BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews—Task Force on The Digital Economy (TFDE) OECD/G20 melanjutkan pembahasan pemajakan atas transaksi elektronik. Proses pembahasan berjalan dinamis meski dilakukan tanpa tatap muka langsung.
Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol mengatakan TFDE melakukan rapat dengan menggunakan konferensi video akibat pandemi Covid-19. Rapat yang digelar Rabu (8/4/2020) dihadiri sekitar 300 peserta dari 100 yurisdiksi.
“Rapat membahas perkembangan terkini dari Pillar One dan Pillar Two serta Kajian Dampak atas penerapan Pillar One dan Pillar Two,” katanya baru-baru ini.
John menuturkan rapat tersebut membahas perkembangan working party yang membahas Pillar One dan Pillar Two. Menurutnya, dampak dari penerapan unified approach pada pilar pertama menjadi pembahasan penting pada rapat tersebut.
Hal ini tidak lepas dari skema unified approach yang menawarkan tiga pendekatan dalam memajaki entitas digital yakni dengan user participation, marketing intangibles dan significant economic presence.
“Ketiga opsi dibedah untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan dan potensi sengketa yang mungkin timbul dari penerapan unified approach pada pilar pertama,” ujar John.
Lebih lanjut, rapat itu juga membahas perihal mekanisme kepastian hukum dalam penerapan kebijakan pajak secara global. Hal ini penting agar kepastian hukum dapat dijamin ketika terjadi sengketa tekait penerapan unified approach.
“Pembahasan menarik itu mengenai kepastian hukum yaitu terkait multilateral dispute resolution untuk penyelesaian dispute pada Pillar One," ujarnya.
Untuk diketahui, OECD saat ini sedang mengerjakan dua pilar pendekatan reformasi pajak internasional terkait pajak digital. Pillar One menyangkut hak perpajakan tambahan untuk yurisdiksi pasar.
Kemudian, Pillar Two menentukan pajak global minimum dan langkah-langkah tertentu lainnya untuk mencegah pengalihan keuntungan ke yurisdiksi pajak rendah. (rig)
