Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Gelar Kick Off Sosialisasi UU HPP Hari Ini, DJP Bakal Adakan Roadshow

A+
A-
1
A+
A-
1
Gelar Kick Off Sosialisasi UU HPP Hari Ini, DJP Bakal Adakan Roadshow

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) bersama Dirjen Pajak Suryo Utomo dan Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto dalam acara Kick Off Sosialisasi Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada hari ini, Jumat (19/11/2021). (foto: DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menggelar Kick Off Sosialisasi Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada hari ini, Jumat (19/11/2021).

Dalam acara tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan reformasi perpajakan sangat diperlukan untuk mendukung upaya mewujudkan Indonesia maju. Indonesia bercita-cita menjadi negara high income dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2045.

“Di masa bonus demografi menjadi momentum reformasi untuk penguatan fondasi dan daya saing. Dibutuhkan reformasi struktural yang didukung dengan reformasi fiskal yang berkelanjutan,” ujarnya di Bali Nusa Dua Convention Center.

Baca Juga: Perusahaan Leasing Peringatkan Pemilik Kendaraan Soal Tarif Cukai

Di tengah upaya mewujudkan Indonesia maju, sambungnya, pandemi Covid-19 telah mengguncang perekonomian dan menimbulkan tekanan fiskal yang signifikan. Pada 2020, pertumbuhan ekonomi terkontraksi -2,07%, jauh di bawah asumsi dalam APBN sebesar 5,3%.

Penerimaan pajak melemah menjadi hanya mencapai 8,33% terhadap produk domestik bruto (PDB). Performa tersebut di bawah kondisi rata-rata dalam 5 tahun terakhir pada level 10,2%. Sementara defisit dan rasio utang meningkat tajam.

Sampai dengan saat ini, APBN telah bekerja keras untuk menahan agar pemburukan tidak terjadi terlalu dalam. Untuk mengantisipasi dampak pemulihan perekonomian pascapandemi yang masih dibayangi ketidakpastian, reformasi perpajakan yang mendorong sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel menjadi semakin diperlukan. Untuk itulah, UU HPP diterbitkan.

Baca Juga: Negara Uni Eropa Punya 3 Skema Adopsi Pajak Minimum Global, Apa Saja?

UU HPP, menurut Sri Mulyani, merupakan suatu bekal dalam meneruskan perjalanan Indonesia maju yang mengalami disrupsi luar biasa akibat Covid-19. Reformasi yang dilakukan pada masa pandemi ini diharapkan menjadi momentum yang tepat untuk mengantisipasi dampak ketidakpastian ekonomi global.

Reformasi juga diharapkan dapat menjadi instrumen multidimensional objektif, yaitu fungsi penerimaan pajak yang berjalan bersamaan dengan pemberian insentif untuk mendukung dunia usaha pulih, tapi tidak menjadikan administrasinya makin sulit.

Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto mengatakan UU HPP adalah hasil kolaborasi semua pemangku kepentingan. DPR melibatkan setidaknya 80 asosiasi, akademisi, organisasi pendidikan dan kesehatan, Himbara, dan pihak lain untuk mendapat masukan.

Baca Juga: Urutin Dokumen, Bukan Urutin yang Lain!

Setelah UU HPP ini disahkan, DPR berkomitmen untuk terus mengawal reformasi yang dilakukan pemerintah dan terus bekerja sama dalam pelaksanaan serta pengawasan UU HPP. Dengan demikian, tujuan pembentukan UU untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat tercapai.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan UU HPP memuat beberapa perubahan yang didasarkan pada masukan dari para pemangku kepentingan. Suryo juga mengungkapkan akan ada 43 aturan pelaksana UU HPP.

Sebanyak 8 aturan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) dan 35 dalam bentuk peraturan menteri keuangan (PMK). Oleh sebab itu, pemerintah sangat mengharapkan masukan dari para pemangku kepentingan dalam penyusunan aturan pelaksana tersebut.

Baca Juga: Insentif Masih Dibutuhkan, Keringanan PPN Diperpanjang Hingga Maret

Suryo mengatakan sosialisasi dibutuhkan agar implementasi kebijakan lebih optimal. Oleh sebab itu, DJP berencana melakukan rangkaian kegiatan sosialisasi, termasuk acara kick off sosialisasi yang dilakukan pada hari ini.

Setelah itu, DJP akan melanjutkan roadshow sosialisasi UU HPP, khususnya PPS yang jangka waktunya hanya 6 bulan sejak 1 Januari 2022. Roadshow akan digelar beberapa kota lain di Indonesia, seperti Medan, Jakarta, Bandung, dan Balikpapan.

Optimalisasi media sosial dan media massa dilakukan melalui talkshow, media briefing, dan media gathering. Para fungsional penyuluh pajak di masing-masing unit vertikal DJP dikerahkan untuk menyosialisasikan UU HPP di wilayah kerja masing-masing. Selain itu, akan dilakukan juga dialog serap aspirasi kepada asosiasi-asosiasi di Indonesia.

Baca Juga: DJP Mulai Kirim Email Blast Soal PPS ke Wajib Pajak, Begini Isinya

“Sosialisasi kepada para pengusaha asosiasi juga dilakukan sembari menyerap aspirasi untuk penyusunan aturan pelaksanaan dari UU HPP,” kata Suryo. (kaw)

Topik : UU HPP, pajak, sosialisasi, Ditjen Pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Musaddat

Jum'at, 19 November 2021 | 14:12 WIB
Harapan kita semoga reformasi perpajakan dapat mendorong sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel, itu kata Bu Menteri.. Semoga.. 🙂
1

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 16 Januari 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Alami Kendala Buat Kode Billing untuk PPS, Ini Saran DJP

Minggu, 16 Januari 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Formulir SPT Tahunan

Minggu, 16 Januari 2022 | 10:30 WIB
INGGRIS

Implementasi Pajak Minimum Global, Pemerintah Minta Masukan Publik

Minggu, 16 Januari 2022 | 10:00 WIB
AGENDA PAJAK

Universitas Bunda Mulia Gelar Webinar Pajak, Bahas UU HPP

berita pilihan

Senin, 17 Januari 2022 | 17:00 WIB
INGGRIS

Perusahaan Leasing Peringatkan Pemilik Kendaraan Soal Tarif Cukai

Senin, 17 Januari 2022 | 16:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Negara Uni Eropa Punya 3 Skema Adopsi Pajak Minimum Global, Apa Saja?

Senin, 17 Januari 2022 | 16:25 WIB
CERITA DAN HUMOR PAJAK

Urutin Dokumen, Bukan Urutin yang Lain!

Senin, 17 Januari 2022 | 16:00 WIB
ANGKA KEMISKINAN

BPS: Jumlah Penduduk Miskin September 2021 Capai 26,5 Juta Orang

Senin, 17 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Mulai Kirim Email Blast Soal PPS ke Wajib Pajak, Begini Isinya

Senin, 17 Januari 2022 | 14:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Enam Kondisi Bukti Pot/Put Unifikasi Tetap Perlu Dibuat

Senin, 17 Januari 2022 | 13:57 WIB
PMK 186/2021

Terbit PMK Baru Soal Pengawasan Akuntan Publik, Ini yang Diatur