Fokus
Literasi
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Peserta Tax Amnesty Ikut PPS, Menkeu: Kesempatan Hindari Sanksi 200%

A+
A-
19
A+
A-
19
Peserta Tax Amnesty Ikut PPS, Menkeu: Kesempatan Hindari Sanksi 200%

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Program pengungkapan sukarela (PPS) menjadi kesempatan yang baik bagi peserta tax amnesty 2016/2017. Hal tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (22/11/2021).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan untuk wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty, PPS menjadi kesempatan yang baik untuk mengungkap semua harta yang belum dilaporkan. Apalagi, ada ancaman sanksi 200%.

“Sehingga ini kesempatan kalau Anda ingin menghindari sanksi yang 200% dengan masuk di program pengungkapan sukarela ini," ujarnya.

Baca Juga: Redam Inflasi, Program Keringanan Pajak Berlaku Mulai 1 Februari

Dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), wajib pajak peserta tax amnesty yang mengikuti PPS pada skema kebijakan I (perolehan harta 1 Januari 1985—31 Desember 2015) tidak dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) UU Pengampunan Pajak.

Adapun dalam Pasal 18 ayat (3) UU Pengampunan Pajak disebutkan atas penghasilan yang belum atau diungkapkan dalam surat pernyataan pengampunan pajak dikenai PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar.

Selain mengenai PPS ada pula bahasan terkait dengan rencana aturan turunan dari UU HPP. Ada pula bahasan tentang pajak atas natura.

Baca Juga: Tanpa Harus ke Kantor Pajak, Ini Solusi Lupa EFIN dari DJP

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Tidak Mendekati Tenggat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan selain peserta tax amnesty, PPS dapat diikuti wajib pajak orang pribadi yang belum mengikuti tax amnesty untuk harta perolehan 2016-2020 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2020.

Pemerintah akan menyelenggarakan PPS selama 6 bulan, mulai 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022. Nantinya, peserta PPS akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) final yang tarifnya berbeda-beda tergantung pada perlakuan wajib pajak terhadap harta yang diungkapkan. Simak ‘Mau Ikut Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak? Ini Aturannya’.

Sri Mulyani meminta wajib pajak tidak perlu berpikir terlalu panjang untuk mengikuti PPS. Menurutnya, ada risiko gangguan sistem jika baru mengikuti PPS menjelang tenggat. "Saya harap tidak menunggu sampai tanggal 29 Juni," kata Sri Mulyani. (DDTCNews)

Baca Juga: Soal Insentif PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah, Ini Kata DJP

Pemeriksaan Pajak

Ditjen Pajak (DJP) menegaskan harta yang disampaikan dalam PPS tidak akan diperiksa. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan ketentuan tersebut telah diatur dalam UU HPP. Meski demikian, DJP tetap dapat melakukan pemeriksaan terhadap harta yang belum disampaikan dalam PPS.

"Undang-undang yang memberikan garansi, bukan saya. Jadi, yang betul-betul tidak dilaporkan itu yang menjadi objek pemeriksaan berikutnya," katanya.

Suryo mengatakan UU HPP menyebut DJP tidak akan melakukan pemeriksaan setelah wajib pajak mengikuti PPS, kecuali apabila ditemukan harta yang belum disampaikan. Oleh karena itu, dia mengajak wajib pajak langsung menyampaikan semua hartanya ketika PPS berlangsung. Simak ‘UU HPP Jamin Peserta PPS Tak Bakal Diperiksa, Kecuali Kondisi Ini’. (DDTCNews/Kontan)

Baca Juga: Produk Deposito Kurang Laku, Asosiasi Bank Minta Relaksasi Pajak

43 Aturan Turunan

Pemerintah akan menyiapkan setidaknya 43 aturan turunan atau pelaksana untuk mendukung implementasi UU HPP.

Aturan pelaksana yang dimaksud antara lain 8 peraturan pemerintah (PP) dan 35 peraturan menteri keuangan (PMK). Sosialisasi pun diselenggarakan agar pemerintah dapat menyerap aspirasi wajib pajak atas peraturan-peraturan turunan tersebut.

"Sosialisasi kepada para pengusaha asosiasi juga dilakukan sembari menyerap aspirasi untuk penyusunan aturan pelaksanaan dari UU HPP," ujar Dirjen Pajak Suryo Utomo. Simak ‘Gelar Kick Off Sosialisasi UU HPP Hari Ini, DJP Bakal Adakan Roadshow’. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)

Baca Juga: Petugas Pajak Datangi Kantor Kecamatan, Ingatkan ASN Lapor SPT

Pajak atas Natura

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan fasilitas-fasilitas yang diterima karyawan dari pemberi kerja seperti laptop dan ponsel tidak akan dipajaki.

Melalui UU HPP, natura dan kenikmatan yang dianggap sebagai objek pajak adalah fasilitas-fasilitas yang diterima oleh segmen tertentu dan luar biasa besar sehingga adil untuk dianggap sebagai penghasilan dan dikenai pajak.

"Ini yang sering judulnya 'semua fasilitas kantor dipajaki', itu salah. Kita hanya memberikan suatu threshold tertentu. Kalau pekerja dapat fasilitas laptop masa dipajaki? Kan enggak begitu," ujar Sri Mulyani. (DDTCNews/Kontan)

Baca Juga: Masuk 2022, Jutaan SPT Tahun Pajak 2020 Masih Belum Diproses

Pemerintah Atur Perincian Natura

Pemerintah akan memerinci ketentuan mengenai pengakuan natura sebagai penghasilan bagi penerima dan biaya bagi perusahaan yang memberikan. Simak Fokus Bersiap, Penghasilan Selain Uang Bakal Kena Pajak.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan nantinya natura yang diakui sebagai biaya bagi perusahaan harus mendapatkan perlakuan yang sama di sisi penerima natura.

"Misalkan dapat mobil, biaya perawatan dan penyusutan misalkan 1 tahun itu Rp100 juta maka nilai itu yang diakui sebagai penghasilan bagi penerima fasilitas," ujar Yon. Simak ‘Pengakuan Natura Sebagai Penghasilan dan Biaya Segera Diperinci’. (DDTCNews)

Baca Juga: WP Jangan Lupa! Dividen Bebas Pajak Perlu Dilaporkan di SPT Tahunan

Piutang Tak Tertagih

DJP menyebut UU HPP mengatur pembentukan atau pemupukan dana cadangan piutang tak tertagih dapat menjadi pengurang penghasilan bruto.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan cadangan piutang tak tertagih dapat dibebankan sebagai biaya atas beberapa pencadangan yang dilakukan. Saat ini, DJP tengah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai ketentuan cadangan piutang tak tertagih tersebut.

"Kami berkoordinasi dengan beberapa pihak, tidak hanya dengan internal Kementerian Keuangan, tetapi juga Otoritas Jasa Keuangan," katanya. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Mantan Kepala SEC Beberkan Kelemahan Kebijakan Pajak Cryptocurreny

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak, program pengungkapan sukarela, tax amnesty, UU HPP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 18 Januari 2022 | 09:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Beralih ke Core Tax System, Beberapa Aplikasi DJP Bakal Diganti

Selasa, 18 Januari 2022 | 09:22 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022

PPS Jadi Sarana bagi WP Masuki Era Transparansi Pajak

Selasa, 18 Januari 2022 | 09:21 WIB
DATA PPS HARI INI

Data PPS 17 Januari 2022: Hampir 5.000 Wajib Pajak Sudah Ungkap Harta

berita pilihan

Selasa, 18 Januari 2022 | 19:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengumuman! Tahun Ini Tak Ada Rekrutmen CPNS, Kecuali untuk Kedinasan

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:30 WIB
POLANDIA

Redam Inflasi, Program Keringanan Pajak Berlaku Mulai 1 Februari

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:24 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Tanpa Harus ke Kantor Pajak, Ini Solusi Lupa EFIN dari DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:07 WIB
INSENTIF PAJAK

Soal Insentif PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah, Ini Kata DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:49 WIB
KP2KP BANAWA

Petugas Pajak Datangi Kantor Kecamatan, Ingatkan ASN Lapor SPT

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Masuk 2022, Jutaan SPT Tahun Pajak 2020 Masih Belum Diproses

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:00 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

WP Jangan Lupa! Dividen Bebas Pajak Perlu Dilaporkan di SPT Tahunan

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:33 WIB
PENANGANAN COVID-19

Omicron Naik, Jokowi Minta Warga 'Rem' Bepergian & Bekerja dari Rumah

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:30 WIB
THAILAND

Mantan Kepala SEC Beberkan Kelemahan Kebijakan Pajak Cryptocurreny