Berita
Minggu, 19 September 2021 | 11:30 WIB
PENERIMAAN CUKAI
Minggu, 19 September 2021 | 11:00 WIB
REPUBLIK CEKO
Minggu, 19 September 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN MALANG
Minggu, 19 September 2021 | 10:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK
Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Sabtu, 18 September 2021 | 13:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Sengketa Kewenangan Pemungutan Pajak & Penetapan Tarif Bunga Pinjaman

A+
A-
1
A+
A-
1
Sengketa Kewenangan Pemungutan Pajak & Penetapan Tarif Bunga Pinjaman

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum tentang kewenangan pemungutan pajak atas jasa pelatihan karyawan dan penetapan besaran tarif bunga pinjaman.

Perlu dipahami terlebih dahulu, wajib pajak bekerja sama dengan X Co yang berdomisili di China untuk memberikan jasa pelatihan untuk karyawan wajib pajak. Selain itu, dalam perkara ini, wajib pajak juga telah meminjam sejumlah dana dari pihak Y Co yang berkedudukan di Prancis.

Otoritas pajak menyatakan terhadap pembayaran jasa pelatihan karyawan kepada X Co termasuk objek PPh Pasal 26. Namun, dalam hal ini, wajib pajak tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 26 tersebut.

Baca Juga: Proses Penegakan Hukum Dihentikan, Wajib Pajak Bisa Dapat Kompensasi

Selain itu, otoritas pajak juga melakukan koreksi atas besaran tarif bunga pinjaman. Menurut otoritas pajak, terhadap bunga pinjaman tersebut seharusnya dikenakan tarif sebesar 20%. Sebab, wajib pajak tidak dapat membuktikan kedudukan Y Co berada di Prancis.

Sebaliknya, wajib pajak menyatakan koreksi yang dilakukan otoritas pajak tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, pembayaran jasa pelatihan karyawan tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 26. Sebab, pelatihan tidak dilakukan di Indonesia.

Selanjutnya, wajib pajak berdalil besaran tarif bunga pinjaman ialah 15%. Wajib pajak sudah dapat membuktikan domisili dari Y Co berdasarkan pada surat keterangan domisili.

Baca Juga: Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini

Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Selanjutnya, di tingkat PK, Mahkamah Agung menolak permohonan PK yang diajukan otoritas pajak.

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan Mahkamah Agung atau di sini.

Kronologi
WAJIB pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Dalam hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat wajib pajak dapat membuktikan jasa pelatihan karyawan tidak termasuk objek PPh Pasal 26.

Baca Juga: Sengketa Gugatan Diterbitkannya Surat Paksa

Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menetapkan tarif bunga pinjaman sebesar 15% sesuai dengan P3B antara Indonesia dan Prancis. Dengan demikian, dapat disimpulkan koreksi otoritas pajak atas objek PPh Pasal tidak dapat dipertahankan.

Atas permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Dengan keluarnya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 42726/PP/M.I/13/2013 tertanggal 16 Januari 2013, otoritas pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 30 April 2013.

Pokok sengketa dalam perkara a quo adalah koreksi dasar pengenaan pajak (DPP) PPh Pasal 26 masa pajak Januari sampai dengan Desember 2008 senilai Rp48.494.314.402 yang tidak dapat dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Baca Juga: Sengketa Penentuan Subjek PBB atas Wilayah Kerja Tambang Migas

Pendapat Pihak yang Bersengketa
PEMOHON PK menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Pemohon PK melakukan koreksi berdasarkan ekualisasi DPP PPN jasa luar negeri dengan SPT PPh Pasal 26. Berdasarkan pada ekualisasi tersebut, Pemohon PK melakukan koreksi atas dua hal.

Pertama, koreksi atas biaya pelatihan karyawan. Perlu dipahami, biaya jasa pelatihan tersebut diberikan oleh X Co yang berkedudukan di China. Terkait dengan koreksi biaya jasa pelatihan, Pemohon PK menyatakan biaya jasa pelatihan karyawan merupakan objek PPh Pasal 26. Namun, Termohon PK tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 26 atas penghasilan jasa pelatihan yang diterima oleh X Co.

Kedua, koreksi atas biaya bunga pinjaman. Dalam hal ini, Termohon PK telah meminjam sejumlah dana kepada Y Co. Atas pinjaman tersebut, Termohon PK diwajibkan membayar bunga pinjaman kepada Y Co.

Baca Juga: Ada Sertifikatnya! Kostaf UI Adakan Talk Show Bahas Peradilan Pajak

Menurut Pemohon PK, terhadap pembayaran bunga pinjaman tersebut seharusnya dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%. Penetapan besaran tarif tersebut dilakukan karena Termohon PK tidak dapat membuktikan domisili dari Y Co. Surat keterangan domisili yang diberikan Termohon PK yang berisi lokasi usaha Y Co dinilai tidak valid.

Termohon PK tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan Pemohon PK. Dalam proses pemeriksaan, Termohon PK telah menyampaikan ekualisasi objek PPh Pasal 26 dengan ledger serta DPP PPN luar negeri. Merujuk pada ekualisasi tersebut, seluruh objek PPh Pasal 26 sudah dilaporkan dalam SPT dengan benar.

