Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

PPKM Jawa-Bali Kembali Diperpanjang, Begini Penyesuaiannya

A+
A-
5
A+
A-
5
PPKM Jawa-Bali Kembali Diperpanjang, Begini Penyesuaiannya

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali selama sepekan ke depan atau hingga 20 September 2021.

Kendati PPKM diperpanjang, pemerintah menyampaikan tren penambahan kasus positif Covid-19 di Jawa dan Bali terus menunjukkan perbaikan dalam sepekan terakhir. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan beberapa penyesuaian akan dilakukan selama perpanjangan PPKM sepekan mendatang.

"Pemerintah menegaskan akan terus memberlakukan PPKM level ini di seluruh wilayah Jawa-Bali dan evaluasi setiap minggu," katanya melalui konferensi video, Senin (13/9/2021).

Baca Juga: Penetapan Upah Minimum 2022, Kemnaker Minta Semua Pihak Tahan Diri

Luhut mengatakan tren penurunan kasus konfirmasi Covid-19 secara nasional telah mencapai 93,9% dari puncak pada 15 Juli 2021. Sementara secara spesifik di Pulau Jawa dan Bali, penurunannya mencapai 96%.

Pemerintah pun kembali menurunkan level PPKM pada sejumlah wilayah termasuk di Bali. Dari 11 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM level 4 pada pekan lalu, kini jumlahnya telah turun menjadi hanya 3 kabupaten/kota.

Menurut Luhut, perbaikan kasus Covid-19 tersebut terjadi begitu cepat, bahkan dibandingkan dengan perkiraan pemerintah. Namun di sisi lain, dia menyoroti kecepatan vaksinasi dan implementasi aplikasi Peduli-Lindungi yang masih rendah.

Baca Juga: Tarif PPh Badan Dikurangi 30% untuk Perusahaan Terdampak Pandemi

Luhut juga mengingatkan agar penurunan level PPKM di berbagai kabupaten/kota tidak dibarengi dengan euforia berlebihan sehingga berisiko memunculkan gelombang penularan yang baru. Walaupun tren kasus Covid-19 rata-rata menurun, dia menyebut ada kabupaten/kota yang justru kembali naik seperti Kabupaten Sukoharjo, Kota Tegal, dan Kabupaten Semarang di Jawa Tengah.

"Ini jadi early warning juga buat kita. Ada yang turun, ada yang meningkat. Ini hati-hati, jangan kembali [seperti] sebelum 15 Juli," ujarnya.

Dengan perpanjangan periode PPKM selama sepekan tersebut, terdapat sejumlah pelonggaran kegiatan masyarakat. Misalnya pembukaan bioskop diizinkan dengan kapasitas maksimal 50% pada wilayah PPKM level 3 dan 2, dengan kewajiban menggunakan aplikasi Peduli-Lindungi dan protokol kesehatan ketat.

Baca Juga: Bamsoet Minta Alat Kesehatan Bebas dari Pajak Barang Mewah

Kemudian, pemerintah mendorong kepatuhan penggunaan aplikasi Peduli-Lindungi pada lokasi-lokasi industri yang belum menggunakan secara maksimal. Pemerintah juga menambah lokasi wisata dengan protokol kesehatan ketat dan mengimplementasikan aplikasi Peduli-Lindungi pada wilayah PPKM level 3.

Selain itu, terdapat penerapan ganjil-genap pada daerah wisata mulai Jumat pukul 12.00 sampai Minggu pukul 18.00 untuk mengurangi penggunaan kendaraan yang datang. Adapun mengenai persyaratan perjalanan internasional, pemerintah mewajibkan kedatangan penumpang dari luar negeri harus sudah memperoleh vaksin 2 dosis, menjalani swab PCR 3 kali, karantina selama 8 hari, serta pembatasan pintu masuk untuk memudahkan pengawasan.

Pemerintah, sambung Luhut, juga terus melakukan persiapan untuk hidup bersama dengan Covid-19 dengan 3 kunci utama. Ketiganya adalah peningkatan cakupan vaksinasi, penguatan testing-tracing-treatment (3T), serta kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

Baca Juga: Otoritas Bebaskan PPN bagi Perusahaan yang Beraktivitas di KEK

Khusus mengenai vaksinasi, dia mengingatkan kepala daerah terus mempercepat vaksinasi karena saat ini terdapat 41 juta stok vaksin di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang belum disuntikkan.

"Sangat disayangkan sehingga kami menambahkan kriteria penurunan level PPKM adalah vaksinasi," katanya.

Pemerintah memutuskan memasukkan indikator cakupan vaksinasi dalam evaluasi penurunan level PPKM dari level 3 ke level 2, serta level 2 ke level 1. Pemberian vaksin dosis 1 harus harus mencapai 50% dan vaksin lansia harus 40% sebagai syarat tambahan untuk menurunan PPKM level dari 3 ke level 2.

Baca Juga: PPKM Diperpanjang Hingga 1 November, Bioskop Boleh Buka 70%

Kemudian, cakupan vaksinasi dosis 1 harus mencapai 70% dan pada lansia 60% untuk menurunkan PPKM level 2 ke level 1.

"Untuk kota-kota yang saat ini pada level 2, akan diberi waktu 2 minggu untuk dapat kejar target. Jika tidak bisa mencapai, akan dinaikan levelnya ke level 3," imbuhnya.

Adapun mengenai persyaratan perjalanan internasional, pemerintah mewajibkan kedatangan penumpang dari luar negeri harus sudah memperoleh vaksin 2 dosis, menjalani swab PCR 3 kali, dan menjalani karantina selama 8 hari. Pemerintah juga membatasi pintu masuk untuk memudahkan pengawasan. (sap)

Baca Juga: OECD: Kebijakan Pajak Pascapandemi Harus Tekan Ketimpangan

Topik : PPKM, PPKM level, Jawa-Bali, pandemi, Covid-19, vaksinasi

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 21 September 2021 | 11:00 WIB
INDIA

Masih Pandemi Covid-19, Diskon Tarif PPN Obat-obatan Diperpanjang

Senin, 20 September 2021 | 18:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Level PPKM di Jawa-Bali Kini Berlaku 2 Minggu

Senin, 20 September 2021 | 17:41 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tak Ada Lagi Daerah Level 4 di Jawa-Bali, PPKM Masih Diperpanjang

Senin, 20 September 2021 | 17:30 WIB
AUSTRALIA

Bantu Pengusaha Hadapi Pandemi Covid-19, Insentif Pajak Ditambah

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Indonesia Hadapi 3 Krisis, Sri Mulyani: Ujungnya ke Keuangan Negara

Minggu, 24 Oktober 2021 | 12:00 WIB
MALAYSIA

Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty