Berita
Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:30 WIB
UU HPP
Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020
Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Presidensi G20 Indonesia, Sri Mulyani: Isu Pajak Jadi Menu Utama

A+
A-
1
A+
A-
1
Presidensi G20 Indonesia, Sri Mulyani: Isu Pajak Jadi Menu Utama

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Isu perpajakan internasional akan menjadi salah satu menu utama dalam agenda prioritas jalur keuangan (finance track) saat Indonesia menjadi Presidensi G-20 pada 2022.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pertemuan Presidensi G-20 Indonesia akan membahas kemajuan dan pelaksanaan global taxation principles. Menurutnya, agenda pembahasan mengenai perpajakan internasional tidak hanya penting bagi Indonesia, tetapi juga seluruh negara di dunia.

"Ini merupakan salah satu menu prioritas yang penting bagi Indonesia yang sekarang sedang melakukan reformasi perpajakan, dan ini juga merupakan policy yang sangat penting dan prioritas dalam pertemuan G-20," katanya melalui konferensi video, Selasa (14/9/2021).

Baca Juga: Mitigasi Perubahan Iklim, Penerbangan Jarak Pendek Bakal Dipajaki

Sri Mulyani mengatakan terdapat 5 topik dalam agenda pembahasan perpajakan internasional. Topik tersebut meliputi insentif pajak, pajak dan digitalisasi, serta praktik penghindaran pajak dan transparansi pajak.

Selain itu, topik lain yang juga dibahas yakni pajak dan pembangunan serta kepastian pajak. Menurutnya, pemilihan fokus pembahasan tersebut mempertimbangkan sejumlah isu global terkini.

Sri Mulyani berharap ada progres yang dicapai dalam pembahasan mengenai perpajakan internasional melalui agenda tersebut. Harapannya, hasil pembahasan nanti mendukung reformasi perpajakan di Indonesia dan negara-negara lain di dunia.

Baca Juga: Pernah Terseret Penghindaran Pajak, Jurnalis Filipina Terima Nobel

"Indonesia akan terus menjaga kepentingan kita dan juga kepentingan negara-negara berkembang agar dalam melihat perkembangan dunia, termasuk dengan adanya digital teknologi ini kita tidak dirugikan tapi dapat manfaat yang maksimal, baik di bidang ekonomi maupun perpajakan," ujarnya.

Sepanjang sejarah pertemuan G-20, Sri Mulyani menyebut ada banyak kemajuan yang tercapai dalam pembahasan mengenai perpajakan global. Pembahasan itu utamanya menyangkut persoalan negara-negara di dunia yang saling bersaing sehingga menimbulkan praktik yang merugikan basis pajak.

Pada pertemuan G-20 pula, imbuh menkeu, akhirnya dibuat inisiatif agar semua negara bisa menjalankan suatu koordinasi yang bisa melindungi basis pajak bagi perekonomian. G-20 kemudian menunjuk OECD untuk membuat prinsip-prinsip yang bisa diterima dan dilakukan oleh semua negara, terutama anggota G-20. Langkah ini pun akhirnya diikuti negara-negara lainnya.

Baca Juga: Dapat Dana Ratusan Triliun, Italia Siap Jorjoran Beri Keringanan Pajak

Forum G-20 juga berhasil melahirkan sistem Automatic exchange of Information atau pertukaran data secara otomatis untuk keperluan perpajakan. Terakhir, dalam pertemuan Presidensi Italia, anggota G-20 semakin dalam membahas mengenai pajak untuk sektor digital.

"Di mana transaksinya bersifat cross border atau melewati batas suatu negara atau perekonomian, dan tentu dari sisi hak pajaknya menimbulkan komplikasi," imbuhnya. (sap)

Baca Juga: Tarif Pajak Minimum 15% Masuk Rancangan Anggaran 2022
Topik : presidensi G20, OECD, pajak digital, digital economy, pajak internasional, tax avoidance

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 15 Oktober 2021 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Evaluasi Pelaksanaan PPN PMSE, Ini Catatan Komwasjak

Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:30 WIB
PRANCIS

Reformasi Pajak, Pemerintah Perlu Pertimbangkan Persepsi Publik

Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:15 WIB
TAIWAN

Otoritas Naikkan Nilai Pengurang Pajak atas Biaya Hidup Dasar

berita pilihan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:30 WIB
UU HPP

Revisi Pasal 43A UU KUP Atur Tugas PPNS dalam Pemeriksaan Bukper

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

DJP: Tindak Pidana Perpajakan Didominasi Faktur Pajak Fiktif

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kasus Melandai, Dana Covid di Daerah Boleh Dibelanjakan untuk Hal Lain

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Airlangga: Anggaran PEN Sudah Terealisasi 57,5%

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:35 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)

Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK

Omzet UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tidak Perlu Bayar Pajak Lagi?

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Stiker Hologram Road Tax, Kendaraan Tak Taat Pajak Bakal Ketahuan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:00 WIB
BELGIA

Mitigasi Perubahan Iklim, Penerbangan Jarak Pendek Bakal Dipajaki