Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Rabu, 22 September 2021 | 12:28 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 12:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

PPKM Mikro Luar Jawa dan Bali Diperpanjang Hingga 20 Juli 2021

A+
A-
1
A+
A-
1
PPKM Mikro Luar Jawa dan Bali Diperpanjang Hingga 20 Juli 2021

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi video, Senin (5/7/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah resmi memperpanjang kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro di luar Pulau Jawa dan Bali hingga 20 Juli 2021.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perpanjangan PPKM berskala mikro tersebut menjadi upaya pemerintah mengendalikan penularan Covid-19. Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui usulan perpanjangan PPKM berskala mikro mulai besok.

"Kami melihat dengan adanya peningkatan Covid Delta, pengetatan ini masih kita liat dampak sesudah 20 Juli nanti," katanya melalui konferensi video, Senin (5/7/2021).

Baca Juga: Berlaku Hingga 30 November, Program Pemutihan 11 Jenis Pajak Dimulai

Airlangga mengatakan kebijakan perpanjangan PPKM berskala mikro tersebut berjalan selaras dengan PPKM darurat yang berlaku di Pulau Jawa-Bali pada 3-20 Juli 2021.

Airlangga menyebut pemerintah telah membuat penilaian mengenai status setiap kabupaten/kota berdasarkan pada penyebaran kasus Covid-19. Hasilnya, ada 43 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali dengan status siaga Covid-19 level 4, 187 kabupaten/kota pada level 3, serta 146 kabupaten/kota pada level 2.

Pada kabupaten/kota pada level 4, bekerja dari rumah (work from home/WFH) dilakukan 75% dan bekerja dari kantor (work from office/WFO) 25%. Sementara pada level lainnya, komposisi pekerja yang WFH dan WFO yakni masing-masing 50%.

Baca Juga: Masih Pandemi Covid-19, Diskon Tarif PPN Obat-obatan Diperpanjang

Mengenai kegiatan belajar dan mengajar, wilayah pada level 4 harus menggunakan metode online seluruhnya. Sementara pada level lainnya, mengikuti pengaturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat.

Soal kegiatan pada sektor-sektor esensial seperti kesehatan, makanan dan minuman, komunikasi, perbankan, sistem pembayaran pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, serta industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional, tetap beroperasi 100% dengan pengaturan waktu operasional dan penerapan protokol lebih ketat.

Sementara soal kegiatan makan dan minum di restoran, pemerintah hanya membolehkan 25% dari kapasitas dengan waktu operasional hingga pukul 17.00 dan makanan dibawa pulang hingga pukul 20.00.

Baca Juga: Level PPKM di Jawa-Bali Kini Berlaku 2 Minggu

Kemudian usaha pada pusat perbelanjaan atau mal dapat buka hingga pukul 17.00 dengan kapasitas maksimal 25%. Untuk kegiatan keagamaan, wilayah pada level 4 ditiadakan sementara sedangkan pada level lainnya menyesuaikan ketentuan dari Kementerian Agama.

Dengan perpanjangan ketentuan PPKM berskala mikro dan pemberlakuan PPKM darurat, pemerintah berharap kasus harian Covid-19 dapat turun hingga ke bawah 10.000 dari hari ini 29.745 kasus.

"Tentu ada tahapan, antara sekarang sampai dengan di bawah 20.000. Kemudian, diturunkan lagi di bawah 15.000," ujarnya. (kaw)

Baca Juga: Tak Ada Lagi Daerah Level 4 di Jawa-Bali, PPKM Masih Diperpanjang

Topik : PPKM mikro, PPKM darurat, WFH, WFO, pandemi

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Mochamad Nezar Gribaldy

Selasa, 06 Juli 2021 | 00:39 WIB
Untuk penurunan angka pandemi hanya dapat dilakukan dengan baik apabila pihak pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dalam ppkm ini
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 06 September 2021 | 19:42 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPKM Diperpanjang Lagi, Pemerintah Lakukan Penyesuaian Kegiatan

Senin, 06 September 2021 | 12:45 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Pandemi Jadi Momentum Transformasi Ekonomi

Minggu, 05 September 2021 | 13:00 WIB
FILIPINA

DPR Sepakat Pajak Impor Pasokan Medis Dibebaskan Saat Masa Darurat

Sabtu, 04 September 2021 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tren Kebijakan Pajak saat Masa Pandemi Covid-19

berita pilihan

Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Rabu, 22 September 2021 | 18:30 WIB
MAURITIUS

Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Rabu, 22 September 2021 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Likuiditas Positif, Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp7.198 Triliun

Rabu, 22 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK

Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi, Apakah Hanya untuk WPLN?

Rabu, 22 September 2021 | 17:30 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT I

Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Rabu, 22 September 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax