KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPKM Diperpanjang dengan Sejumlah Penyesuaian, Ini Penjelasan Jokowi

Dian Kurniati | Senin, 30 Agustus 2021 | 19:30 WIB
PPKM Diperpanjang dengan Sejumlah Penyesuaian, Ini Penjelasan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangan pers di Istana Merdeka. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memperpanjang kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mulai 31 Agustus sampai dengan 6 September 2021.

Jokowi mengatakan tren penambahan kasus positif Covid-19 semakin menunjukkan perbaikan dalam sepekan terakhir. Meski demikian, lanjutnya, pemerintah akan terus waspada agar kasus Covid-19 tidak melonjak lagi.

"Kita semua tetap harus berhati-hati dalam menyikapi tren perbaikan ini," katanya melalui konferensi video, Senin (30/8/2021).

Baca Juga:
Crash Program Efektif Bantu Debitur Kecil Lunasi Utang ke Negara

Jokowi mengatakan pemerintah telah memutuskan melakukan penyesuaian dalam periode PPKM sepekan mendatang. Di Pulau Jawa-Bali, jumlah wilayah aglomerasi yang masuk ke level 3 telah menjadi lebih banyak, yakni Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya, Malang Raya, dan Solo Raya.

Sementara itu, wilayah aglomerasi Semarang Raya yang semula menerapkan PPKM level 3, kini turun ke level 2.

Jokowi menilai secara keseluruhan terjadi perkembangan yang cukup baik di wilayah Jawa dan Bali. Wilayah yang menerapkan PPKM level 4 telah turun dari 51 kabupaten/kota menjadi 25 kabupaten/kota, sedangkan PPKM level 3 naik dari 67 kabupaten/kota menjadi 76 kabupaten/kota, dan PPKM level 2 naik dari 10 kabupaten/kota menjadi 27 kabupaten/kota.

Baca Juga:
Banyak Tarik Utang Saat Covid-19, Beban Bunga 2024 Naik 37 Persen

Perbaikan juga terjadi di wilayah luar Pulau Jawa dan Bali. Penerapan PPKM level 4 yang semula ada di 7 provinsi kini turun menjadi 4 provinsi. Pada lingkup yang lebih kecil, PPKM level 4 yang semula diberlakukan di 104 kabupaten/kota kini turun menjadi 85 kabupaten/kota, sedangkan PPKM level 3 turun dari 234 kabupaten/kota menjadi 232 kabupaten/kota.

Sementara itu, wilayah yang menerapkan PPKM level 2 meningkat dari 48 kabupaten/kota menjadi 68 kabupaten/kota. Kemudian, pada PPKM level 1 yang semula tidak ada, kini menjadi 1 kabupaten/kota.

Menurut Jokowi, hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah juga menunjukkan penerapan protokol kesehatan di beberapa sektor sudah memperlihatkan perbaikan. Namun, dia menegaskan pemerintah akan terus memantau perkembangan kasus Covid-19 dan mempelajari perkembangan situasi covid-19 di berbagai negara.

"Kita harus bersama-sama menjaga agar kasus Covid-19 tidak naik lagi. Kuncinya sederhana, ayo segera ikut vaksin, ayo disiplin menerapkan protokol kesehatan," ujarnya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

02 September 2021 | 05:44 WIB

Pemerintah harus menegaakan kembali terkait pemberlakuan ppkm yang dilakukan secara berkala ini agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah

31 Agustus 2021 | 12:57 WIB

mudahan pandemi cepat selesai.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 28 Maret 2024 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Crash Program Efektif Bantu Debitur Kecil Lunasi Utang ke Negara

Selasa, 06 Februari 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Begini Tata Cara Aktivasi dan Lupa EFIN Pascapandemi Covid-19

BERITA PILIHAN
Sabtu, 27 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Kemendagri Minta Pemda Tetap Antisipasi Inflasi Pasca-Lebaran

Sabtu, 27 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Penindakan Kepabeanan dan Cukai dari Tahun ke Tahun

Sabtu, 27 April 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Catat! WP Ini Tak Kena Sanksi Denda Meski Telat Lapor SPT Tahunan

Sabtu, 27 April 2024 | 10:03 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Wajib Pajak Siap-Siap Ditunjuk DJP, Ikut Uji Coba Coretax System

Sabtu, 27 April 2024 | 10:00 WIB PENDAPATAN DAERAH

Mendagri Minta Pemda Ambil Terobosan Demi Tingkatkan PAD

Sabtu, 27 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

RKP 2025 Disusun Meski RPJPN Belum Diundangkan, Ini Alasan Bappenas

Sabtu, 27 April 2024 | 09:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Meski Lewat Tenggat Waktu, DJP Minta WP OP Tetap Lapor SPT Tahunan

Sabtu, 27 April 2024 | 07:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Sri Mulyani Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 5,17% di Kuartal I/2024