RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Pemakaian Sendiri atas Produk Uji Coba

Hamida Amri Safarina | Jumat, 19 Mei 2023 | 13:51 WIB
Sengketa PPN Pemakaian Sendiri atas Produk Uji Coba

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa pajak pertambahan nilai (PPN) pemakaian sendiri atas produk ikan kaleng dalam masa uji coba pada 2006.

Dalam perkara ini, otoritas pajak menyatakan ikan kaleng yang diproduksi wajib pajak dalam masa uji coba seharusnya dikenakan PPN pemakaian sendiri. Sebab, wajib pajak tidak dapat membuktikan bahwa pihaknya tak pernah mengkonsumsi sendiri atas makanan ikan kaleng tersebut. Oleh karena itu, koreksi yang dilakukan otoritas pajak atas PPN pemakaian sendiri sudah benar.

Sebaliknya, wajib pajak menyatakan atas produk ikan kaleng yang diproduksi dalam masa uji coba memang tidak dikenakan PPN pemakaian sendiri. Hal ini dikarenakan produk ikan kaleng yang diproduksi pada masa uji coba tersebut sudah dilakukan pemusnahan. Oleh karena itu, koreksi yang dilakukan otoritas pajak tidak dapat dipertahankan.

Baca Juga:
Undang Praktisi dan Akademisi, LeIP Gelar FGD Soal Pengadilan Pajak

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan oleh wajib pajak. Kemudian, di tingkat PK, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK yang diajukan oleh otoritas pajak.

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan Mahkamah Agung atau Perpajakan ID.

Kronologi

WAJIB pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat koreksi yang dilakukan otoritas pajak tidak dapat dipertahankan.

Baca Juga:
Insentif PPN Tidak Dipungut di IKN Diberikan Berdasarkan SKTD

Terhadap permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan oleh wajib pajak. Selanjutnya, dengan diterbitkannya Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.47156/PP/M.III/16/2013 tanggal 17 November 2013, otoritas pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 3 Juni 201.

Pokok sengketa dalam perkara ini adalah koreksi pemakaian sendiri senilai Rp760.379.770 yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Pendapat Pihak yang Bersengketa

PEMOHON PK menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Menurut Pemohon PK, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta hukum dan tidak menerapkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan tepat.

Baca Juga:
Kurs Pajak Terbaru: Dinamis, Rupiah Masih Menguat Atas Dolar AS

Dalam perkara ini, Termohon PK telah memproduksi ikan kaleng pada masa uji coba pada 2006. Produk ikan kaleng tersebut selanjutnya disimpan dan diperiksa di laboratorium Termohon PK untuk memastikan serta mendapatkan gambaran terperinci tentang suatu produk.

Pemohon PK berpendapat terhadap produk ikan kaleng tersebut termasuk objek PPN atas pemakaian sendiri. Namun demikian, Termohon PK tidak melakukan penyetoran dan pelaporan PPN atas produk ikan kaleng yang dikonsumsi sendiri tersebut. Pendapat Pemohon PK yang menilai bahwa Termohon PK telah melakukan pemakaian sendiri produk ikan kaleng tersebut dilatarbelakangi atas 3 pertimbangan berikut.

Pertama, pada saat proses pembahasan akhir pemeriksaan, Termohon PK tidak pernah menyampaikan adanya proses pemusnahan barang dan tidak menyerahkan berita acara pemusnahannya.

Baca Juga:
Mobil Listrik di IKN Bebas PPN Jika Diproduksi Lokal dan Penuhi TKDN

Berita acara pemusnahan barang tersebut baru disampaikan pada saat proses penelitian keberatan dilakukan. Sayangnya, berita acara pemusnahan barang yang dimaksud dibuat secara internal oleh Termohon PK saja, tanpa adanya saksi dari pihak ketiga.

Kedua, Termohon PK juga tidak dapat menunjukan laporan hasil produksi pada masa uji coba. Termohon PK juga tidak dapat memberikan informasi mengenai persediaan barang, tanda terima barang di laboratorium, dan dokumen lain yang dapat digunakan oleh Pemohon PK untuk membuktikan telah dilakukannya pemusnahan atas produk ikan kaleng yang dihasilkan pada masa uji coba.

