Berita
Jum'at, 17 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 17 September 2021 | 07:30 WIB
BANTUAN SOSIAL
Jum'at, 17 September 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)
Kamis, 16 September 2021 | 16:49 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 15 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 15 September 2021 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Publikasi Data Perusahaan untuk Kepentingan Pajak Akhirnya Disepakati

A+
A-
0
A+
A-
0
Publikasi Data Perusahaan untuk Kepentingan Pajak Akhirnya Disepakati

Ilustrasi.

BRUSSELS, DDTCNews – Negara-negara anggota Uni Eropa akhirnya mencapai kesepakatan untuk membuka data laporan per negara atau country by country report (CbCR) perusahaan multinasional kepada publik secara terbatas.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, perusahaan multinasional yang memenuhi kriteria wajib untuk membuka data CbCR kepada semua negara anggota tempat beroperasi dan negara yang masuk dalam daftar hitam suaka pajak Uni Eropa.

"Langkah-langkah transparansi pajak ini akan membantu untuk memastikan perusahaan multinasional membayar tagihan pajak mereka dengan adil dan menciptakan keadilan berusaha saat menjalankan bisnis," kata Anggota Parlemen Eropa Ernest Urtasun, dikutip pada Rabu (2/5/2021).

Baca Juga: India Berharap Konsensus Hadirkan Solusi Pemajakan Ekonomi Digital

Kesepakatan yang dicapai oleh Parlemen Eropa tentang CbCR publik berlaku bagi perusahaan yang memiliki omzet lebih dari US$916 juta dalam dua tahun berturut-turut. Laporan yang dipublikasikan seperti jumlah keuntungan usaha, jumlah pajak yang dibayar, dan jumlah karyawan.

Data tersebut hanya wajib dipublikasikan jika terkait dengan operasional usaha di 27 negara anggota dan yurisdiksi yang masuk daftar hitam suaka pajak Uni Eropa, sedangkan data CbCR tentang operasi usaha di luar negara Uni Eropa dan daftar hitam suaka pajak hanya perlu disajikan dengan statistik agregat dan tidak memerinci negara per negara.

Sementara itu, Pakar pajak dari Oxfam Chiara Putaturo menilai kesepakatan politik transparansi pajak oleh Parlemen Eropa masih memberikan peluang bagi perusahaan multinasional melakukan penghindaran pajak.

Baca Juga: Sebagian Usulan Kenaikan Pajak Joe Biden Didukung Parlemen

Hal ini dikarenakan data yang wajib dibuka hanya berlaku bagi negara anggota. Selain itu, daftar hitam suaka pajak Uni Eropa juga belum mencakup seluruh yurisdiksi yang memiliki rezim pajak perusahaan rendah.

Selain itu, kesepakatan CbCR publik Uni Eropa juga memberikan ruang perusahaan mengajukan pengecualian untuk membuka data kepada publik. Informasi sensitif seperti data komersial bisa dikecualikan selama 5 tahun. Rentang waktu tersebut dikhawatirkan menjadi sarana menghindari pengungkapan detail kegiatan bisnis oleh perusahaan multinasional.

"Para legislator Uni Eropa memberikan banyak peluang kepada perusahaan multinasional untuk terus menghindari pajak secara rahasia dengan mengalihkan keuntungan ke surga pajak di luar Uni Eropa seperti Bermuda, Cayman Islands, dan Swiss," ujar Putaturo seperti dilansir Voice of America. (rig)

Baca Juga: Lacak Penghasilan Wajib Pajak Kaya, Menkeu Minta Dukungan Kongres

Topik : belgia, uni eropa, perusahaan multinasional, CbCR publik, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 14 September 2021 | 20:45 WIB
EKONOMI DIGITAL

Facebook Dukung Tercapainya Konsensus Pajak Global, Tetapi..

Selasa, 14 September 2021 | 16:00 WIB
INGGRIS

Pindah ke MU Berujung Untung, Ronaldo Tak Perlu Bayar Pajak

Selasa, 14 September 2021 | 14:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Populasi Mobil Listrik Makin Banyak, Pajak Bahan Bakar Bakal Dihapus

Selasa, 14 September 2021 | 10:30 WIB
FILIPINA

Terdampak Lockdown, Pengusaha Harapkan Diskon Pajak Jumbo

berita pilihan

Jum'at, 17 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Amankan Penerimaan Pajak, DJP Awasi Sektor Usaha Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 07:30 WIB
BANTUAN SOSIAL

Coba Cek Rekening! 4,6 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Jum'at, 17 September 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Periode Stimulus Diperpanjang, OJK Terbitkan 2 Aturan Baru

Kamis, 16 September 2021 | 18:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Dana Pemda Mengendap di Bank Tembus Rp140 Triliun, Ini Kata Kemendagri

Kamis, 16 September 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Jamin UMKM Bisa Akses Insentif Pajak dan Retribusi

Kamis, 16 September 2021 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Sebagian Usulan Kenaikan Pajak Joe Biden Didukung Parlemen

Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)

Ini 5 Kelompok Biaya yang Dapat Insentif Supertax Deduction Vokasi

Kamis, 16 September 2021 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Lacak Penghasilan Wajib Pajak Kaya, Menkeu Minta Dukungan Kongres

Kamis, 16 September 2021 | 16:51 WIB
INGGRIS

Berantas Penghindaran Pajak, Otoritas Tak Cuma Buru Pelaku