Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Realisasi PAD Baru 48%

0
0

MEDAN, DDTCNews – Berdasarkan laporan realisasi semester pertama APBD 2016 yang disampaikan Pemprov Sumatera Utara kepada DPRD Sumut, dari target pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov Sumut sebesar Rp4,63 triliun, hingga semester I ini baru terealisasi Rp2,21 triliun atau 48%.

Perinciannya, realisasi pendapatan pajak daerah Rp1,84 tiliun, retribusi Rp15,31 miliar, hasil pengelolaan kekeayaan daerah yang dipisahkan Rp243,08 miliar, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp110,94 miliar.

Menanggapi laporan realisasi semester pertama APBD 2016 tersebut, anggota badan anggaran DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz mengatakan realisasi pos pendapatan asli daerah buruk. “Mestinya sudah 70% realisasinya, makanya kamis pesimis,” ujarnya di Medan, Rabu (7/9).

Baca Juga: Ini Sebab Pemkot Gagal Kejar Target Pendapatan Daerah 2018

Dia menambahkan Dinas Pendapatan Daerah memang harus bekerja keras mengupayakan penerimaan PAD yang lebih besar. Realisasi yang relatif rendah itu, katanya seperti dikutip sumutdaily.com, harus diantisipasi Dispenda Sumut dengan bersikap proaktif.

“Jika melihat angka realisasi semester pertama tersebut, Saya khawatir akan terjadi lagi rasionalisasi target PAD seperti tahun 2015 lalu, yang jika itu terjadi bisa merugikan kita semua," ujar anggota Fraksi Partai Demokrat ini.

Dia mengingatkan pemerintah pusat sudah mengingatkan akan ada penundaan pembayaran DAU yang mencapai sebesar kurang lebih Rp290 miliar. Keadaan ini tentu akan menyulitkan Sumut jika Dispenda tidak menyambut kebijakan itu dengan upaya kerja keras dan profesional.

Baca Juga: Pemkab Bakal Pungut PBB-P2 dari Jalan Tol

“Kepala dinas pendapatan yang baru, Sarmadan Hasibuan, yang sudah ditunjuk oleh saudara Gubernur harus menunjukkan performa diri yang baik dengan bukti kinerja bagus, yaitu meningkatkan PAD kita. Jangan dirasionalisasi lagi targetnya," kata Muhri. (Bsi)

Menanggapi laporan realisasi semester pertama APBD 2016 tersebut, anggota badan anggaran DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz mengatakan realisasi pos pendapatan asli daerah buruk. “Mestinya sudah 70% realisasinya, makanya kamis pesimis,” ujarnya di Medan, Rabu (7/9).

Baca Juga: Ini Sebab Pemkot Gagal Kejar Target Pendapatan Daerah 2018

Dia menambahkan Dinas Pendapatan Daerah memang harus bekerja keras mengupayakan penerimaan PAD yang lebih besar. Realisasi yang relatif rendah itu, katanya seperti dikutip sumutdaily.com, harus diantisipasi Dispenda Sumut dengan bersikap proaktif.

“Jika melihat angka realisasi semester pertama tersebut, Saya khawatir akan terjadi lagi rasionalisasi target PAD seperti tahun 2015 lalu, yang jika itu terjadi bisa merugikan kita semua," ujar anggota Fraksi Partai Demokrat ini.

Dia mengingatkan pemerintah pusat sudah mengingatkan akan ada penundaan pembayaran DAU yang mencapai sebesar kurang lebih Rp290 miliar. Keadaan ini tentu akan menyulitkan Sumut jika Dispenda tidak menyambut kebijakan itu dengan upaya kerja keras dan profesional.

Baca Juga: Pemkab Bakal Pungut PBB-P2 dari Jalan Tol

“Kepala dinas pendapatan yang baru, Sarmadan Hasibuan, yang sudah ditunjuk oleh saudara Gubernur harus menunjukkan performa diri yang baik dengan bukti kinerja bagus, yaitu meningkatkan PAD kita. Jangan dirasionalisasi lagi targetnya," kata Muhri. (Bsi)

Topik : sumut, pad, realisasi
artikel terkait
Kamis, 11 Oktober 2018 | 14:20 WIB
KOTA SOLO
Senin, 22 Oktober 2018 | 12:01 WIB
PROVINSI BANGKA BELITUNG
Senin, 30 Juli 2018 | 16:22 WIB
KABUPATEN CILACAP
Senin, 25 September 2017 | 11:15 WIB
KABUPATEN BERAU
berita pilihan
Senin, 27 Agustus 2018 | 09:57 WIB
KABUPATEN BUTON
Rabu, 01 Agustus 2018 | 16:40 WIB
KABUPATEN WAY KANAN
Selasa, 22 November 2016 | 20:02 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Jum'at, 16 September 2016 | 08:30 WIB
KABUPATEN KEP. SERIBU
Jum'at, 23 November 2018 | 17:54 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 16:15 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:29 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:04 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 14:32 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI