Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Reformasi Pajak Terancam Tertunda Karena Birokrasi dan Restu Politik

A+
A-
0
A+
A-
0
Reformasi Pajak Terancam Tertunda Karena Birokrasi dan Restu Politik

Ilustrasi.

ROMA, DDTCNews - Agenda reformasi pajak di Italia tengah menghadapi tantangan berat lantaran minimnya dukungan birokrasi dan restu partai koalisi pemerintah.

Ketua asosiasi pelaku usaha Confindustria Italia Carlo Bonomi mengatakan birokrasi dan dinamika politik menjadi rem yang kuat dalam agenda reformasi pajak. Menurutnya, birokrasi Italia tak mampu mengikuti ritme perubahan yang diinginkan Perdana Menteri Mario Draghi.

"Penundaan dalam reformasi pajak akan mempertaruhkan aliran uang bantuan Uni Eropa pada tahap berikutnya. Bila itu terjadi rencana pemulihan tidak bisa dilakukan dengan cepat dan efektif," katanya, dikutip pada Kamis (30/9/2021).

Baca Juga: Unggul di Pemilu 2022, Capres Ini Dituntut Lanjutkan Reformasi Pajak

Bonomi menuturkan pemerintahaan PM Draghi awalnya berjalan solid dengan mampu meyakinkan Uni Eropa untuk mencairkan €25 miliar dana bantuan pemulihan ekonomi pada Agustus 2021. Pada saat itu, 51 agenda reformasi dijanjikan Pemerintah Italia kepada Uni Eropa.

Kini, pekerjaan rumah pemerintah menyisakan 38 komitmen reformasi yang mengalami hambatan untuk dipercepat, termasuk agenda reformasi pajak. Namun, Draghi menghadapi masalah klasik yaitu kendala politik dan birokrasi yang tidak responsif.

Sementara itu, pakar politik dari Universitas Pisa, Eugenio Pizzimenti memaparkan agenda reformasi pajak Italia mencakup penyederhanaan sistem administrasi, mengurangi beban PPh dan memerangi praktik penghindaran pajak.

Baca Juga: Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Selain itu, lanjutnya, reformasi juga menyasar administrasi pajak sektor properti. Namun, rencana pemerintah untuk memperbarui rezim pajak yang selama ini jauh di bawah nilai pasar riil mendapat penolakan dari partai politik.

Koalisi sayap kanan, Forza Italia menentang keras segala perubahan yang akan meningkatkan beban pajak pemilik properti. Menurutnya, agenda reformasi akan melemah apabila tidak mendapatkan dukungan politik.

"Perselisihan seperti itu hanya akan menjadi lebih buruk. Akibatnya, akan lebih banyak terjadi penundaan dan menghasilkan kebijakan reformasi yang lemah," jelas Pizzimenti seperti dilansir hellenicshippingnews.com. (rig)

Baca Juga: Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Topik : italia, perdana menteri, mario draghi, reformasi pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Fokus Lakukan Konsolidasi Fiskal, Ternyata Ini Alasannya

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Minggu, 22 Mei 2022 | 17:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus