Fokus
Literasi
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Punya Tunggakan Hingga Rp3 Miliar, Aset Wajib Pajak Disita DJP

A+
A-
2
A+
A-
2
Punya Tunggakan Hingga Rp3 Miliar, Aset Wajib Pajak Disita DJP

Ilustrasi.

SURAKARTA, DDTCNews - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Surakarta menyita aset milik wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak hingga Rp3 miliar.

Aset berupa kendaraan roda empat senilai Rp110 juta disita KPP Madya Surakarta sebagai bentuk penagihan aktif akibat wajib pajak yang tak kunjung melakukan pelunasan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

Kepala KPP Madya Surakarta Guntur Wijaya Edi mengatakan KPP memberikan dukungan penuh kepada juru sita dalam melakukan penagihan aktif. Namun, pendekatan edukatif dan persuasif tetap diutamakan.

Baca Juga: Apa Itu SPT Masa Bea Meterai?

"Dalam mengamankan penerimaan negara, KPP Madya Surakarta lebih mengutamakan pendekatan persuasif agar para wajib pajak bisa memenuhi kewajibannya sesuai self assessment system," katanya, dikutip pada Rabu (1/12/2021).

Dalam 2 bulan terakhir ini, KPP Madya Surakarta telah melakukan 20 penyitaan. Penyitaan tersebut terkait dengan total tunggakan pajak senilai lebih dari Rp26 miliar. DJP menyita aset wajib pajak sebagai jaminan pelunasan piutang pajak, bukan dipindahtangankan.

Namun, apabila dalam jangka waktu 14 hari penanggung pajak tak kunjung melunasi tunggakan pajak beserta biaya penagihannya, aset yang disita akan akan dilelang melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL).

Baca Juga: Serupa UU Ciptaker, UU HKPD Izinkan Pemerintah Ubah Tarif Pajak Daerah

Penyitaan aset diharapkan dapat menumbuhkan rasa keadilan di masyarakat serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam hal melunasi tunggakan pajaknya.

Untuk diketahui, penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut Pasal 1 angka 14 UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP). (rig)

Baca Juga: Tak Lunasi Tunggakan, Tanah Milik Wajib Pajak di Jateng Disita DJP
Topik : djp, kpp madya surakarta, ditjen pajak, penyitaan, penagihan pajak, pajak, daerah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Haris

Rabu, 01 Desember 2021 | 16:45 WIB
Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi Utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Apabila Wajib Pajak tidak ingin penyitaan terjadi, tentunya Wajib Pajak harus segera melaporkan perpajakannya tanpa menunggak.
1

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ungkap Tanah dan Kendaraan di Kebijakan I PPS? Ini Nilai yang Dipakai

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:00 WIB
KOTA KUPANG

Pemkot Ini Bersiap Kenakan Pajak Air Tanah

Minggu, 16 Januari 2022 | 12:00 WIB
TURKI

Tak Hanya Indonesia, Turki Juga Adakan PPS pada Tahun Ini

berita pilihan

Senin, 17 Januari 2022 | 18:07 WIB
PMK 227/2021

PMK Baru! Sri Mulyani Atur Lagi Pengendalian Gratifikasi di Kemenkeu

Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI

Apa Itu SPT Masa Bea Meterai?

Senin, 17 Januari 2022 | 17:21 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Tak Lunasi Tunggakan, Tanah Milik Wajib Pajak di Jateng Disita DJP

Senin, 17 Januari 2022 | 17:17 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Beban Ditjen Pajak Bertambah Terus, Coretax System Mutlak Diperlukan

Senin, 17 Januari 2022 | 17:00 WIB
INGGRIS

Perusahaan Leasing Peringatkan Pemilik Kendaraan Soal Tarif Cukai

Senin, 17 Januari 2022 | 16:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Negara Uni Eropa Punya 3 Skema Adopsi Pajak Minimum Global, Apa Saja?

Senin, 17 Januari 2022 | 16:25 WIB
CERITA DAN HUMOR PAJAK

Urutin Dokumen, Bukan Urutin yang Lain!

Senin, 17 Januari 2022 | 16:00 WIB
ANGKA KEMISKINAN

BPS: Jumlah Penduduk Miskin September 2021 Capai 26,5 Juta Orang