Berita
Minggu, 19 September 2021 | 12:00 WIB
PROVINSI LAMPUNG
Minggu, 19 September 2021 | 11:30 WIB
PENERIMAAN CUKAI
Minggu, 19 September 2021 | 11:00 WIB
REPUBLIK CEKO
Minggu, 19 September 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN MALANG
Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Sabtu, 18 September 2021 | 13:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Sengketa Pengkreditan Pajak Masukan atas Biaya Reklamasi Tambang

A+
A-
1
A+
A-
1
Sengketa Pengkreditan Pajak Masukan atas Biaya Reklamasi Tambang

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum tentang pengkreditan pajak masukan atas biaya reklamasi tambang. Perlu diketahui, wajib pajak merupakan pengusaha yang bergerak di bidang pertambangan emas dan perak. Wajib pajak melaksanakan usaha pertambangan di Indonesia berdasarkan kontrak karya (KK).

Adapun proses kegiatan usaha pertambangan wajib pajak terbagi dalam tiga tahapan, yaitu tahap praproduksi, tahap produksi, dan tahap pascaproduksi. Sengketa pajak dalam perkara ini berkaitan dengan proses bisnis wajib pajak pada tahapan pascaproduksi, yakni kegiatan reklamasi.

Otoritas pajak menilai pajak masukan atas biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan reklamasi tidak dapat dikreditkan. Sebab, pada tahap reklamasi tersebut, wajib pajak sudah tidak melakukan produksi dan penyerahan barang kena pajak lagi. Dengan kata lain, kegiatan reklamasi tersebut tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha wajib pajak.

Baca Juga: Proses Penegakan Hukum Dihentikan, Wajib Pajak Bisa Dapat Kompensasi

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU Nomor 8 Tahun 1983 s.t.d.d. UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN). Pasal tersebut menyatakan pengkreditan pajak masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.

Sebaliknya, wajib pajak menyatakan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan reklamasi berkaitan langsung dengan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, wajib pajak berhak untuk melakukan pengkreditan pajak masukan atas biaya kegiatan reklamasi tersebut.

Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan sebagian permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Selanjutnya, di tingkat PK, Mahkamah Agung menolak permohonan PK yang diajukan oleh otoritas pajak.

Baca Juga: Kemenperin: Diskon PPnBM Mobil Baru Terbukti Pulihkan Sektor Otomotif

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan Mahkamah Agung atau di sini.

Kronologi
WAJIB pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Dalam hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat proses reklamasi tambang masih berkaitan langsung dengan kegiatan usaha wajib pajak. Dengan demikian, pajak masukan atas kegiatan reklamasi tersebut dapat dikreditkan.

Atas permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan sebagian permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Dengan keluarnya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 43954/PP/M.VIII/ 16/2013 tertanggal 18 Maret 2013, otoritas pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 26 Juni 2013.

Baca Juga: Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

Pokok sengketa dalam perkara a quo adalah koreksi positif pajak masukan yang dapat dikreditkan senilai Rp147.198.864 yang tidak dapat dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Pendapat Pihak yang Bersengketa
PEMOHON PK menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Sebagai informasi, Termohon PK merupakan pengusaha yang bergerak di bidang pertambangan emas dan perak. Termohon PK melaksanakan usaha pertambangan di Indonesia berdasarkan pada kontrak karya (KK).

Proses kegiatan usaha pertambangan terbagi dalam tiga tahapan, yaitu tahap praproduksi, tahap produksi, dan tahap pascaproduksi. Tahapan praproduksi tambang terdiri atas kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, dan konstruksi prasarana serta lokasi tambang.

Baca Juga: Tak Cuma Indonesia, Negara Lain Jadikan Kantor Pajak Penyalur Insentif

Selanjutnya, pada tahap produksi tambang, Termohon PK melakukan penggalian bahan tambang, pengolahan bahan galian tambang, pemurnian, pengangkutan, dan penjualan hasil akhir tambang. Sementara pada tahap pascaproduksi, kegiatan yang dilakukan adalah reklamasi dan revegetasi. Artinya, pada proses reklamasi sudah tidak ada lagi barang kena pajak yang dihasilkan.

