Ilustrasi.
ROMA, DDTCNews - Agenda reformasi pajak di Italia tengah menghadapi tantangan berat lantaran minimnya dukungan birokrasi dan restu partai koalisi pemerintah.
Ketua asosiasi pelaku usaha Confindustria Italia Carlo Bonomi mengatakan birokrasi dan dinamika politik menjadi rem yang kuat dalam agenda reformasi pajak. Menurutnya, birokrasi Italia tak mampu mengikuti ritme perubahan yang diinginkan Perdana Menteri Mario Draghi.
"Penundaan dalam reformasi pajak akan mempertaruhkan aliran uang bantuan Uni Eropa pada tahap berikutnya. Bila itu terjadi rencana pemulihan tidak bisa dilakukan dengan cepat dan efektif," katanya, dikutip pada Kamis (30/9/2021).
Bonomi menuturkan pemerintahaan PM Draghi awalnya berjalan solid dengan mampu meyakinkan Uni Eropa untuk mencairkan €25 miliar dana bantuan pemulihan ekonomi pada Agustus 2021. Pada saat itu, 51 agenda reformasi dijanjikan Pemerintah Italia kepada Uni Eropa.
Kini, pekerjaan rumah pemerintah menyisakan 38 komitmen reformasi yang mengalami hambatan untuk dipercepat, termasuk agenda reformasi pajak. Namun, Draghi menghadapi masalah klasik yaitu kendala politik dan birokrasi yang tidak responsif.
Sementara itu, pakar politik dari Universitas Pisa, Eugenio Pizzimenti memaparkan agenda reformasi pajak Italia mencakup penyederhanaan sistem administrasi, mengurangi beban PPh dan memerangi praktik penghindaran pajak.
Selain itu, lanjutnya, reformasi juga menyasar administrasi pajak sektor properti. Namun, rencana pemerintah untuk memperbarui rezim pajak yang selama ini jauh di bawah nilai pasar riil mendapat penolakan dari partai politik.
Koalisi sayap kanan, Forza Italia menentang keras segala perubahan yang akan meningkatkan beban pajak pemilik properti. Menurutnya, agenda reformasi akan melemah apabila tidak mendapatkan dukungan politik.
"Perselisihan seperti itu hanya akan menjadi lebih buruk. Akibatnya, akan lebih banyak terjadi penundaan dan menghasilkan kebijakan reformasi yang lemah," jelas Pizzimenti seperti dilansir hellenicshippingnews.com. (rig)