKM DTP, dan lain sebagainya. (rig)

Baca Juga: Di Negara Ini, Unggah Bukti Transaksi Kena Pajak Bisa Dapat Mobil Baru
Topik : kemenkeu, upah, tenaga kerja, pph pasal 21, pajak, penerimaan pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 15 Mei 2022 | 10:00 WIB
KOTA PEKANBARU

Segera Urus! Program Pemutihan Pajak PBB Bakal Berakhir Bulan Ini

Minggu, 15 Mei 2022 | 09:30 WIB
VIETNAM

Vietnam Susun Desain Reformasi Pajak Hingga 2030

Minggu, 15 Mei 2022 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Wajib Pajak yang Tak Merespons SP2DK Berpotensi Diperiksa DJP

Minggu, 15 Mei 2022 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut RI Miliki Reputasi yang Baik Karena Reformasi Pajak

berita pilihan

Senin, 16 Mei 2022 | 16:00 WIB
PER-19/PJ/2021

Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 15:30 WIB
PER-19/PJ/2021

Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 14:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Pengecualian Ketentuan Faktur Pajak yang Dibuat PKP Pedagang Eceran

Senin, 16 Mei 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Evaluasi Aturan Pajak dari Luar Daerah Pabean

Senin, 16 Mei 2022 | 13:00 WIB
CHINA

Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

Senin, 16 Mei 2022 | 12:55 WIB
DATA PPS HARI INI

4,5 Bulan PPS Berjalan, Harta WP yang Diungkap Tembus Rp86,7 Triliun

Senin, 16 Mei 2022 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI

Apa Itu Pagu Penundaan dalam Pembayaran Cukai?

Senin, 16 Mei 2022 | 12:00 WIB
CALL FOR PAPER DJP 2022

DJP Adakan Lomba Penulisan Makalah dengan Total Hadiah Rp52,5 Juta

Senin, 16 Mei 2022 | 11:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menginput Nomor Seri Faktur Pajak di e-Faktur Versi 3.2