Review
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

PPh Atas Pembayaran Jasa Konstruksi

A+
A-
1
A+
A-
1
PPh Atas Pembayaran Jasa Konstruksi

Pertanyaan:

Perusahaan kami melakukan transaksi dengan pengusaha konstruksi yang memiliki jenis usaha jasa pelaksanaan konstruksi dan memiliki kualifikasi besar (berdasarkan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi). Namun, pada faktanya lawan transaksi tersebut juga turut melaksanakan jasa perencanaan. Pertanyaan kami adalah berapakah tarif pemotongan PPh Final yang seharusnya kami terapkan atas pembayaran jasa perencanaan yang diberikan oleh lawan transaksi kami tersebut?

Lini, Jakarta

Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Lini. Untuk menjawabnya, berikut kami kutip terlebih dulu mengenai definisi perencaanan dan pelaksanaan konstruksi yang diambil dari Pasal 1 angka 4 dan 5 Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2008 jo PP No. 40 Tahun 2009, yang berbunyi:

“4. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.

5. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build).”

Mengacu pada aturan itu, Hal yang perlu digarisbawahi terkait penentuan pengenaan PPh Final bagi pengusaha jasa konstruksi antara lain apakah jasa yang dilakukan oleh pengusaha tersebut mendapatkan pernyataan ahli yang profesional ataukah tidak.

Adapun maksud dari frasa “yang dinyatakan ahli yang profesional” dapat berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi sebagaimana penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf a PP 51/2008 dan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11a Tahun 2008.

Dengan demikian, mengenai kasus yang terjadi pada perusahaan Ibu, sebaiknya Ibu perlu melihat kembali kepada dokumen Sertifikat Badan Usaha (SBU) atau Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang ada serta substansi pekerjaannya.

Jika SBU/SIUJK lawan transaksi Ibu menyatakan bahwa jenis usaha yang tertera adalah pelaksana dengan kualifikasi besar dan dalam subkualifikasi tidak termasuk di dalamnya pekerjaan perencanaan, maka atas pembayaran jasa perencanaan tersebut dipotong PPh Final sebesar 6% (Perencanaan Konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha).

Namun demikian, jika jasa perencanaan tersebut adalah satu kesatuan (saling terintegrasi seperti EPC Contract) dan dalam SBU/SIUJK menyatakan jenis usaha adalah pelaksana dengan kualifikasi besar namun dalam subkualifikasi termasuk di dalamnya jasa terintegrasi, maka jasa perencanaan yang dilakukan tersebut dipotong PPh Final sebesar 3% (masuk kepada Pelaksana Konstruksi besar).

Demikian jawaban dari kami. Semoga bisa membantu kesulitan Ibu. ()

(Disclaimer)
Topik : konsultasi pajak, pph jasa konstruksi, pph final
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 10 Juni 2020 | 17:13 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 10 Juni 2020 | 16:45 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 07 Juni 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
berita pilihan
Kamis, 09 Juli 2020 | 13:41 WIB
KINERJA FISKAL
Kamis, 09 Juli 2020 | 13:36 WIB
PENERIMAAN CUKAI
Kamis, 09 Juli 2020 | 13:14 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 09 Juli 2020 | 12:24 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 09 Juli 2020 | 11:25 WIB
KONSULTASI
Kamis, 09 Juli 2020 | 11:17 WIB
KEGIATAN EKSPOR IMPOR
Kamis, 09 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Kamis, 09 Juli 2020 | 10:51 WIB
KOTA BENGKULU