Fokus
Literasi
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

PPKM Darurat Berlaku Besok, Pengusaha Minta Dukungan Fiskal

A+
A-
0
A+
A-
0
PPKM Darurat Berlaku Besok, Pengusaha Minta Dukungan Fiskal

Ilustrasi. Deretan gedung perkantoran di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (2/7/2021). Pemerintah akan menerapkan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali mulai 3 Juli mendatang, salah satunya mewajibkan menerapkan "work from home" (WFH) atau bekerja dari rumah 100 persen untuk perkantoran yang bergerak di sektor non-esensial. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

JAKARTA, DDTCNews – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) meminta pemerintah untuk dapat mengoptimalkan instrumen fiskal saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai berlaku pada Sabtu 3 Juli 2021.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI Ajib Hamdani mengatakan PPKM Darurat menambah tantangan pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, optimalisasi instrumen fiskal dan kebijakan moneter menjadi penting dilakukan.

"Pemerintah perlu mengambil langkah yang komprehensif. Instrumen fiskal dan moneter harus dioptimalkan," katanya, dikutip pada Jumat (2/7/2021).

Baca Juga: Redam Inflasi, Program Keringanan Pajak Berlaku Mulai 1 Februari

Ajib menjelaskan optimalisasi kebijakan fiskal yang komprehensif dilakukan pada sisi supply dan demand untuk menopang ekonomi. Menurutnya, pemerintah harus menopang kemampuan konsumsi masyarakat. Pilihan paling praktis adalah kembali menggelontorkan bansos atau BLT.

Dari sisi supply, pemerintah dapat mendorong lebih banyak likuiditas yang mengalir di masyarakat dan pelaku usaha. Opsi yang bisa diambil otoritas adalah dengan pemberian kredit mudah dan murah, serta adanya kebijakan insentif pajak yang tepat sasaran.

"Insentif pajak harus pro dengan masyarakat luas dan pro dengan UKM," tuturnya.

Baca Juga: Soal Insentif PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah, Ini Kata DJP

Ajib berharap kebijakan PPKM Darurat memberikan dampak minimal terhadap proses pemulihan ekonomi nasional. Menurutnya, kunci pemulihan ekonomi juga ikut dipengaruhi dengan keberhasilan pemerintah mengendalikan angka masyarakat terpapar Covid-19.

"Harapannya PPKM Darurat ini bukan menjadi paradoks atas harapan meroketnya pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga ini, tetapi sekedar sebuah 'langkah mundur' sedikit dari pemerintah, untuk bisa lebih laju melesat di sisa waktu sampai akhir 2021," ujarnya. (rig)

Baca Juga: Produk Deposito Kurang Laku, Asosiasi Bank Minta Relaksasi Pajak
Topik : PPKM darurat, instrumen fiskal, kebijakan moneter, hipmi, insentif pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Geovanny Vanesa Paath

Jum'at, 02 Juli 2021 | 21:28 WIB
Dibanding terus mempertahankan kondisi ekonomi tanpa memperhatikan aspek kesehatan yang lebih penting, memang baiknya Pemerintah merelakan perekonomian mengalami perlambatan sedikit namun bisa lebih mudah untuk mengalami kemajuan nanti ketika pandemi sudah berangsur pulih.
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 17 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Mulai Kirim Email Blast Soal PPS ke Wajib Pajak, Begini Isinya

Senin, 17 Januari 2022 | 13:30 WIB
SWISS

Adopsi Pajak Minimum Global, Konstitusi Bakal Diamendemen

berita pilihan

Selasa, 18 Januari 2022 | 19:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengumuman! Tahun Ini Tak Ada Rekrutmen CPNS, Kecuali untuk Kedinasan

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:30 WIB
POLANDIA

Redam Inflasi, Program Keringanan Pajak Berlaku Mulai 1 Februari

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:24 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Tanpa Harus ke Kantor Pajak, Ini Solusi Lupa EFIN dari DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:07 WIB
INSENTIF PAJAK

Soal Insentif PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah, Ini Kata DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:49 WIB
KP2KP BANAWA

Petugas Pajak Datangi Kantor Kecamatan, Ingatkan ASN Lapor SPT

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Masuk 2022, Jutaan SPT Tahun Pajak 2020 Masih Belum Diproses

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:00 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

WP Jangan Lupa! Dividen Bebas Pajak Perlu Dilaporkan di SPT Tahunan

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:33 WIB
PENANGANAN COVID-19

Omicron Naik, Jokowi Minta Warga 'Rem' Bepergian & Bekerja dari Rumah

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:30 WIB
THAILAND

Mantan Kepala SEC Beberkan Kelemahan Kebijakan Pajak Cryptocurreny