Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Setiap Tahun Negara Ini Terus Kehilangan Rp500 Triliun

0
0
Batu Zuma, salah satu landmark natural di Nigeria yang merupakan simbol kota Abuja.

LAGOS, DDTCNews – Setiap tahunnya, sekitar NGN15 triliun atau Rp569 triliun penerimaan pajak hilang dari kas Nigeria. Hal tersebut disampaikan oleh Partner PricewaterCoopers (PwC) Afrika Barat, Taiwo Oyedele.

Menurut Oyedele, kerugian negara secara keseluruhan disebabkan oleh wajib pajak tidak patuh dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Hal tersebut dapat dilihat dari rasio Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap pajak yang saat ini hanya sebesar 6%.

“Masalah pajak adalah isu nasional. Para pemimpin di negeri ini telah memberikan contoh yang tidak baik, mereka tidak bayar pajak sehingga banyak yang ikut-ikutan menjadi tidak patuh,” ujarnya, Senin (16/10).

Baca Juga: Ini Pihak yang Diuntungkan dari Integrasi Data BUMN dan Ditjen Pajak

Oyedele menegaskan permasalahan utama bukan terletak pada warganya. Dia menuduh banyak pemimpin di negeri tersebut yang justru tidak patuh membayar pajak.

“Sungguh tidak etis jika pemerintah mengharapkan warganya membayar pajak jika para pemimpinnya saja tidak membayar pajak. Seharusnya presiden, wakil presiden, senator, menteri, gubernur, hingga wakil gubernur dapat membayar pajaknya dengan benar dan tepat waktu, serta menunjukkan buktinya,” pungkasnya.

Oyedele mengatakan penghasilan yang diterima dari pajak, nantinya dapat digunakan untuk menyelesaikan banyak masalah yang dihadapi negara ini, terutama defisit infrastruktur.

Baca Juga: Integrasi Data Pajak Masih Minim, Ini Kata Kementerian BUMN

Selain itu, seperti dilansir dari thenationonlineng.net, persoalan yang dihadapi negara antara lain korupsi, kurangnya transparansi, kepemimpinan yang buruk, dan tidak adanya partisipasi warga negara dalam pemerintahan.

“Jika ada orang yang mau merekam jejak para pejabat dalam menunaikan kewajiban pajaknya, maka sudah dapat dipastikan lebih dari 90% pemimpin di Nigeria akan dicopot dari jabatannya,” tambahnya.

Dia mengajak agar seluruh warga Nigeria untuk patuh membayar pajak, tidak usah menunggu pemerintah memperbaiki infrastruktur. Apalagi menunggu para pejabat tersebut membayar pajak. (Gfa)

Baca Juga: Undang Jurnalis, KPP Pratama Gelar Sosialisasi Pajak

“Masalah pajak adalah isu nasional. Para pemimpin di negeri ini telah memberikan contoh yang tidak baik, mereka tidak bayar pajak sehingga banyak yang ikut-ikutan menjadi tidak patuh,” ujarnya, Senin (16/10).

Baca Juga: Ini Pihak yang Diuntungkan dari Integrasi Data BUMN dan Ditjen Pajak

Oyedele menegaskan permasalahan utama bukan terletak pada warganya. Dia menuduh banyak pemimpin di negeri tersebut yang justru tidak patuh membayar pajak.

“Sungguh tidak etis jika pemerintah mengharapkan warganya membayar pajak jika para pemimpinnya saja tidak membayar pajak. Seharusnya presiden, wakil presiden, senator, menteri, gubernur, hingga wakil gubernur dapat membayar pajaknya dengan benar dan tepat waktu, serta menunjukkan buktinya,” pungkasnya.

Oyedele mengatakan penghasilan yang diterima dari pajak, nantinya dapat digunakan untuk menyelesaikan banyak masalah yang dihadapi negara ini, terutama defisit infrastruktur.

Baca Juga: Integrasi Data Pajak Masih Minim, Ini Kata Kementerian BUMN

Selain itu, seperti dilansir dari thenationonlineng.net, persoalan yang dihadapi negara antara lain korupsi, kurangnya transparansi, kepemimpinan yang buruk, dan tidak adanya partisipasi warga negara dalam pemerintahan.

“Jika ada orang yang mau merekam jejak para pejabat dalam menunaikan kewajiban pajaknya, maka sudah dapat dipastikan lebih dari 90% pemimpin di Nigeria akan dicopot dari jabatannya,” tambahnya.

Dia mengajak agar seluruh warga Nigeria untuk patuh membayar pajak, tidak usah menunggu pemerintah memperbaiki infrastruktur. Apalagi menunggu para pejabat tersebut membayar pajak. (Gfa)

Baca Juga: Undang Jurnalis, KPP Pratama Gelar Sosialisasi Pajak
Topik : berita pajak internasional, nigeria, kepatuhan pajak
artikel terkait
Jum'at, 21 Juni 2019 | 16:16 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 26 April 2019 | 15:54 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 15 September 2016 | 06:02 WIB
ZIMBABWE
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
berita pilihan
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Sabtu, 13 Agustus 2016 | 17:02 WIB
THAILAND
Kamis, 29 September 2016 | 12:01 WIB
INDIA
Rabu, 11 Oktober 2017 | 11:19 WIB
KROASIA
Senin, 29 Oktober 2018 | 11:40 WIB
AUSTRALIA BARAT
Selasa, 25 Juni 2019 | 14:28 WIB
FILIPINA
Selasa, 08 Agustus 2017 | 14:15 WIB
JEPANG
Kamis, 13 Oktober 2016 | 14:13 WIB
SWISS