Berita
Minggu, 16 Januari 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Minggu, 16 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Minggu, 16 Januari 2022 | 14:00 WIB
KOTA KUPANG
Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

RUU HKPD: Pemerintah Bisa Tetapkan Jenis DBH Lainnya

A+
A-
1
A+
A-
1
RUU HKPD: Pemerintah Bisa Tetapkan Jenis DBH Lainnya

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah pusat bakal memiliki kewenangan untuk menetapkan dana bagi hasil (DBH) lainnya melalui peraturan pemerintah (PP) sebagaimana tertuang dalam RUU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Musthofa mengatakan klausul itu disepakati pemerintah dan DPR pada RUU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) demi membuka ruang bagi hasil atas sumber penerimaan baru.

"Ada jenis DBH lainnya dalam peraturan pemerintah untuk mengakomodasi sumber penerimaan baru yang dapat dibagihasilkan kepada daerah," katanya, dikutip pada Rabu (24/11/2021).

Baca Juga: Kebutuhan Stimulus Penanganan Covid-19 Diprediksi Hanya Setengah Tahun

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Puteri Anetta Komarudin menilai aturan DBH lainnya pada RUU HKPD dapat mengakomodasi pembagian DBH baru atas sumber daya alam tertentu, contohnya seperti atas perkebunan kelapa sawit.

"Hal ini sesuai dengan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 yang mengamanatkan pemanfaatan SDA dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemda diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan UU," ujarnya.

Dengan adanya ketentuan DBH lainnya tersebut, pemerintah berharap keadilan bagi daerah dapat tercipta, menggali keberagaman dari potensi daerah, dan mengurangi kesenjangan antardaerah atas DBH SDA.

Baca Juga: Tak Hanya Indonesia, Turki Juga Adakan PPS pada Tahun Ini

Secara umum, DBH terbagi dalam 2 jenis yakni DBH pajak dan DBH SDA. DBH pajak terdiri dari DBH atas pajak penghasilan (PPh), DBH pajak bumi dan bangunan (PBB), dan DBH cukai hasil tembakau (CHT).

Sementara itu, DBH SDA di antaranya DBH kehutanan, DBH mineral dan batu bara, DBH minyak dan gas bumi, DBH panas bumi, serta DBH perikanan. (rig)

Baca Juga: Implementasi Pajak Minimum Global, Pemerintah Minta Masukan Publik
Topik : RUU HKPD, DPR, fiskal daerah, dana bagi hasil, DBH, penerimaan daerah, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 13 Januari 2022 | 12:00 WIB
KOTA KUPANG

Kejar Pendapatan Daerah, Pemda Kebut Pengenaan Pajak Air Tanah

Rabu, 12 Januari 2022 | 19:30 WIB
BULGARIA

Pandemi Belum Usai, Penurunan Tarif PPN 9% Diperpanjang

Rabu, 12 Januari 2022 | 18:15 WIB
THAILAND

Simpang Siur Pemajakan Aset Kripto, Otoritas Kebut Aturan Teknis

berita pilihan

Minggu, 16 Januari 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Potensi Pajak Besar, 20 Pemilik Mobil Mewah Diminta Mutasi Pelat Nomor

Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ungkap Tanah dan Kendaraan di Kebijakan I PPS? Ini Nilai yang Dipakai

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:00 WIB
KOTA KUPANG

Pemkot Ini Bersiap Kenakan Pajak Air Tanah

Minggu, 16 Januari 2022 | 13:00 WIB
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI

Kebutuhan Stimulus Penanganan Covid-19 Diprediksi Hanya Setengah Tahun

Minggu, 16 Januari 2022 | 12:00 WIB
TURKI

Tak Hanya Indonesia, Turki Juga Adakan PPS pada Tahun Ini

Minggu, 16 Januari 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Alami Kendala Buat Kode Billing untuk PPS, Ini Saran DJP

Minggu, 16 Januari 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Formulir SPT Tahunan

Minggu, 16 Januari 2022 | 10:30 WIB
INGGRIS

Implementasi Pajak Minimum Global, Pemerintah Minta Masukan Publik

Minggu, 16 Januari 2022 | 10:00 WIB
AGENDA PAJAK

Universitas Bunda Mulia Gelar Webinar Pajak, Bahas UU HPP