Review
Rabu, 21 April 2021 | 15:36 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 09:49 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 11:54 WIB
ANALISIS PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 09:24 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 April 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 21 APRIL - 27 APRIL 2021
Kamis, 15 April 2021 | 15:25 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 14 April 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 14 APRIL - 20 APRIL 2021
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Reportase
Perpajakan.id

Setelah Lebaran, Panja Mulai Bahas RUU KUP

A+
A-
0
A+
A-
0
Setelah Lebaran, Panja Mulai Bahas RUU KUP

JAKARTA, DDTCNews - Rancangan Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) hingga kini masih menggantung nasibnya di DPR. Meski sudah mendapat prioritas, pembahasan baru akan dimulai pasca libur Idul Fitri akhir Juni nanti.

Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komisi XI DPR M. Misbakhun dalam seminar reformasi perpajakan yang diselenggarakan oleh FEB UI. Menurutnya Panitia Kerja (Panja) RUU KUP diproyeksikan mulai bergerak akhir Juni 2018.

"Sekarang masih dalam DIM (Daftar Inventaris Masalah) dan akan masuk pembahasan Panja rencananya habis lebaran," katanya, Rabu (6/6).

Baca Juga: UU Insentif Pajak Diklaim Jadi Penggerak Investasi

Meski sudah lama menggantung di parlemen, politisi Partai Golkar itu menyatakan harapannya agar RUU KUP dapat selesai sebelum habis masa bakti DPR 2014-2019. Selain itu, sudah ada komitmen pimpinan DPR untuk mendahulukan RUU yang sudah lama mandek seperti halnya RUU KUP.

"Harapannya sebelum akhir periode sudah bisa selesai," ungkapnya.

Seperti yang diketahui, RUU KUP mengubah hampir seluruh aspek mulai dari subtansi, sistematika dan tata urutan. Komposisi perubahan substansinya bahkan lebih dari 50%.

Baca Juga: Komisi XI Sebut RUU KUP Bakal Dibahas pada Sidang Kelima

Dari jumlah bagian misalnya, UU KUP tahun 1983 hanya terdiri 11 bagian, tahun 2007 11 bagian, sedangkan RUU KUP yang dibahas saat ini berlipat menjadi 23 bagian. Jumlah pasal juga ikut bertambah dari 50 pada 1983, tahun 2007 menjadi 70 pasal, RUU KUP naik menjadi 129 pasal.

Perkembangan terakhir terkait RUU KUP bahwa fraksi-fraksi di Komisi XI belum sepenuhnya mengirimkan DIM untuk selanjutnya dibahas bersama pemerintah dalam bentuk Panja. (Amu)

Baca Juga: Jamin Kesetaraan Gender, Otoritas Pajak Ini Lakukan Reformasi Internal
Topik : reformasi pajak, ruu kup, misbakhun
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 12 Oktober 2020 | 15:28 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Senin, 12 Oktober 2020 | 11:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:45 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Senin, 05 Oktober 2020 | 09:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
berita pilihan
Rabu, 21 April 2021 | 19:30 WIB
KABUPATEN KARANGASEM
Rabu, 21 April 2021 | 18:37 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 April 2021 | 17:56 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 April 2021 | 17:40 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 21 April 2021 | 17:30 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 21 April 2021 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 21 April 2021 | 16:48 WIB
PENANAMAN MODAL
Rabu, 21 April 2021 | 16:45 WIB
SINGLE IDENTITY NUMBER
Rabu, 21 April 2021 | 16:25 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 April 2021 | 16:06 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN