Saat ini belum ada konvensi PBB yang dirancang khusus menindaklanjuti aliran dana gelap terkait praktik penghindaran dan pengelakan pajak.

Jika rezim pajak minimum global resmi berjalan pada 2023, insentif-insentif pajak yang memangkas tarif pajak menjadi di bawah 15% tak efektif lagi diberikan.

Hasil pembahasan forum G-20 selama ini memiliki pengaruh dan menjadi kunci perubahan sistem pajak.

Permintaan pendapat publik dibuka Pemerintah Inggris hingga 4 April 2022.

Apabila tidak jeli, pemerintah Indonesia dapat tanpa sengaja memberikan manfaat P3B kepada pemilik modal yang seharusnya tidak berhak.

Ada beberapa perhatian pemerintah dalam diskusi teknis implementasi Pilar 1 dan Pilar 2.

Hingga saat ini,hanya 3 negara berkembang non-OECD/G20 yang dapat memenuhi standar ketentuan country by country reporting.

Sebanyak 136 negara yang mewakili 90% produk domestik bruto (PDB) global telah menyepakati solusi dua pilar terkait tantangan pajak dari digitalisasi ekonomi.

Togo juga langsung menyetujui proposal Pilar 1: Unified Approach dan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE).

Barbados mempertimbangkan pemberian hibah kepada korporasi yang berinvestasi pada kegiatan penelitian dan pengembangan (research and development).