Termohon PK berdalil jasa pelatihan yang diberikan X Co tersebut dilakukan di China, bukan di Indonesia. Dengan begitu, pemungutan pajak atas jasa yang diberikan X Co menjadi kewenangan Pemerintah China. Pengenaan pajaknya hanya dapat dilakukan di Indonesia apabila X Co tersebut melakukan jasa di Indonesia melalui suatu BUT.

Baca Juga: Sengketa Pengenaan PPN atas Transaksi Pemasangan Pipa Air

Kegiatan X Co yang memberikan jasa pelatihan untuk karyawan Termohon PK tersebut tidak menimbulkan suatu BUT di Indonesia. Oleh karena itu, pembayaran jasa pelatihan karyawan dari Termohon PK kepada X Co tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 26.

Sementara itu, terkait dengan objek PPh Pasal 26 berupa bunga pinjaman seharusnya dikenakan tarif sebesar 15% sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) P3B antara Indonesia dan Prancis.

Dalam hal ini, Termohon PK dapat membuktikan Y Co berkedudukan di Prancis berdasarkan pada surat keterangan domisi yang dikeluarkan otoritas pajak. Dengan kata lain, Y Co berhak memanfaatkan tarif atas bunga pinjaman sebagaimana diatur dalam P3B tersebut.

Baca Juga: Banding Ditolak, Najib Razak & Anak Harus Bayar Tagihan Pajak Rp5,92 T

Terhadap koreksi yang dilakukan Pemohon PK, Termohon PK berdalil sudah memberikan bukti-bukti pendukung. Bukti pendukung atas sengketa ini ialah surat keterangan domisili, invoice, dan bukti pembayaran. Berdasarkan pada penjelasan di atas maka dapat dibuktikan koreksi yang dilakukan Pemohon PK tidak tepat sehingga harus dibatalkan.

Pertimbangan Mahkamah Agung
MAHKAMAH Agung berpendapat alasan-alasan permohonan PK tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil sudah tepat. Terdapat dua pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebagai berikut.

Pertama, koreksi DPP PPh Pasal 26 masa pajak Januari sampai dengan Desember 2008 senilai Rp48.494.314.402 tidak dapat dibenarkan. Setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil para pihak, pendapat Pemohon PK tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Baca Juga: Menang di Pengadilan, Negara Bagian Kini Bisa Pungut PPN

Kedua, dalam perkara ini, Mahkamah Agung menetapkan biaya jasa pelatihan karyawan bukan merupakan objek PPh Pasal 26 dan besaran tarif atas biaya bunga pinjaman ialah 15%. Oleh karena itu, koreksi yang dilakukan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan.

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, permohonan PK dinilai tidak beralasan sehingga harus ditolak. Dengan demikian, Pemohon PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara. (kaw)

Baca Juga: Sengketa Pengenaan PKB dan BBNKB Berdasarkan Kontrak Karya
(Disclaimer)
Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa pajak, PPh Pasal 26

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 20 Agustus 2021 | 15:30 WIB
RAPBN 2022

Pemerintah Sebut Dua Faktor Ini Bisa Picu Peningkatan Sengketa Pajak

Rabu, 18 Agustus 2021 | 18:15 WIB
REFORMASI PAJAK

Ada Potensi Peningkatan Sengketa Pajak, Begini Penjelasan Pemerintah

Senin, 16 Agustus 2021 | 21:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

Sengketa Potongan Penjualan Sebagai Pengurang Peredaran Usaha

Jum'at, 13 Agustus 2021 | 17:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Penetapan Apartemen Sebagai Objek PPnBM

berita pilihan

Minggu, 19 September 2021 | 11:30 WIB
PENERIMAAN CUKAI

DJBC Prediksi Setoran Cukai Minuman Beralkohol Membaik Tahun Ini

Minggu, 19 September 2021 | 11:00 WIB
REPUBLIK CEKO

Proses Penegakan Hukum Dihentikan, Wajib Pajak Bisa Dapat Kompensasi

Minggu, 19 September 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN MALANG

Sektor Jasa Tertekan, Setoran Pajak PBB Bakal Dipacu

Minggu, 19 September 2021 | 10:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Pegawai Pajak Turun ke Lapangan, Dua Hal Ini Jadi Pertimbangan DJP

Minggu, 19 September 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemda Usulkan Penerapan Pajak Sampah, Begini Respons Sri Mulyani

Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:

Tantangannya Memang Tak Mudah, tapi Kami Siapkan Strateginya

Minggu, 19 September 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kurang Dimanfaatkan, Aturan Supertax Deduction Terbuka untuk Direvisi

Minggu, 19 September 2021 | 07:00 WIB
APBN 2021

Sri Mulyani Sebut APBN Tetap Waspadai Covid-19 Varian Mu

Minggu, 19 September 2021 | 06:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR I

Data AEoI Sudah Diterima, Uji Kepatuhan Wajib Pajak Dimulai

Sabtu, 18 September 2021 | 16:00 WIB
PRANCIS

Global Forum Rilis Panduan Baru Soal Pertukaran Informasi Perpajakan