Fokus
Literasi
Rabu, 08 April 2020 | 14:24 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 08 April 2020 | 12:16 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 07 April 2020 | 16:54 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 07 April 2020 | 15:20 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & alat
Rabu, 08 April 2020 | 09:12 WIB
KURS PAJAK 8 APRIL-14 APRIL 2020
Selasa, 07 April 2020 | 13:30 WIB
STATISTIK DAYA SAING PAJAK
Jum'at, 03 April 2020 | 17:01 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 14:31 WIB
PROFESI
Komunitas
Selasa, 07 April 2020 | 17:08 WIB
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Selasa, 07 April 2020 | 16:45 WIB
STISIPOL PAHLAWAN 12 BANGKA
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Selasa, 31 Maret 2020 | 09:52 WIB
PROGRAM BEASISWA
Reportase

PPh Atas Pembayaran Jasa Konstruksi

A+
A-
0
A+
A-
0
PPh Atas Pembayaran Jasa Konstruksi

Pertanyaan:

Perusahaan kami melakukan transaksi dengan pengusaha konstruksi yang memiliki jenis usaha jasa pelaksanaan konstruksi dan memiliki kualifikasi besar (berdasarkan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi). Namun, pada faktanya lawan transaksi tersebut juga turut melaksanakan jasa perencanaan. Pertanyaan kami adalah berapakah tarif pemotongan PPh Final yang seharusnya kami terapkan atas pembayaran jasa perencanaan yang diberikan oleh lawan transaksi kami tersebut?

Lini, Jakarta

Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Lini. Untuk menjawabnya, berikut kami kutip terlebih dulu mengenai definisi perencaanan dan pelaksanaan konstruksi yang diambil dari Pasal 1 angka 4 dan 5 Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2008 jo PP No. 40 Tahun 2009, yang berbunyi:

“4. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang  mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.

5. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build).”

Mengacu pada aturan itu, Hal yang perlu digarisbawahi terkait penentuan pengenaan PPh Final bagi pengusaha jasa konstruksi antara lain apakah jasa yang dilakukan oleh pengusaha tersebut mendapatkan pernyataan ahli yang profesional ataukah tidak.

Adapun maksud dari frasa “yang dinyatakan ahli yang profesional” dapat berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi sebagaimana penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf a PP 51/2008 dan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11a Tahun 2008.

Dengan demikian, mengenai kasus yang terjadi pada perusahaan Ibu, sebaiknya Ibu perlu melihat kembali kepada dokumen Sertifikat Badan Usaha (SBU) atau Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang ada serta substansi pekerjaannya.

Jika SBU/SIUJK lawan transaksi Ibu menyatakan bahwa jenis usaha yang tertera adalah pelaksana dengan kualifikasi besar dan dalam subkualifikasi tidak termasuk di dalamnya pekerjaan perencanaan, maka atas pembayaran jasa perencanaan tersebut dipotong PPh Final sebesar 6% (Perencanaan Konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha).

Namun demikian, jika jasa perencanaan tersebut adalah satu kesatuan (saling terintegrasi seperti EPC Contract) dan dalam SBU/SIUJK menyatakan jenis usaha adalah pelaksana dengan kualifikasi besar namun dalam subkualifikasi termasuk di dalamnya jasa terintegrasi, maka jasa perencanaan yang dilakukan tersebut dipotong PPh Final sebesar 3% (masuk kepada Pelaksana Konstruksi besar).

Demikian jawaban dari kami. Semoga bisa membantu kesulitan Ibu. (Disclaimer)

Topik : konsultasi pajak, pph jasa konstruksi, pph final
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000
artikel terkait
Selasa, 30 April 2019 | 11:31 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 26 Maret 2019 | 14:38 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 25 Februari 2019 | 08:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 15 Februari 2019 | 14:30 WIB
KEPATUHAN PAJAK
berita pilihan
Rabu, 08 April 2020 | 14:24 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 08 April 2020 | 14:19 WIB
PELAPORAN SPT
Rabu, 08 April 2020 | 13:57 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Rabu, 08 April 2020 | 13:36 WIB
BANTUAN SOSIAL
Rabu, 08 April 2020 | 12:16 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 08 April 2020 | 12:07 WIB
SINGAPURA
Rabu, 08 April 2020 | 12:00 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 08 April 2020 | 11:45 WIB
KABUPATEN KARANGASEM
Rabu, 08 April 2020 | 11:40 WIB
KOTA KEDIRI