Ketiga, Termohon PK tidak menyelenggarakan pencatatan dan jurnal atas produk ikan kaleng jadi yang dikirim ke laboratorium dan/atau dimusnahkan. Berita acara pemusnahan yang diserahkan kepada Pemohon PK pada tahap penelitian keberatan tidak dapat membuktikan bahwa pemusnahan barang telah dilakukan terhadap produk ikan kaleng yang dihasilkan tahun 2006 atau tahun berikutnya.

Baca Juga:
Sekretaris Pengadilan Pajak: Automasi Itu Mempermudah

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, Pemohon PK berpendapat terhadap ikan kaleng yang diproduksi pada 2006 telah dikonsumsi sendiri oleh Termohon PK. Oleh karena itu, koreksi yang dilakukan Pemohon PK telah sesuai dengan peraturan dan fakta yang ada.

Sebaliknya, Termohon PK menyatakan tidak setuju atas koreksi yang dilakukan Pemohon PK. Termohon PK menyatakan pihaknya tidak melakukan konsumsi atau pemakaian sendiri atas produk ikan kaleng yang diproduksi pada 2006. Adapun terhadap produk ikan kaleng yang diproduksi pada 2006 telah dimusnahkan dan didukung dengan berita acara pemusnahan barang.

Selain itu, Termohon PK juga tidak pernah melakukan penjualan atas produk ikan kaleng yang merupakan hasil uji coba. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya bukti penerimaan kas atas transaksi penjualan produk ikan kaleng.

Baca Juga:
Ternyata Tidak Semua Toko Makanan Kena Pajak Restoran, Kok Bisa?

Sebagai informasi tambahan, produksi ikan kaleng yang dihasilkan di masa uji coba tidak dapat dipasarkan dan disamakan dengan produk yang siap jual karena Termohon belum mendapatkan gambaran terperinci tentang komposisi dari produk tersebut. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa koreksi yang dilakukan Pemohon PK tidak beralasan sehingga harus dibatalkan.

Pertimbangan Mahkamah Agung

MAHKAMAH Agung berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan PK dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Terdapat 2 pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebagai berikut.

Pertama, koreksi pemakaian sendiri senilai Rp760.379.770 dapat dibenarkan. Sebab, setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan oleh kedua belah pihak, pendapat Pemohon PK dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Baca Juga:
WP Harus Lunasi Pajak Sesuai Pembahasan Akhir Sebelum Ajukan Keberatan

Kedua, dalam perkara ini, koreksi yang dilakukan Pemohon PK sudah benar dan dapat dipertahankan. Menurut Mahkamah Agung, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan pencatatan inventory sebagai hasil produksi dari penggunaan bahan baku.

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, permohonan PK yang diajukan Pemohon PK dinilai beralasan sehingga dinyatakan dikabulkan. Dengan demikian, Termohon PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara.

(Disclaimer)
Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 23 Mei 2024 | 08:00 WIB LEMBAGA PERADILAN

Undang Praktisi dan Akademisi, LeIP Gelar FGD Soal Pengadilan Pajak

Rabu, 22 Mei 2024 | 09:05 WIB KURS PAJAK 22 MEI 2024 - 28 MEI 2024

Kurs Pajak Terbaru: Dinamis, Rupiah Masih Menguat Atas Dolar AS

BERITA PILIHAN
Jumat, 24 Mei 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Soal Cukai Rokok 2025, Ada Kenaikan Tarif dan Penyederhanaan Layer

Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIAMIS

Pemkab Tetapkan Tarif Pajak Jasa Hiburan 40%

Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG REDEB

Pengusaha Konstruksi Masuk Daftar Sasaran, Petugas Pajak Adakan Visit

Kamis, 23 Mei 2024 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Sampaikan Pengaduan Pajak dan Bea Cukai ke Komwasjak

Kamis, 23 Mei 2024 | 13:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Ada Banyak Insentif, Pemerintah Harap Investor Ramai Investasi di IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Fasilitas Pajak atas Pendirian atau Pemindahan Kantor Pusat ke IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Apakah BUMDes Perlu Bikin NPWP Terpisah dari Pemerintah Desa?

Kamis, 23 Mei 2024 | 11:30 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Ditjen Pajak akan Awasi Realisasi Pemindahan Kantor ke IKN