Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

RUU Larangan Minuman Beralkohol Digodok, Begini Masukan Bea Cukai

A+
A-
1
A+
A-
1
RUU Larangan Minuman Beralkohol Digodok, Begini Masukan Bea Cukai

Dirjen Bea dan Cukai Askolani. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Dirjen Bea dan Cukai Askolani menilai pembahasan mengenai RUU Larangan Minuman Beralkohol perlu mempertimbangkan berbagai regulasi yang telah ada dan berlaku saat ini.

Askolani mengatakan pemerintah dan DPR telah menerbitkan banyak regulasi yang mengatur tentang minuman beralkohol (minol), mulai dari undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), hingga peraturan presiden (perpres). Selain itu, pengaturan mengenai minuman beralkohol juga melibatkan berbagai kementerian/lembaga.

"Kalau bisa harmonis dengan regulasi yang sudah ada," katanya dalam rapat bersama Badan Legislasi DPR, Kamis (16/9/2021).

Baca Juga: Omzet Rp500 Juta Bebas Pajak Diharapkan Tidak Hanya Perkuat UMKM

Askolani mengatakan ketentuan mengenai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) atau minuman beralkohol telah diatur dalam UU Cukai. Selain itu, ada UU Kesehatan, UU Pangan, UU Perindustrian, serta UU Perdagangan yang juga mengaturnya.

Belum lagi peraturan di bawahnya seperti PP Keamanan Mutu dan Gizi Pangan dan Perpres tentang Pengendalian Minuman Beralkohol yang saat ini telah ditetapkan pemerintah.

Askolani kemudian menjelaskan peraturan mendetail dalam UU Cukai yang mengatur tentang minuman beralkohol, mulai dari proses praproduksi, produksi, hingga pascaproduksi.

Baca Juga: Penggunaan Data Wajib Pajak Dipertegas di UU HPP, Ini Alasannya

Ketentuan pada proses praproduksi meliputi pengurusan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sesuai dengan jenis usaha dan persyaratan lainnya, pengelolaan dan penetapan tarif, serta permohonan pembelian pita cukai terkait dengan minuman beralkohol.

Pada sisi produksi, terdapat ketentuan mengenai kewajiban pelaporan produksi, pelekatan pita cukai, serta kewajiban pencatatan dan pembukuan produksi. Hal lain yang juga diatur dalam tahap ini yakni beban pungutan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh), dan cukai yang harus dipenuhi produsen.

Adapun pada pascaproduksi, terdapat ketentuan mengenai dokumen pengangkutan barang, uji kadar etil alkohol, pengawasan peredaran, dan auditnya.

Baca Juga: Ada UU HPP, Pemerintah Lebih Fleksibel Tentukan Barang-Jasa Bebas PPN

Menurut Askolani, DJBC ketika melaksanakan UU Cukai oleh Bea Cukai juga bersinggungan dengan kementerian/lembaga lain seperti Kementerian Perdagangan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pasalnya dalam upaya pengendalian konsumsi minuman beralkohol, juga telah ada ketentuan mengenai registrasi impor, pengeluaran barang lewat pusat logistik berikat, pengenaan bea masuk dan peletakan cukai, serta kuota impor sesuai rekomendasi dari Kementerian Perdagangan.

Jika RUU Larangan Minuman Beralkohol disahkan, Askolani meminta agar peraturan itu dapat mewadahi ketentuan lain yang belum diatur dalam regulasi sebelumnya agar upaya pengendalian konsumsi minuman beralkohol lebih optimal.

"Mungkin ini momen yang bagus untuk mengevaluasi dan mengisi bila kita harus memperkuat dari regulasi mengenai minuman beralkohol ini," ujarnya.

Baca Juga: Banyak Pembebasan PPN, DJP akan Permudah Administrasi Faktur Pajak

Pada kesempatan tersebut, Askolani juga memaparkan kinerja penerimaan cukai dari MMEA pada tahun lalu. Penerimaan cukai MMEA sepanjang 2020 tercatat hanya Rp5,76 triliun atau minus 21,52%. (sap)

Topik : RUU, minol, alkohol, bir, cukai minol, larangan minol

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 18 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

UU HPP Sah, Ini Proyeksi Penerimaan Perpajakan dan Tax Ratio 2021-2025

Minggu, 17 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Besaran Sanksi Ultimum Remedium atas Pidana Cukai di UU HPP

Minggu, 17 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

UU HPP, BKF: Tarif Pajak Karbon Bisa Disesuaikan

Minggu, 17 Oktober 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Integrasi NIK dan NPWP, DJP: Tidak Otomatis Bayar Pajak

berita pilihan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:51 WIB
BANTUAN SOSIAL

Ada Bansos Lagi! Bantuan Rp300 Ribu Per Bulan Cair Akhir Tahun Ini

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini Strategi DJP dalam Awasi Kepatuhan Materiel Wajib Pajak

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021

Reli Penguatan Rupiah Terhadap Dolar AS Berlanjut

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:23 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Omzet Rp500 Juta Bebas Pajak Diharapkan Tidak Hanya Perkuat UMKM

Selasa, 26 Oktober 2021 | 18:09 WIB
UU HPP

Penggunaan Data Wajib Pajak Dipertegas di UU HPP, Ini Alasannya

Selasa, 26 Oktober 2021 | 18:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Pemerintah Didesak Hapus Skema Pink Tax, Diskriminasi bagi Perempuan

Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:54 WIB
KP2KP MAMASA

Petugas Pajak Datangi WP, Ingatkan Soal Kewajiban Perpajakan

Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:45 WIB
AMERIKA SERIKAT

Demokrat Usulkan Pajak Atas 'Unrealized Gains' Para Miliarder

Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Insentif Pajak Laris Manis, Suahasil: Akan Ada Pergeseran Anggaran