Berkaitan dengan perkara ini, Pemohon PK menilai pajak masukan atas biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan reklamasi tidak dapat dikreditkan. Sebab, pada tahap reklamasi ini Termohon PK sudah tidak memproduksi dan tidak melakukan penyerahan barang kena pajak lagi. Dengan kata lain, kegiatan reklamasi tersebut tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Termohon PK.

Menurut Pemohon PK, berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dapat diartikan sebagai kegiatan yang meliputi proses produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Sementara kegiatan reklamasi bertujuan untuk memperbaiki atau melakukan tata guna lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.

Baca Juga: Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini

Dalil Pemohon PK di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN. Pasal itu menyatakan pengkreditan pajak masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.

Termohon PK menolak koreksi yang dilakukan Pemohon PK. Perlu dipahami, pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan pada lahan terganggu akibat kegiatan usaha pertambangan.

Menurutnya, biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan reklamasi masih berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya meskipun pengeluaran tersebut terjadi saat produksi dan penyerahan barang kena pajak telah berhenti. Oleh karena itu, Termohon PK berhak untuk melakukan pengkreditan pajak masukan atas pengeluaran atas kegiatan reklamasi tersebut.

Baca Juga: Apa Itu PKP Kegiatan Usaha Tertentu?

Pertimbangan Mahkamah Agung
MAHKAMAH Agung berpendapat alasan-alasan permohonan PK tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding sudah tepat. Terdapat dua pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebagai berikut.

Pertama, koreksi positif pajak masukan yang dapat dikreditkan senilai Rp147.198.864 tidak dapat dibenarkan. Setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil para pihak, pendapat Pemohon PK tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Kedua, dalam perkara ini, proses reklamasi yang dilakukan Termohon PK memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, pajak masukan atas kegiatan reklamasi dapat dikreditkan. Koreksi yang dilakukan Pemohon PK tidak dapat dipertahankan.

Baca Juga: Sengketa Gugatan Diterbitkannya Surat Paksa

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, permohonan PK dinilai tidak beralasan sehingga harus ditolak. Dengan demikian, Pemohon PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara. (kaw)

(Disclaimer)
Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa pajak, PPN, reklamasi, pertambangan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 15 September 2021 | 13:50 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Mencermati Pilar 1 Proposal Pajak OECD dan Posisi Indonesia

Selasa, 14 September 2021 | 20:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Terus Sempurnakan Implementasi PPN PMSE

Selasa, 14 September 2021 | 17:00 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Sertifikatnya! Kostaf UI Adakan Talk Show Bahas Peradilan Pajak

Selasa, 14 September 2021 | 14:17 WIB
KANWIL DJP BALI

Tidak Setorkan PPN yang Telah Dipungut, Tersangka Diserahkan ke Kejari

berita pilihan

Minggu, 19 September 2021 | 12:00 WIB
PROVINSI LAMPUNG

Segera Berakhir, Masyarakat Diimbau Segera Ikuti Pemutihan Pajak

Minggu, 19 September 2021 | 11:30 WIB
PENERIMAAN CUKAI

DJBC Prediksi Setoran Cukai Minuman Beralkohol Membaik Tahun Ini

Minggu, 19 September 2021 | 11:00 WIB
REPUBLIK CEKO

Proses Penegakan Hukum Dihentikan, Wajib Pajak Bisa Dapat Kompensasi

Minggu, 19 September 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN MALANG

Sektor Jasa Tertekan, Setoran Pajak PBB Bakal Dipacu

Minggu, 19 September 2021 | 10:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Pegawai Pajak Turun ke Lapangan, Dua Hal Ini Jadi Pertimbangan DJP

Minggu, 19 September 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemda Usulkan Penerapan Pajak Sampah, Begini Respons Sri Mulyani

Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:

Tantangannya Memang Tak Mudah, tapi Kami Siapkan Strateginya

Minggu, 19 September 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kurang Dimanfaatkan, Aturan Supertax Deduction Terbuka untuk Direvisi

Minggu, 19 September 2021 | 07:00 WIB
APBN 2021

Sri Mulyani Sebut APBN Tetap Waspadai Covid-19 Varian Mu

Minggu, 19 September 2021 | 06:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR I

Data AEoI Sudah Diterima, Uji Kepatuhan Wajib Pajak Dimulai