Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Setelah Lebaran, Panja Mulai Bahas RUU KUP

0
0

JAKARTA, DDTCNews - Rancangan Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) hingga kini masih menggantung nasibnya di DPR. Meski sudah mendapat prioritas, pembahasan baru akan dimulai pasca libur Idul Fitri akhir Juni nanti.

Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komisi XI DPR M. Misbakhun dalam seminar reformasi perpajakan yang diselenggarakan oleh FEB UI. Menurutnya Panitia Kerja (Panja) RUU KUP diproyeksikan mulai bergerak akhir Juni 2018.

"Sekarang masih dalam DIM (Daftar Inventaris Masalah) dan akan masuk pembahasan Panja rencananya habis lebaran," katanya, Rabu (6/6).

Baca Juga: World Bank Puji Reformasi Pajak Duterte

Meski sudah lama menggantung di parlemen, politisi Partai Golkar itu menyatakan harapannya agar RUU KUP dapat selesai sebelum habis masa bakti DPR 2014-2019. Selain itu, sudah ada komitmen pimpinan DPR untuk mendahulukan RUU yang sudah lama mandek seperti halnya RUU KUP.

"Harapannya sebelum akhir periode sudah bisa selesai," ungkapnya.

Seperti yang diketahui, RUU KUP mengubah hampir seluruh aspek mulai dari subtansi, sistematika dan tata urutan. Komposisi perubahan substansinya bahkan lebih dari 50%. 

Baca Juga: Perdana Menteri Kini Boleh Hapus Utang Pajak

Dari jumlah bagian misalnya, UU KUP tahun 1983 hanya terdiri 11 bagian, tahun 2007 11 bagian, sedangkan RUU KUP yang dibahas saat ini berlipat menjadi 23 bagian. Jumlah pasal juga ikut bertambah dari 50 pada 1983, tahun 2007 menjadi 70 pasal, RUU KUP naik menjadi 129 pasal.

Perkembangan terakhir terkait RUU KUP bahwa fraksi-fraksi di Komisi XI belum sepenuhnya mengirimkan DIM untuk selanjutnya dibahas bersama pemerintah dalam bentuk Panja. (Amu)

Baca Juga: DPR Pertanyakan Soal Relaksasi Kebijakan Pajak

"Sekarang masih dalam DIM (Daftar Inventaris Masalah) dan akan masuk pembahasan Panja rencananya habis lebaran," katanya, Rabu (6/6).

Baca Juga: World Bank Puji Reformasi Pajak Duterte

Meski sudah lama menggantung di parlemen, politisi Partai Golkar itu menyatakan harapannya agar RUU KUP dapat selesai sebelum habis masa bakti DPR 2014-2019. Selain itu, sudah ada komitmen pimpinan DPR untuk mendahulukan RUU yang sudah lama mandek seperti halnya RUU KUP.

"Harapannya sebelum akhir periode sudah bisa selesai," ungkapnya.

Seperti yang diketahui, RUU KUP mengubah hampir seluruh aspek mulai dari subtansi, sistematika dan tata urutan. Komposisi perubahan substansinya bahkan lebih dari 50%. 

Baca Juga: Perdana Menteri Kini Boleh Hapus Utang Pajak

Dari jumlah bagian misalnya, UU KUP tahun 1983 hanya terdiri 11 bagian, tahun 2007 11 bagian, sedangkan RUU KUP yang dibahas saat ini berlipat menjadi 23 bagian. Jumlah pasal juga ikut bertambah dari 50 pada 1983, tahun 2007 menjadi 70 pasal, RUU KUP naik menjadi 129 pasal.

Perkembangan terakhir terkait RUU KUP bahwa fraksi-fraksi di Komisi XI belum sepenuhnya mengirimkan DIM untuk selanjutnya dibahas bersama pemerintah dalam bentuk Panja. (Amu)

Baca Juga: DPR Pertanyakan Soal Relaksasi Kebijakan Pajak
Topik : reformasi pajak, ruu kup, misbakhun
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 25 Juni 2019 | 19:06 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Selasa, 25 Juni 2019 | 18:26 WIB
TATA KELOLA KEUANGAN NEGARA
Selasa, 25 Juni 2019 | 17:38 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Selasa, 25 Juni 2019 | 16:39 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Selasa, 25 Juni 2019 | 15:25 WIB
TATA KELOLA KEUANGAN NEGARA
Selasa, 25 Juni 2019 | 08:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 24 Juni 2019 | 17:40 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 24 Juni 2019 | 16:56 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 24 Juni 2019 | 14:09 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 24 Juni 2019 | 13:10 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA