Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

PPKM Jawa-Bali Kembali Diperpanjang, Begini Penyesuaiannya

A+
A-
5
A+
A-
5
PPKM Jawa-Bali Kembali Diperpanjang, Begini Penyesuaiannya

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali selama sepekan ke depan atau hingga 20 September 2021.

Kendati PPKM diperpanjang, pemerintah menyampaikan tren penambahan kasus positif Covid-19 di Jawa dan Bali terus menunjukkan perbaikan dalam sepekan terakhir. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan beberapa penyesuaian akan dilakukan selama perpanjangan PPKM sepekan mendatang.

"Pemerintah menegaskan akan terus memberlakukan PPKM level ini di seluruh wilayah Jawa-Bali dan evaluasi setiap minggu," katanya melalui konferensi video, Senin (13/9/2021).

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Luhut mengatakan tren penurunan kasus konfirmasi Covid-19 secara nasional telah mencapai 93,9% dari puncak pada 15 Juli 2021. Sementara secara spesifik di Pulau Jawa dan Bali, penurunannya mencapai 96%.

Pemerintah pun kembali menurunkan level PPKM pada sejumlah wilayah termasuk di Bali. Dari 11 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM level 4 pada pekan lalu, kini jumlahnya telah turun menjadi hanya 3 kabupaten/kota.

Menurut Luhut, perbaikan kasus Covid-19 tersebut terjadi begitu cepat, bahkan dibandingkan dengan perkiraan pemerintah. Namun di sisi lain, dia menyoroti kecepatan vaksinasi dan implementasi aplikasi Peduli-Lindungi yang masih rendah.

Baca Juga: Hadapi Risiko, Pengusaha Minta Insentif Pajak Diperpanjang Hingga 2023

Luhut juga mengingatkan agar penurunan level PPKM di berbagai kabupaten/kota tidak dibarengi dengan euforia berlebihan sehingga berisiko memunculkan gelombang penularan yang baru. Walaupun tren kasus Covid-19 rata-rata menurun, dia menyebut ada kabupaten/kota yang justru kembali naik seperti Kabupaten Sukoharjo, Kota Tegal, dan Kabupaten Semarang di Jawa Tengah.

"Ini jadi early warning juga buat kita. Ada yang turun, ada yang meningkat. Ini hati-hati, jangan kembali [seperti] sebelum 15 Juli," ujarnya.

Dengan perpanjangan periode PPKM selama sepekan tersebut, terdapat sejumlah pelonggaran kegiatan masyarakat. Misalnya pembukaan bioskop diizinkan dengan kapasitas maksimal 50% pada wilayah PPKM level 3 dan 2, dengan kewajiban menggunakan aplikasi Peduli-Lindungi dan protokol kesehatan ketat.

Baca Juga: DJP Beberkan Soal Perpanjangan Periode Insentif Pajak, Ini Detailnya

Kemudian, pemerintah mendorong kepatuhan penggunaan aplikasi Peduli-Lindungi pada lokasi-lokasi industri yang belum menggunakan secara maksimal. Pemerintah juga menambah lokasi wisata dengan protokol kesehatan ketat dan mengimplementasikan aplikasi Peduli-Lindungi pada wilayah PPKM level 3.

Selain itu, terdapat penerapan ganjil-genap pada daerah wisata mulai Jumat pukul 12.00 sampai Minggu pukul 18.00 untuk mengurangi penggunaan kendaraan yang datang. Adapun mengenai persyaratan perjalanan internasional, pemerintah mewajibkan kedatangan penumpang dari luar negeri harus sudah memperoleh vaksin 2 dosis, menjalani swab PCR 3 kali, karantina selama 8 hari, serta pembatasan pintu masuk untuk memudahkan pengawasan.

Pemerintah, sambung Luhut, juga terus melakukan persiapan untuk hidup bersama dengan Covid-19 dengan 3 kunci utama. Ketiganya adalah peningkatan cakupan vaksinasi, penguatan testing-tracing-treatment (3T), serta kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

Baca Juga: Realisasi Fasilitas Impor Vaksin & Alkes Tembus Rp1 T Hingga Juni 2022

Khusus mengenai vaksinasi, dia mengingatkan kepala daerah terus mempercepat vaksinasi karena saat ini terdapat 41 juta stok vaksin di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang belum disuntikkan.

"Sangat disayangkan sehingga kami menambahkan kriteria penurunan level PPKM adalah vaksinasi," katanya.

Pemerintah memutuskan memasukkan indikator cakupan vaksinasi dalam evaluasi penurunan level PPKM dari level 3 ke level 2, serta level 2 ke level 1. Pemberian vaksin dosis 1 harus harus mencapai 50% dan vaksin lansia harus 40% sebagai syarat tambahan untuk menurunan PPKM level dari 3 ke level 2.

Baca Juga: Mau Pengurangan 50% Angsuran PPh Pasal 25 Sampai Desember? Ingat Ini

Kemudian, cakupan vaksinasi dosis 1 harus mencapai 70% dan pada lansia 60% untuk menurunkan PPKM level 2 ke level 1.

"Untuk kota-kota yang saat ini pada level 2, akan diberi waktu 2 minggu untuk dapat kejar target. Jika tidak bisa mencapai, akan dinaikan levelnya ke level 3," imbuhnya.

Adapun mengenai persyaratan perjalanan internasional, pemerintah mewajibkan kedatangan penumpang dari luar negeri harus sudah memperoleh vaksin 2 dosis, menjalani swab PCR 3 kali, dan menjalani karantina selama 8 hari. Pemerintah juga membatasi pintu masuk untuk memudahkan pengawasan. (sap)

Baca Juga: Manfaatkan Insentif PPh Pasal 25, WP Perlu Ajukan Pemberitahuan Lagi

Topik : PPKM, PPKM level, Jawa-Bali, pandemi, Covid-19, vaksinasi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 21 Juni 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Realisasi Insentif Tambahan Pengguna KITE dan KB Tembus Rp15,8 Miliar

Jum'at, 17 Juni 2022 | 21:00 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN

Insentif Fiskal untuk Impor Vaksin dan Alkes Sudah Tembus Rp1 Triliun

Senin, 13 Juni 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Semua Sektor Pulih, Pemerintah Pilih Tak Lanjutkan Insentif Pajak

berita pilihan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Proyeksi Inflasi Masih Akan Tinggi pada 1-2 Bulan ke Depan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Tak Sesuai Standar, Kemendag Amankan Produk Baja Impor Rp41,6 Miliar

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Suami Meninggal, Bagaimana NPWP & Tunggakan Pajaknya? Begini Kata DJP

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Ingin Isu Pajak Masuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BLORA

Tunggakan Pajak Motor Daerah Ini Tembus Rp12 M, Mayoritas karena Lupa

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Faktur Pajak Dinyatakan Terlambat Dibuat, Begini Konsekuensinya

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengumuman! 3 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Sementara Sore Ini