Review
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:15 WIB
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:11 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 14:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Komunitas
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Kamis, 06 Agustus 2020 | 14:00 WIB
DISKUSI PERPAJAKAN
Reportase

Sengketa Pajak Pinjaman Tanpa Bunga yang Tidak Dikenakan Pajak

A+
A-
12
A+
A-
12
Sengketa Pajak Pinjaman Tanpa Bunga yang Tidak Dikenakan Pajak

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum tentang kegiatan pinjam-meninjam antara wajib pajak dengan pihak afiliasi yang tidak dikenakan pajak. Dalam perjanjian antara wajib pajak dengan pihak afiliasi, atas pinjaman tersebut tidak diberikan bunga.

Wajib pajak berpendapat bahwa transaksi pinjam-meminjam dengan pihak afiliasinya tidak terutang pajak. Sebab, berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam antara wajib pajak dengan pihak afiliasi tidak dikenakan bunga sehingga tidak ada pembayaran bunga. Dengan tidak adanya pembayaran bunga tersebut, wajib pajak tidak dapat dikenakan pajak.

Sebaliknya, otoritas pajak menilai transaksi pinjam-meminjam tersebut tetap dikenakan pajak. Berdasarkan asas persamaan perlakuan atas pengenaan bunga kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, pinjaman dari pihak afiliasi juga harus dibebani bunga secara wajar.

Baca Juga: Apa Saja Jenis Penghasilan Nonresiden yang Kena Withholding Tax?

Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Selanjutnya, di tingkat PK, Mahkamah Agung menolak permohonan PK yang diajukan oleh otoritas pajak.

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan Mahkamah Agung atau di sini.

Kronologi
WAJIB pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap surat ketetapan pajak kurang bayar PPh Pasal 25/29 dari otoritas pajak. Dalam perkara ini, hakim menyatakan bahwa di satu sisi wajib pajak meminjam dari perusahaan afiliasi dan di sisi lain juga memberikan pinjaman kepada afiliasi.

Baca Juga: Sengketa Biaya Remburs Sewa Gedung Sebagai Objek PPh Pasal 4 ayat (2)

Menurut hakim, transaksi pinjam-meminjam yang dilakukan oleh Termohon dan pihak afiliasinya merupakan transaksi yang lazim terjadi. Dengan demikian, koreksi yang dilakukan otoritas pajak tidak dapat dibenarkan.

Atas permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan menolak permohonan gugatan yang diajukan wajib pajak. Dengan keluarnya Putusan Pengadilan Pajak No. Put.41369/PP/M.V/15/2012 tertanggal 14 November 2012, otoritas pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 18 Maret 2013.

Pokok sengketa perkara a quo adalah koreksi negatif PPh atas penghasilan dari luar usaha berupa biaya bunga pihak afiliasi senilai Rp5.095.912.448 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Baca Juga: Ekonomi Kuartal II Terkontraksi, Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Ditambah

Pendapat Pihak yang Bersengketa
PEMOHON PK menyatakan keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Pemohon PK menilai transaksi pinjam-meminjam tersebut tetap dikenakan pajak. Sebab, asas persamaan perlakuan atas pengenaan bunga kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, pinjaman dari pihak afiliasi juga harus dibebani bunga secara wajar.

Pemohon PK menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian, Termohon PK tidak memenuhi unsur atas pinjaman perusahaan tanpa bunga dari pihak afiliasi yang dapat dianggap wajar dan tidak dikenakan pajak. Selain itu, koreksi negatif penghasilan/biaya dari luar usaha ini dilakukan karena biaya tersebut diekualisasi dengan objek PPh Pasal 26 atas biaya bunga.

Sebaliknya, Termohon PK menyatakan bahwa transaksi pinjam-meminjam dengan pihak afiliasinya tidak terutang pajak. Sebab, transaksi pinjam-meminjam yang dilakukan dengan pihak afiliasi tidak dikenakan bunga.

Baca Juga: Wah, Sri Mulyani Tambah Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Jadi 50%

Termohon PK melakukan peminjaman dana untuk memenuhi biaya operasional. Dalam hal ini, pihak afiliasi juga memliki kepentingan untuk keberlangsungan kegiatan usaha Termohon PK. Dengan demikian, transaksi pinjam-meminjam tersebut wajar dan lazim dilakukan dalam dunia usaha.

Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-165/PJ.312/1992 menyatakan bahwa pinjaman perusahaan tanpa bunga dari pihak afiliasinya dapat dianggap wajar dan tidak perlu dilakukan koreksi apabila memenuhi empat hal. Pertama, pinjaman tersebut berasal dari dana milik pihak afiliasi pemberi pinjaman itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain.

Kedua, modal yang seharusnya disetor oleh pihak afiliasi pemberi pinjaman kepada perusahaan penerima pinjaman telah disetor seluruhnya. Ketiga, pihak afiliasi pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi.

Baca Juga: Sengketa Pajak atas Penyerahan Jasa Perdagangan di Luar Daerah Pabean

Keempat, perusahaan penerima pinjaman sedang mengalami kesulitas keuangan untuk kelangsungan usahanya. Apabila salah satu keempat unsur di atas tidak terpenuhi maka pinjaman tersebut dilakukan koreksi menjadi terutang bunga dengan tingkat bunga wajar.

Pertimbangan Mahkamah Agung
MAHKAMAH Agung berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding sudah tepat dan benar. Terdapat beberapa pertimbangan Mahkamah Agung sebagai berikut.

Pertama, alasan permohonan PK tentang koreksi negatif atas penghasilan dari luar usaha berupa biaya bunga pihak afiliasi sebesar Rp5.095.912.448 tidak dapat dibenarkan. Dalil-dalil yang diajukan dalam persidangan tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Baca Juga: Setoran Angsuran PPh Pasal 25 Terlanjur Pakai Tarif Lama, Harus Apa?

Kedua, pinjaman yang diberikan oleh pihak afiliasi kepada Termohon PK ialah dalam rangka mendukung likuiditas keuangan Termohon PK dan diberikan tanpa bunga. Oleh karena itu, koreksi Pemohon PK dalam perkara ini tidak dapat dipertahankan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan PK yang diajukan oleh Pemohon PK tersebut tidak beralasan sehingga dinyatakan ditolak. Pemohon PK ditetapkan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara.

Baca Juga: Sengketa atas Kewajaran Transaksi Pembayaran Royalti Kepada Afiliasi
(Disclaimer)
Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa, PPh Pasal 25, bunga, pinjaman
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 22 Juli 2020 | 16:52 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Selasa, 21 Juli 2020 | 16:50 WIB
PMK 86/2020
Senin, 20 Juli 2020 | 18:33 WIB
PMK 86/2020
berita pilihan
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 13:01 WIB
PMK 89/2020
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 12:01 WIB
KAMBOJA
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 11:01 WIB
KOREA SELATAN
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 09:01 WIB
PROVINSI RIAU
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:30 WIB
PELAYANAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 06:01 WIB
PMK 89/2020
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 19:02 WIB
PP 44/2020