Fokus
Data & Alat
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Rabu, 09 Juni 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 9 JUNI 2021-15 JUNI 2021
Selasa, 08 Juni 2021 | 18:33 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Rabu, 16 Juni 2021 | 15:00 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 16 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Senin, 14 Juni 2021 | 14:11 WIB
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA
Sabtu, 12 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Sekarang Ada Fitur e-SKTD di DJP Online! Sudah Tahu?

A+
A-
28
A+
A-
28
Sekarang Ada Fitur e-SKTD di DJP Online! Sudah Tahu?

Ilustrasi. Logo e-SKTD. (DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) sudah menyediakan fitur layanan e-SKTD dalam DJP Online.

Dengan fitur layanan ini, wajib pajak bisa mengajukan permohonan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) melalui formulir permohonan yang disediakan. Dalam menu “Buat SKTD”, DJP menyediakan beragam formulir permohonan yang disesuaikan dengan jenis wajib pajak.

“Wajib pajak memilih jenis wajib pajak yang akan mengajukan SKTD,” demikian bunyi petunjuk pengisian yang ada dalam menu tersebut, dikutip pada Kamis (26/11/2020).

Baca Juga: KPP Madya Gresik Terbentuk, Pelayanan dan Pengawasan WP Lebih Efektif

Berdasarkan pada PMK 41/2020, SKTD merupakan surat keterangan yang menyatakan bahwa wajib pajak memperoleh fasilitas tidak dipungut PPN atas impor dan/atau penyerahan alat angkutan tertentu serta perolehan dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak terkait alat angkutan tertentu.

Dalam fitur layanan e-SKTD disebutkan untuk jenis wajib pajak Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Jasa Kepelabuhan Nasional, Perusahaan Jasa Angkutan Sungai Danau, dan Penyebrangan Nasional dan Badan Usaha Angkutan Nasional harus memenuhi 5 ketentuan.

Pertama, telah menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk 2 tahun pajak terakhir. Kedua, telah menyampaikan SPT Masa PPN untuk 3 masa pajak terakhir. Ketiga, tidak mempunyai utang pajak di KPP tempat wajib pajak maupun tempat cabangnya terdaftar. Keempat, memiliki kegiatan usaha utama perusahaan jasa angkutan sungai, danau dan penyebrangan nasional. Kelima, menyertakan nomor izin usaha.

Baca Juga: Kasus Covid-19 di Indonesia Naik, Bagaimana Layanan Tatap Muka DJP?

Selanjutnya, untuk jenis wajib pajak pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertahanan pertahanan, Tentara Nasional, dan Kepolisian Republik Indonesia wajib memenuhi 4 ketentuan.

Pertama, telah menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk 2 tahun pajak terakhir. Kedua, telah menyampaikan SPT Masa PPN untuk 3 masa pajak terakhir. Ketiga, tidak mempunyai utang pajak di KPP tempat wajib pajak maupun tempat cabangnya terdaftar. Keempat, menyertakan nomor dokumen penunjukan.

Keempat ketentuan itu juga harus dipenuhi oleh jenis wajib pajak pihak lain yang ditunjuk oleh Badan Usaha Angkutan Udara Nasional serta pihak lain yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkerataapian Umum. (kaw)

Baca Juga: Aplikasi DJP Ini Tidak Bisa Digunakan Sementara Waktu

Topik : SKTD, e-SKTD, Ditjen Pajak, DJP, DJP Online
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Jasa Konsultan Keuangan

Kamis, 26 November 2020 | 14:43 WIB
Kami sudah menggunakan fitur tersebut, sayangnya masih belum memadai Pemberitahuan persyaratan yaitu uang pajak masih terus muncul padahal sudah dibayarkan dan dikonfirmasi ke AR Namun di sistem E SKTD masih muncul notif belum dibayarkan Sehingga tetap harus datang langsung ke KPP dengan penyampaian ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Senin, 14 Juni 2021 | 12:51 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 14 Juni 2021 | 12:49 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 14 Juni 2021 | 09:33 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 18 Juni 2021 | 16:05 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Jum'at, 18 Juni 2021 | 16:01 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 15:56 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Jum'at, 18 Juni 2021 | 15:30 WIB
PROVINSI DIY
Jum'at, 18 Juni 2021 | 15:30 WIB
UTANG PEMERINTAH
Jum'at, 18 Juni 2021 | 15:02 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 18 Juni 2021 | 14:17 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 18 Juni 2021 | 13:41 WIB
SURAT UTANG NEGARA
Jum'at, 18 Juni 2021 | 12:35 WIB
KEPABEANAN
Jum'at, 18 Juni 2021 | 12:30 WIB
REPUBLIK CEKO