Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

PPKM Diperpanjang dengan Sejumlah Penyesuaian, Ini Penjelasan Jokowi

A+
A-
0
A+
A-
0
PPKM Diperpanjang dengan Sejumlah Penyesuaian, Ini Penjelasan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangan pers di Istana Merdeka. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memperpanjang kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mulai 31 Agustus sampai dengan 6 September 2021.

Jokowi mengatakan tren penambahan kasus positif Covid-19 semakin menunjukkan perbaikan dalam sepekan terakhir. Meski demikian, lanjutnya, pemerintah akan terus waspada agar kasus Covid-19 tidak melonjak lagi.

"Kita semua tetap harus berhati-hati dalam menyikapi tren perbaikan ini," katanya melalui konferensi video, Senin (30/8/2021).

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Jokowi mengatakan pemerintah telah memutuskan melakukan penyesuaian dalam periode PPKM sepekan mendatang. Di Pulau Jawa-Bali, jumlah wilayah aglomerasi yang masuk ke level 3 telah menjadi lebih banyak, yakni Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya, Malang Raya, dan Solo Raya.

Sementara itu, wilayah aglomerasi Semarang Raya yang semula menerapkan PPKM level 3, kini turun ke level 2.

Jokowi menilai secara keseluruhan terjadi perkembangan yang cukup baik di wilayah Jawa dan Bali. Wilayah yang menerapkan PPKM level 4 telah turun dari 51 kabupaten/kota menjadi 25 kabupaten/kota, sedangkan PPKM level 3 naik dari 67 kabupaten/kota menjadi 76 kabupaten/kota, dan PPKM level 2 naik dari 10 kabupaten/kota menjadi 27 kabupaten/kota.

Baca Juga: Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Perbaikan juga terjadi di wilayah luar Pulau Jawa dan Bali. Penerapan PPKM level 4 yang semula ada di 7 provinsi kini turun menjadi 4 provinsi. Pada lingkup yang lebih kecil, PPKM level 4 yang semula diberlakukan di 104 kabupaten/kota kini turun menjadi 85 kabupaten/kota, sedangkan PPKM level 3 turun dari 234 kabupaten/kota menjadi 232 kabupaten/kota.

Sementara itu, wilayah yang menerapkan PPKM level 2 meningkat dari 48 kabupaten/kota menjadi 68 kabupaten/kota. Kemudian, pada PPKM level 1 yang semula tidak ada, kini menjadi 1 kabupaten/kota.

Menurut Jokowi, hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah juga menunjukkan penerapan protokol kesehatan di beberapa sektor sudah memperlihatkan perbaikan. Namun, dia menegaskan pemerintah akan terus memantau perkembangan kasus Covid-19 dan mempelajari perkembangan situasi covid-19 di berbagai negara.

Baca Juga: Serapan Insentif Rendah, Sinyal Pemulihan Ekonomi & Konsolidasi Fiskal

"Kita harus bersama-sama menjaga agar kasus Covid-19 tidak naik lagi. Kuncinya sederhana, ayo segera ikut vaksin, ayo disiplin menerapkan protokol kesehatan," ujarnya. (sap)

Topik : PPKM, PPKM level 4, Jawa-Bali, pandemi, Covid-19

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Mochamad Nezar Gribaldy

Kamis, 02 September 2021 | 05:44 WIB
Pemerintah harus menegaakan kembali terkait pemberlakuan ppkm yang dilakukan secara berkala ini agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah

Aullia Rachman

Selasa, 31 Agustus 2021 | 12:57 WIB
mudahan pandemi cepat selesai.
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 29 Juni 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Simak! Sederet Insentif Pajak yang Bakal Berakhir Besok

Rabu, 22 Juni 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Waduh, Sri Mulyani Sebut Pencapaian SDGs akan Makin Sulit Pascapandemi

Rabu, 22 Juni 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Insentif Tambahan Pengguna KITE dan KB Dicabut, Begini Penjelasan DJBC

berita pilihan

Kamis, 18 Agustus 2022 | 09:12 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Uang Rupiah Kertas Tahun Emisi 2022 Diluncurkan, Ini Pesan Sri Mulyani

Kamis, 18 Agustus 2022 | 08:10 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Pastikan Pajak Nonmigas 2023 Tetap Naik, Sri Mulyani Ungkap Langkahnya

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan