Berita
Kamis, 02 Desember 2021 | 19:30 WIB
LAPORAN ASIAN DEVELOPMENT BANK
Kamis, 02 Desember 2021 | 19:19 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR II
Kamis, 02 Desember 2021 | 19:00 WIB
PAPUA NUGINI
Kamis, 02 Desember 2021 | 18:36 WIB
PENGAWASAN PAJAK
Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Reformasi Pajak Terancam Tertunda Karena Birokrasi dan Restu Politik

A+
A-
0
A+
A-
0
Reformasi Pajak Terancam Tertunda Karena Birokrasi dan Restu Politik

Ilustrasi.

ROMA, DDTCNews - Agenda reformasi pajak di Italia tengah menghadapi tantangan berat lantaran minimnya dukungan birokrasi dan restu partai koalisi pemerintah.

Ketua asosiasi pelaku usaha Confindustria Italia Carlo Bonomi mengatakan birokrasi dan dinamika politik menjadi rem yang kuat dalam agenda reformasi pajak. Menurutnya, birokrasi Italia tak mampu mengikuti ritme perubahan yang diinginkan Perdana Menteri Mario Draghi.

"Penundaan dalam reformasi pajak akan mempertaruhkan aliran uang bantuan Uni Eropa pada tahap berikutnya. Bila itu terjadi rencana pemulihan tidak bisa dilakukan dengan cepat dan efektif," katanya, dikutip pada Kamis (30/9/2021).

Baca Juga: Tingkatkan Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak, Ini Kata ADB

Bonomi menuturkan pemerintahaan PM Draghi awalnya berjalan solid dengan mampu meyakinkan Uni Eropa untuk mencairkan €25 miliar dana bantuan pemulihan ekonomi pada Agustus 2021. Pada saat itu, 51 agenda reformasi dijanjikan Pemerintah Italia kepada Uni Eropa.

Kini, pekerjaan rumah pemerintah menyisakan 38 komitmen reformasi yang mengalami hambatan untuk dipercepat, termasuk agenda reformasi pajak. Namun, Draghi menghadapi masalah klasik yaitu kendala politik dan birokrasi yang tidak responsif.

Sementara itu, pakar politik dari Universitas Pisa, Eugenio Pizzimenti memaparkan agenda reformasi pajak Italia mencakup penyederhanaan sistem administrasi, mengurangi beban PPh dan memerangi praktik penghindaran pajak.

Baca Juga: Kebijakan 2022 Ditetapkan, Tarif Cukai Rokok dan Minol Dipangkas

Selain itu, lanjutnya, reformasi juga menyasar administrasi pajak sektor properti. Namun, rencana pemerintah untuk memperbarui rezim pajak yang selama ini jauh di bawah nilai pasar riil mendapat penolakan dari partai politik.

Koalisi sayap kanan, Forza Italia menentang keras segala perubahan yang akan meningkatkan beban pajak pemilik properti. Menurutnya, agenda reformasi akan melemah apabila tidak mendapatkan dukungan politik.

"Perselisihan seperti itu hanya akan menjadi lebih buruk. Akibatnya, akan lebih banyak terjadi penundaan dan menghasilkan kebijakan reformasi yang lemah," jelas Pizzimenti seperti dilansir hellenicshippingnews.com. (rig)

Baca Juga: Karena Pajak, KPU Didesak Coret Anak Ferdinand Marcos sebagai Capres

Topik : italia, perdana menteri, mario draghi, reformasi pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 30 November 2021 | 17:30 WIB
KANADA

Kanada Tetap Lanjutkan Rencana Pungut Pajak Digital, Ini Sebabnya

Selasa, 30 November 2021 | 13:30 WIB
KOREA SELATAN

Korea Selatan Berencana Pajaki NFT Mulai Tahun Depan

berita pilihan

Kamis, 02 Desember 2021 | 19:30 WIB
LAPORAN ASIAN DEVELOPMENT BANK

Tingkatkan Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak, Ini Kata ADB

Kamis, 02 Desember 2021 | 19:19 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR II

UU HPP Terbit, Kanwil DJP Jatim II Gelar Sosialisasi Secara Maraton

Kamis, 02 Desember 2021 | 19:00 WIB
PAPUA NUGINI

Kebijakan 2022 Ditetapkan, Tarif Cukai Rokok dan Minol Dipangkas

Kamis, 02 Desember 2021 | 18:36 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Apakah Dapat SP2DK Pasti Harus Bayar Pajak Lagi? Ini Penjelasan DJP

Kamis, 02 Desember 2021 | 18:30 WIB
FILIPINA

Karena Pajak, KPU Didesak Coret Anak Ferdinand Marcos sebagai Capres

Kamis, 02 Desember 2021 | 18:00 WIB
BANGLADESH

Masuk Radar Pajak, Netflix Kini Wajib Setor PPN

Kamis, 02 Desember 2021 | 17:37 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Aktif Telepon Wajib Pajak Jelang Akhir Tahun, Simak Ketentuannya

Kamis, 02 Desember 2021 | 17:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Pedagang Online Dapat ‘Surat Cinta’ dari Kantor Pajak? Ini Imbauan DJP

Kamis, 02 Desember 2021 | 17:30 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Beberapa Jenis Pajak Daerah Sudah Capai Target Per Akhir November 2021

Kamis, 02 Desember 2021 | 17:00 WIB
ESTONIA

Menkeu Pastikan Dampak Pajak Minimum Global Bakal Minimal