Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

Program Pengungkapan Sukarela Diusulkan Lagi

A+
A-
0
A+
A-
0
Program Pengungkapan Sukarela Diusulkan Lagi

ROMA, DDTCNews – Pemerintah Italia mengusulkan untuk meluncurkan kembali program pengungkapan sukarela (voluntary disclosure program/VDP) pada tahun depan. Program ini menawarkan opsi berupa deklarasi aset domestik, termasuk kas dan obligasi.

Seperti yang diumumkan dalam pembahasan rancangan anggaran keuangan tahun 2017, pada Sabtu 15 Oktober lalu, Menteri Ekonomi dan Keuangan Pier Carlo Padoan mengatakan VDP akan kembali dibuka dan diperkirakan dapat menghasilkan €1,6 miliar atau Rp37 triliun bagi penerimaan negara.

“VDP diharapkan dapat mulai diterapkan pada 1 Januari 2017. Sebelumnya VDP yang telah dilaksanakan dan berakhir pada 30 November 2015 lalu telah berhasil menghasilkan tambahan penerimaan pajak senilai €4 miliar (Rp57 triliun),” pungkasnya.

Baca Juga: Tak Ada Target Spesifik, Penempatan Dana PPS di SBN Sudah Rp1,76 T

Nantinya wajib pajak yang akan mengikuti VDP ini diharuskan membayar sejumlah pajak atas aset yang dideklarasikannya. Kendati demikian, VDP ini tidak menghilangkan kewajiban wajib pajak untuk membayar sanksi.

"Wajib pajak hanya dapat engurangi sebagian besar dari sanksi administrasi dan pidana," ujarnya.

Dalam ketentuan baru, deklarasi kas yang belum dilaporkan sebelumnya di Italia akan dikenakan potongan pajak 35%, dan akan dilakukan investigasi oleh Lembaga Penerimaan Italia untuk memastikan aset tersebut bukan berasal dari penipuan atau pencucian uang.

Baca Juga: Kembali Tawarkan SBSN Khusus PPS, Pemerintah Raup Rp393,85 Miliar

Perdana Menteri Matteo Renzi dan Menteri Ekonomi dan Keuangan Pier Carlo Padoan, seperti dilansir dalam tax-news.com, telah menekankan bahwa ketentuan VDP masih belum dapat dibandingkan dengan ketentuan dalam tax amnesty atau pengampunan pajak. (Amu)

Topik : berita pajak internasional, program pengungkapan sukarela, voluntary disclosure program, italia

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mayoritas Harta Luar Negeri PPS Tak Direpatriasi, Ini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Pasca-PPS, Sri Mulyani Mulai Fokus ke Pengawasan dan Penegakan Hukum

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Peserta Tax Amnesty Ungkap Harta Rp399 Triliun Lewat PPS

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:45 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Ditutup! Ini Rekapitulasi Lengkap Peserta dan Harta yang Diungkap

berita pilihan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Proyeksi Inflasi Masih Akan Tinggi pada 1-2 Bulan ke Depan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Tak Sesuai Standar, Kemendag Amankan Produk Baja Impor Rp41,6 Miliar

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Suami Meninggal, Bagaimana NPWP & Tunggakan Pajaknya? Begini Kata DJP

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Ingin Isu Pajak Masuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BLORA

Tunggakan Pajak Motor Daerah Ini Tembus Rp12 M, Mayoritas karena Lupa

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Faktur Pajak Dinyatakan Terlambat Dibuat, Begini Konsekuensinya

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengumuman! 3 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Sementara Sore Ini