Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

‘Sejujurnya, Rekomendasi Utama Saya adalah Menerapkan Pajak Karbon’

A+
A-
4
A+
A-
4
‘Sejujurnya, Rekomendasi Utama Saya adalah Menerapkan Pajak Karbon’

Elon Musk. (foto: cnet1.cbsistatic.com)

WASHINGTON D.C., DDTCNews – CEO Tesla Elon Musk mengaku pernah mengusulkan pengenaan pajak karbon (carbon tax) kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden.

Musk mengatakan usulan pengenaan pajak karbon tersebut ditolak karena dinilai sulit tercapai secara politik. Menurut dia, pajak karbon penting dikenakan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber energi terbarukan.

“Saya berbicara dengan pemerintahan Biden … dan mereka bilang seperti ‘Ini sepertinya terlalu sulit secara politis’. Saya pikir pemerintahan Biden harus mengambil sikap tegas terhadap situasi ini. Itu setidaknya setengah dari alasan mereka terpilih,” ujar Musk, dikutip pada Selasa (16/2/2021).

Baca Juga: Soal Implementasi Pajak Karbon pada Tahun Ini, Begini Pernyataan BKF

Dalam kampanyenya, Biden sendiri memang tidak pernah menjanjikan adanya pengenaan pajak karbon. Meski demikian, Biden berjanji akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan ramah lingkungan dan AS pun akan bergabung kembali dalam Perjanjian Paris (Paris Climate Accord).

"Perjanjian Paris itu hanyalah kertas tanpa makna bila pemerintah tidak melakukan tindakan untuk mencegah perubahan iklim," kata Musk, seperti dilansir businessinsider.com.

Pada masa kampanye tahun lalu, Biden juga berjanji akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mampu menghentikan produksi emisi sektor energi paling lambat pada 2035. Biden juga berjanji akan menghentikan subsidi energi ketika dirinya menjabat.

Baca Juga: Rancang Kebijakan Pajak Karbon, Filipina Belajar dari Indonesia

Menurut Musk, produksi emisi saat ini adalah eksternalitas tanpa harga. Tidak ada insentif bagi pelaku usaha untuk mengurangi pemanfaatan bahan bakar fosil dan beralih pada penggunaan sumber energi terbarukan.

"Bila produksi karbon dikenai harga maka pasar akan merespons dengan rasional. Sejujurnya, rekomendasi utama saya adalah menerapkan pajak karbon," ujarnya.

Selain itu, Musk juga mengimbau industri migas untuk berhenti melobi pemerintah agar tidak mengenakan pajak karbon. Menurutnya, lobi-lobi tersebut justru membuat persepsi masyarakat atas korporasi migas makin buruk. (kaw)

Baca Juga: Pajak Karbon Ditunda, BKF Sebut Pemerintah Sedang Siapkan Hal Ini

Topik : Elon Musk, Tesla, pajak karbon, carbon tax

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor