Berita
Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

PP Baru Penyelenggaraan KEK, Ada Pengaturan Soal Fasilitas Pajak

A+
A-
4
A+
A-
4
PP Baru Penyelenggaraan KEK, Ada Pengaturan Soal Fasilitas Pajak

PP 40/2021. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah merilis beleid yang mengatur tentang penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Beleid itu juga memuat pemberian fasilitas dan kemudahan di bidang pajak, kepabeanan, dan cukai kepada badan usaha/pelaku usaha di KEK.

Beleid yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 40/2021. PP ini dirilis sebagai tindak lanjut dari evaluasi pengembangan KEK. PP ini merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja yang juga memuat berbagai kebijakan untuk menjaring penanaman modal.

“Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus,” demikian bunyi pertimbangan PP 40/2021, dikutip pada Senin (15/3/2021).

Baca Juga: Mencermati Aturan Pengkreditan Pajak PKP yang Belum Lakukan Penyerahan

Beleid ini berlaku mulai 2 Februari 2021. Berlakunya PP 40/2021 sekaligus mencabut 2 beleid terdahulu, yaitu PP 1/2020 dan PP 12/2020. Adapun PP 40/2021 terdiri atas 18 Bab dan 166 pasal.

Secara garis besar, beleid ini mengatur 7 ruang lingkup penyelenggaraan KEK, yakni lokasi, kriteria, dan kegiatan usaha; pengusulan pembentukan KEK; penetapan KEK; pembangunan dan pengoperasian KEK; kelembagaan KEK; pengelolaan KEK; serta fasilitas dan kemudahan.

Adapun yang dimaksud dengan KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Simak Artikel ‘Apa Itu Kawasan Ekonomi Khusus?’.

Baca Juga: Penjelasan BKF Soal Realisasi Investasi Kuartal II/2021 Tumbuh 16%

Pengembangan KEK dilakukan melalui penyiapan kawasan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Melalui PP 40/2021 pemerintah memberikan tujuh fasilitas dan kemudahan terkait dengan penyelenggaraan KEK.

Fasilitas dan kemudahan tersebut meliputi pertama, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. Kedua, lalu lintas barang. Ketiga, ketenagakerjaan. Keempat, keimigrasian. Kelima, pertanahan dan tata ruang. Keenam, perizinan berusaha. Ketujuh, fasilitas dan kemudahan lainnya.

Secara lebih terperinci, fasilitas dan kemudahan perpajakan yang diberikan berupa beragam insentif di bidang pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), kepabeanan, dan cukai.

Baca Juga: Tiru 2 Negara Ini, Pajak Kekayaan Bisa Jadi Tren

Ada pula fasilitas tambahan yang ditujukan bagi pelaku usaha di KEK yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pariwisata (KEK pariwisata). Pelaku usaha di KEK pariwisata ini diberikan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai atas pemasukan barang modal dan/atau bahan baku usaha.

Selain pemerintah pusat, PP 40/2021 juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas pajak daerah dan/atau retribusi daerah kepada badan usaha dan/atau pelaku usaha di KEK.

Insentif pajak daerah dan/atau retribusi daerah tersebut paling sedikit diberikan berupa pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB) paling rendah 50% dan paling tinggi 100%. (kaw)

Baca Juga: Perkembangan Tarif PPh Badan di Indonesia

Topik : PP 40/2021, Kawasan Ekonomi Khusus, KEK, UU Cipta Kerja

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 27 Mei 2021 | 07:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Menuju Rezim Pajak yang Lebih Kompetitif Melalui UU Cipta Kerja

Sabtu, 22 Mei 2021 | 16:01 WIB
UU CIPTA KERJA

Ternyata Begini Dampak Perpajakan UU Cipta Kerja bagi Industri Sawit

Selasa, 11 Mei 2021 | 12:06 WIB
PENDAPATAN ASLI DAERAH

Dampak UU Cipta Kerja Terhadap Setoran PAD, Ini Kata Ketua Apeksi

Jum'at, 07 Mei 2021 | 09:40 WIB
PP 64/2021

Insentif Pajak untuk Dukung Tugas Bank Tanah Diberikan, Apa Saja?

berita pilihan

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:39 WIB
DDTC NEWSLETTER

BKP Strategis yang Tidak Dipungut PPN, Download Aturannya di Sini

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT

SPT Pajak Donald Trump Bakal Dibuka

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI

PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021, Ini Penjelasan Jokowi

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:35 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Hanya Bulan Ini, Pemutihan Denda Pajak Digelar

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KOREA SELATAN

Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:17 WIB
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Lantik Inspektur Jenderal yang Baru, Sri Mulyani Minta Ini

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:50 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Ini Penyebab Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tak Lolos Seleksi

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP