Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Regulasi Transfer Pricing Bakal Direvisi

A+
A-
2
A+
A-
2
Regulasi Transfer Pricing Bakal Direvisi

Ilustrasi. 

WARSAWA, DDTCNews – Menteri Keuangan Polandia baru-baru ini merilis draf rencana perubahan ketentuan transfer pricing yang lebih ramah bagi wajib pajak (taxpayer-friendly).

Monika Laskowska, praktisi pajak dari Center of Tax Analyses and Studies-Warsaw School of Economics mengatakan ada 4 poin penting perubahan yang diusulkan. Sebagian besar perubahan yang diusulkan menanggapi kritik terhadap beberapa peraturan yang diperkenalkan pada 2019.

“Ini patut diapresiasi dan sekaligus menunjukkan Kementerian Keuangan mau mempertimbangkan masukan dari praktisi, yang sebagian besar telah diungkapkan melalui Forum Penetapan Harga Transfer Polandia,” ujarnya, Selasa, (14/7/2021).

Baca Juga: Mulai Januari 2022, Perusahaan Wajib Buka Data Ini ke Otoritas Pajak

Keempat poin penting itu adalah negative transfer pricing adjustments, pencegahan laporan berganda (double reporting), simplifikasi dokumentasi transfer pricing (TP Doc) bagi bentuk usaha tetap (BUT), dan pengecualian TP Doc.

Laskowska menambahkan jika merujuk pada aturan 2019, wajib pajak hampir tidak mungkin untuk membuat penyesuaian transfer pricing pada akhir tahun karena dapat menurunkan basis kena pajak di Polandia.

Menurutnya, aturan 2019 memperkenalkan pendekatan ex ante dalam menentukan harga transfer sehingga tidak memungkinkan adanya koreksi harga yang telah ditetapkan terlalu tinggi di awal.

Baca Juga: Isu Terpopuler: Wajib Pajak UMKM Bakal Wajib Lapor Omzet Mulai 2022

“Amendemen yang direncanakan akan mengubah ketentuan kontroversial ini,” jelasnya.

Selain itu, perubahan konstan pada peraturan penetapan harga transfer selama beberapa tahun terakhir telah menimbulkan adanya pelaporan yang bersifat duplikat dari informasi yang sama dalam pengarsipan yang berbeda.

Oleh karena itu, Kementerian Keuangan Polandia memutuskan untuk meninjau pelaporan ganda dan menghilangkan pengulangan yang tidak diperlukan.

Baca Juga: Efektivitas Rencana Pajak Karbon Lintas-Batas Diragukan, Ini Alasannya

Laskowska menjelaskan pemerintah Polandia juga akan menyederhanakan aturan TP Doc bagi BUT dalam dua kondisi. Pertama, apabila ada 2 BUT yang memiliki perusahaan induk yang berkaitan. Kedua, apabila ada suatu BUT dan entitas di Polandia yang berafiliasi dengan perusahaan induk yang sama.

Seperti dilansir mnetax, pemerintah Polandia juga telah mengusulkan tambahan pengecualian dari kewajiban membuat TP Doc. Adapun pengecualian tersebut di antaranya untuk transaksi yang tercakup dalam regulasi safe harbor dan transaksi yang dilakukan berbasarkan advance pricing agreements (APA) atau keputusan yang diterbitkan dalam program kepatuhaan kooperatif. (kaw)

Baca Juga: UU HPP Atur Metode Baru Tekan Penghindaran Pajak via Transfer Pricing
Topik : Polandia, transfer pricing

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 21 September 2021 | 16:55 WIB
TRANSFER PRICING

Tak Cuma Pajak, Isu Transfer Pricing Juga Sentuh Aspek Bisnis & Hukum

Senin, 06 September 2021 | 18:06 WIB
SERTIFIKASI PROFESIONAL PAJAK

Sertifikasi Pajak Internasional, 3 Profesional DDTC Raih Gelar ADIT

Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK

Prinsip Kewajaran dalam PMK 22/2020, Apakah Berlaku Secara Umum?

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 19:00 WIB
MALAYSIA

Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

Senin, 06 Desember 2021 | 18:00 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jangan Gampang Tergiur Penawaran Aset Kripto, Investor Perlu Tahu Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 17:21 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI

Cara Mengajukan Pemesanan Pita Cukai Rokok

Senin, 06 Desember 2021 | 16:37 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim