KABUPATEN SUMEDANG

Sektor Jasa Melempem, Penerimaan Pajak Anjlok 30%

Redaksi DDTCNews | Selasa, 29 Desember 2020 | 14:30 WIB
Sektor Jasa Melempem, Penerimaan Pajak Anjlok 30%

Ilustrasi. (DDTCNews)

SUMEDANG, DDTCNews – Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Sumedang, Jawa Barat mencatat realisasi penerimaan pajak daerah tercatat turun 30% pada tahun ini seiring dengan adanya pandemi Covid-19.

Kepala Bappenda R. Dedi Ruhendi mengatakan realisasi penerimaan pajak yang anjlok disebabkan melempemnya sektor jasa. Menurutnya, pandemi telah memukul kegiatan usaha andalan Kabupaten Sumedang sehingga berimbas kepada turunnya setoran pajak dari pelaku usaha.

"Penurunannya hampir 30%. Untuk pajak daerah saja turun dari Rp237 miliar menjadi Rp194 miliar," katanya, dikutip Selasa (29/12/2020).

Baca Juga:
Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Dedi menyebutkan anjloknya realisasi dari pajak daerah membuat pendapatan asli daerah (PAD) ikut terkontraksi. Menurutnya, realisasi setoran PAD turun dari Rp630 miliar menjadi sekitar Rp560 miliar sampai dengan pertengahan Desember 2020.

Tahun ini, andalan Pemkab Sumedang dari sisi pajak daerah bersumber dari tiga jenis pajak antara lain pajak penerangan jalan umum. pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Dedi menyatakan realisasi pajak daerah mengalami anomali pada tahun ini. Pada situasi normal, setoran pajak restoran bisa mencapai Rp20 miliar per tahun, tetapi pada tahun ini realisasi setoran pajak tersebut hanya Rp12 miliar.

Baca Juga:
Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Begitu juga dengan pajak hotel yang dalam situasi normal, pemerintah mampu menghimpun penerimaan sebesar Rp5 miliar-Rp6 miliar. Pada masa pandemi Covid-19, realisasi pajak hotel di Kabupaten Sumedang hanya Rp1,5 miliar.

"Semua karena Covid-19 terjadi penurunan. Karena memang kami kebanyakan potensi pajak terbesar dari sektor jasa. Sektor jasanya kan semuanya berhenti karena Covid-19," terangnya.

Namun demikian, Dedi optimistis kinerja setoran pajak dari pelaku usaha jasa tahun depan akan lebih baik. Tersedianya vaksin Covid-19 dan distribusi kepada masyarakat akan menentukan pemulihan ekonomi di Kabupaten Sumedang dan meningkatkan pendapatan pajak.

"Di 2021 kami prediksi ada peningkatan lagi," imbuhnya seperti dilansir sumedang.online. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 18:30 WIB KABUPATEN BEKASI

Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 12:00 WIB PROVINSI GORONTALO

Tarif Pajak Daerah Terbaru di Gorontalo, Simak Daftarnya

Jumat, 26 April 2024 | 10:00 WIB KABUPATEN KLUNGKUNG

Penerimaan Pajak Belum Optimal, Pemkab Bikin Satgas Libatkan Pemuda

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara