Fokus
Literasi
Rabu, 08 April 2020 | 15:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 08 April 2020 | 14:24 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 08 April 2020 | 12:16 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 07 April 2020 | 16:54 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & alat
Rabu, 08 April 2020 | 09:12 WIB
KURS PAJAK 8 APRIL-14 APRIL 2020
Selasa, 07 April 2020 | 13:30 WIB
STATISTIK DAYA SAING PAJAK
Jum'at, 03 April 2020 | 17:01 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 14:31 WIB
PROFESI
Komunitas
Selasa, 07 April 2020 | 17:08 WIB
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Selasa, 07 April 2020 | 16:45 WIB
STISIPOL PAHLAWAN 12 BANGKA
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Selasa, 31 Maret 2020 | 09:52 WIB
PROGRAM BEASISWA
Reportase

Responsif Sesuai Kebutuhan

A+
A-
0
A+
A-
0
Responsif Sesuai Kebutuhan

GLOBALISASI telah membuat aktivitas ekonomi lintas jurisdiksi kian meningkat, sehingga interaksi sistem pajak antarnegara menjadi tak terelakkan. Masalahnya, globalisasi tak diiringi konvergensi di bidang pajak karena masing-masing negara memiliki kedaulatan sendiri dalam merumuskan kebijakan perpajakannya.

Akibatnya, globalisasi memiliki efek samping berupa bocornya basis pemajakan suatu negara. Kebocoran ini setidaknya bersumber dari tiga hal, yakni melalui kompetisi pajak, penggelapan pajak ke luar negeri (offshore tax evasion) dan pengalihan laba (base erosion and profit shifiting/ BEPS) (Cobham, 2005).

Praktik BEPS sendiri terjadi akibat ketidakterpaduan sistem pajak antarnegara serta usangnya konsensus internasional atas alokasi hak pemajakan. Perusahaan multinasional lalu memanfaatkan situasi itu untuk menghindari pajak dalam rangka mengoptimalkan keuntungannya secara global.

Baca Juga: Beleid Lama Dicabut, Ini PMK Baru Soal Advance Pricing Agreement

Skema yang dilakukan bisa melalui manipulasi transfer pricing, menahan pembagian dividen, hingga hybrid financial instrument. Menurut estimasi OECD (2015), kerugian global akibat praktik BEPS ini berkisar 4%-10% dari penerimaan PPh badan global atau mencapai US$240 miliar per tahun.

Tentu, banyak negara menyadari dampak buruk BEPS.Tidak heran jika kini kebijakan anti penghindaran pajak adalah elemen penting desain kebijakan pajak. Namun, praktiknya tak banyak yang bisa dilakukan. Rangkaian upaya untuk mencegah BEPS berjalan sendiri-sendiri, dan akhirnya tidak efektif.

Padahal. isu penggerusan pajak ini para hakikatnya membutuhkan solusi global, yang dapat dilaksanakan oleh seluruh negara di dunia. Karena itu, aksi global ini juga membutuhkan kerja sama kuat antarnegara, baik itu negara maju maupun negara berkembang.

Baca Juga: 'Saya Seorang Diri Menyuarakan Sistem Pajak yang Adil'

Hal inilah yang lantas coba dijawab Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) serta kelompok negara G2O melalui BEPS Action Plan 1-15 guna menangkal segala persoalan yang terkait dengan praktik pengalihan laba dan pengerusan basis pajak.

Indonesia sebagai anggota G20 otomatis ikut menyetujui rangkaian aksi tersebut untuk diterapkan baik dalam ketentuan domestik maupun bilateral (P3B). Namun, rangkaian aksi itu tentu tidak serta merta dapat direspons dan dilaksanakan sekaligus, bahkan harus dikaji dahulu relevansinya bagi Indonesia.

Hal ini juga tampak pada respons negara-negara lain. India misalnya, justru tidak banyak menerbitkan aturan yang berkaitan dengan aksi BEPS. Fokus India lebih kepada aksi 1 tentang ekonomi digital, karena menyadari bahwa negaranya merupakan pasar yang besar untuk produk ekonomi digital (UN, 2015).

Baca Juga: Mengenal Sixth Method dalam Transfer Pricing

Adapun, Afrika memilih untuk mengorganisir terlebih dahulu lembaga regional seperti African Tax Administration Forum (ATAF) guna mengkaji relevansi penerapan aksi BEPS (Oguttu, 2015). Artinya, implementasi aksi BEPS membutuhkan kajian agar tindakan yang diambil menjadi relevan dan rasional.

Dengan kata lain, solusi mengatasi BEPS harus tetap disesuaikan dengan kebutuhan negara bersangkutan, yaitu dengan mempertimbangkan situasi sistem perpajakan dan sumber daya administrasi yang tersedia dalam menangani persoalan tersebut.

Hal ini sangat penting mengingat masih banyak pekerjaan rumah untuk memperbaiki sistem perpajakan nasional. Artinya, perlu keseimbangan antara upaya mengatasi persoalan pajak global, baik kompetisi pajak, offshore tax evasion, maupun praktik BEPS, dengan pembenahan fundamental pajak di Indonesia.

Baca Juga: Duh, Sejumlah Agenda Pajak Terdampak Virus Corona! Ini Penjelasan DJP

Untuk itu, kajian kebijakan perpajakan internasional dan dampaknya terhadap penerimaan pajak nasional perlu lebih didorong. Hal ini dimaksudkan agar Indonesia tidak berjalan ke kancah globalisasi dan pajak internasional tanpa suatu tuntunan dan arah, dengan risiko terpapar kerugian yang lebih besar.

Tidak lupa, penguatan lembaga otoritas pajak serta tetap fokus pada agenda reformasi perpajakan yang telah direncanakan merupakan esensi dasar dalam memerangi praktik penggerusan basis pajak, sekaligus untuk menjaga komitmen pemerintah dalam membiayai pembangunan negara.*

Baca Juga: Menyelisik Sisi Gelap BEPS

Praktik BEPS sendiri terjadi akibat ketidakterpaduan sistem pajak antarnegara serta usangnya konsensus internasional atas alokasi hak pemajakan. Perusahaan multinasional lalu memanfaatkan situasi itu untuk menghindari pajak dalam rangka mengoptimalkan keuntungannya secara global.

Baca Juga: Beleid Lama Dicabut, Ini PMK Baru Soal Advance Pricing Agreement

Skema yang dilakukan bisa melalui manipulasi transfer pricing, menahan pembagian dividen, hingga hybrid financial instrument. Menurut estimasi OECD (2015), kerugian global akibat praktik BEPS ini berkisar 4%-10% dari penerimaan PPh badan global atau mencapai US$240 miliar per tahun.

Tentu, banyak negara menyadari dampak buruk BEPS.Tidak heran jika kini kebijakan anti penghindaran pajak adalah elemen penting desain kebijakan pajak. Namun, praktiknya tak banyak yang bisa dilakukan. Rangkaian upaya untuk mencegah BEPS berjalan sendiri-sendiri, dan akhirnya tidak efektif.

Padahal. isu penggerusan pajak ini para hakikatnya membutuhkan solusi global, yang dapat dilaksanakan oleh seluruh negara di dunia. Karena itu, aksi global ini juga membutuhkan kerja sama kuat antarnegara, baik itu negara maju maupun negara berkembang.

Baca Juga: 'Saya Seorang Diri Menyuarakan Sistem Pajak yang Adil'

Hal inilah yang lantas coba dijawab Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) serta kelompok negara G2O melalui BEPS Action Plan 1-15 guna menangkal segala persoalan yang terkait dengan praktik pengalihan laba dan pengerusan basis pajak.

Indonesia sebagai anggota G20 otomatis ikut menyetujui rangkaian aksi tersebut untuk diterapkan baik dalam ketentuan domestik maupun bilateral (P3B). Namun, rangkaian aksi itu tentu tidak serta merta dapat direspons dan dilaksanakan sekaligus, bahkan harus dikaji dahulu relevansinya bagi Indonesia.

Hal ini juga tampak pada respons negara-negara lain. India misalnya, justru tidak banyak menerbitkan aturan yang berkaitan dengan aksi BEPS. Fokus India lebih kepada aksi 1 tentang ekonomi digital, karena menyadari bahwa negaranya merupakan pasar yang besar untuk produk ekonomi digital (UN, 2015).

Baca Juga: Mengenal Sixth Method dalam Transfer Pricing

Adapun, Afrika memilih untuk mengorganisir terlebih dahulu lembaga regional seperti African Tax Administration Forum (ATAF) guna mengkaji relevansi penerapan aksi BEPS (Oguttu, 2015). Artinya, implementasi aksi BEPS membutuhkan kajian agar tindakan yang diambil menjadi relevan dan rasional.

Dengan kata lain, solusi mengatasi BEPS harus tetap disesuaikan dengan kebutuhan negara bersangkutan, yaitu dengan mempertimbangkan situasi sistem perpajakan dan sumber daya administrasi yang tersedia dalam menangani persoalan tersebut.

Hal ini sangat penting mengingat masih banyak pekerjaan rumah untuk memperbaiki sistem perpajakan nasional. Artinya, perlu keseimbangan antara upaya mengatasi persoalan pajak global, baik kompetisi pajak, offshore tax evasion, maupun praktik BEPS, dengan pembenahan fundamental pajak di Indonesia.

Baca Juga: Duh, Sejumlah Agenda Pajak Terdampak Virus Corona! Ini Penjelasan DJP

Untuk itu, kajian kebijakan perpajakan internasional dan dampaknya terhadap penerimaan pajak nasional perlu lebih didorong. Hal ini dimaksudkan agar Indonesia tidak berjalan ke kancah globalisasi dan pajak internasional tanpa suatu tuntunan dan arah, dengan risiko terpapar kerugian yang lebih besar.

Tidak lupa, penguatan lembaga otoritas pajak serta tetap fokus pada agenda reformasi perpajakan yang telah direncanakan merupakan esensi dasar dalam memerangi praktik penggerusan basis pajak, sekaligus untuk menjaga komitmen pemerintah dalam membiayai pembangunan negara.*

Baca Juga: Menyelisik Sisi Gelap BEPS
Topik : BEPS, Proyek Anti-BEPS, proyek BEPS
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000
artikel terkait
Senin, 04 November 2019 | 15:21 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Rabu, 30 Oktober 2019 | 17:36 WIB
EKONOMI DIGITAL
Rabu, 30 Oktober 2019 | 09:35 WIB
ANALISIS PAJAK
Senin, 28 Oktober 2019 | 16:40 WIB
RAPAT TAHUNAN KE-49 SGATAR
berita pilihan
Rabu, 08 April 2020 | 15:45 WIB
KABUPATEN JENEPONTO
Rabu, 08 April 2020 | 15:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 08 April 2020 | 15:12 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 08 April 2020 | 15:05 WIB
MALAYSIA
Rabu, 08 April 2020 | 14:24 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 08 April 2020 | 14:19 WIB
PELAPORAN SPT
Rabu, 08 April 2020 | 13:57 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Rabu, 08 April 2020 | 13:36 WIB
BANTUAN SOSIAL
Rabu, 08 April 2020 | 12:16 WIB
PAJAK INTERNASIONAL