Berita
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA
Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Pikat Ekspatriat Kaya Raya, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

A+
A-
0
A+
A-
0
Pikat Ekspatriat Kaya Raya, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Ilustrasi.

BANGKOK, DDTCNews - Pemerintah Thailand berencana menyiapkan berbagai stimulus, termasuk insentif pajak, untuk menarik para ekspatriat asing untuk berinvestasi dan menetap di Thailand.

Juru Bicara Pemerintah Thailand Thanakorn Wangboonkongchana memerinci relaksasi yang akan diberikan seperti izin kerja otomatis, perlakuan PPh yang sama, visa 10 tahun, pembebasan PPh yang diperoleh dari luar negeri, dan kepemilikan properti serta tanah di Thailand.

"Pemerintah mengharapkan orang asing ini untuk menghabiskan rata-rata satu juta baht per orang per tahun saat tinggal dan bekerja di Thailand, atau sekitar satu triliun baht dalam lima tahun ke depan secara total," katanya seperti dilansir Bangkok Post, Kamis (16/09/2021).

Baca Juga: Awasi Wajib Pajak, Ini yang Dimanfaatkan DJP

Sekalipun demikian, pemerintah menetapkan kriteria warga negara asing yang dapat memperoleh fasilitas tersebut. Pertama, warga asing yang berinvestasi 16,5 juta baht atau Rp7,1 miliar dalam obligasi pemerintah berbentuk investasi asing langsung atau real estat.

Kedua, pensiunan kaya yang berusia minimal 50 tahun harus memiliki dana pensiun yang cukup untuk hidup di Thailand dan menginvestasikan Rp3,5 miliar pada obligasi pemerintah berbentuk investasi asing langsung atau real estat.

Ketiga, profesional yang tertarik bekerja dan menetap di Thailand merupakan profesional digital, karyawan perusahaan besar, dan menjelang pensiun. Keempat, profesional harus berkompeten untuk bekerja sebagai ahli di industri Thailand.

Baca Juga: Lapor LACK-11 ke Bea Cukai, Ini Cara Daftar Akun Portal Pengguna Jasa

Untuk menjadi ahli di industri, warga negara asing harus memiliki pengalaman bekerja minimum lima tahun, penghasilan minimum US$40.000 atau Rp570 juta per tahun dan memiliki polis asuransi kesehatan dengan nilai pertanggungan US$100.000 atau Rp1,4 miliar.

Melalui kebijakan tersebut diharapkan dapat diperoleh dana investasi asing yang masuk ke Thailand mencapai 800 miliar bath atau Rp345 triliun dari 90.000 orang asing yang tinggal dan memanfaatkan fasilitas tersebut di Thailand.

Pemerintah juga menargetkan tambahan penerimaan sejumlah 270 miliar baht atau Rp116 triliun dari orang asing yang tinggal di Thailand dengan perincian PPN mencapai 70 miliar baht, PPh 180 miliar baht, dan pajak dari investasi mencapai 22 miliar baht. (rizki/rig)

Baca Juga: DJP Lakukan Digitalisasi Surat Tagihan Pajak, Ini Tujuannya

Topik : thailand, ekspatriat, warga negara asing, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Awasi Wajib Pajak, Ini yang Dimanfaatkan DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN

Lapor LACK-11 ke Bea Cukai, Ini Cara Daftar Akun Portal Pengguna Jasa

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

DJP Lakukan Digitalisasi Surat Tagihan Pajak, Ini Tujuannya

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Uji Coba KPP Mikro Tidak Dilanjutkan, Ini Hasil Evaluasi DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA

UMKM Dapat Porsi 40% Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Pemanfaatan Insentif Sumbang 22,1% Penurunan Penerimaan Pajak 2020

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:00 WIB
KOTA SURAKARTA

Nunggak Bayar PPN, 7 Mobil Milik Perusahaan Disita DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK

Apa Itu Edukasi Perpajakan?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 11:20 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Jenis Natura atau Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek Pajak