Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Gelar Kick Off Sosialisasi UU HPP Hari Ini, DJP Bakal Adakan Roadshow

A+
A-
1
A+
A-
1
Gelar Kick Off Sosialisasi UU HPP Hari Ini, DJP Bakal Adakan Roadshow

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) bersama Dirjen Pajak Suryo Utomo dan Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto dalam acara Kick Off Sosialisasi Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada hari ini, Jumat (19/11/2021). (foto: DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menggelar Kick Off Sosialisasi Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada hari ini, Jumat (19/11/2021).

Dalam acara tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan reformasi perpajakan sangat diperlukan untuk mendukung upaya mewujudkan Indonesia maju. Indonesia bercita-cita menjadi negara high income dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2045.

“Di masa bonus demografi menjadi momentum reformasi untuk penguatan fondasi dan daya saing. Dibutuhkan reformasi struktural yang didukung dengan reformasi fiskal yang berkelanjutan,” ujarnya di Bali Nusa Dua Convention Center.

Baca Juga: Ada Pajak Minimum, Beban Pajak Korporasi AS Bakal Tembus US$223 Miliar

Di tengah upaya mewujudkan Indonesia maju, sambungnya, pandemi Covid-19 telah mengguncang perekonomian dan menimbulkan tekanan fiskal yang signifikan. Pada 2020, pertumbuhan ekonomi terkontraksi -2,07%, jauh di bawah asumsi dalam APBN sebesar 5,3%.

Penerimaan pajak melemah menjadi hanya mencapai 8,33% terhadap produk domestik bruto (PDB). Performa tersebut di bawah kondisi rata-rata dalam 5 tahun terakhir pada level 10,2%. Sementara defisit dan rasio utang meningkat tajam.

Sampai dengan saat ini, APBN telah bekerja keras untuk menahan agar pemburukan tidak terjadi terlalu dalam. Untuk mengantisipasi dampak pemulihan perekonomian pascapandemi yang masih dibayangi ketidakpastian, reformasi perpajakan yang mendorong sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel menjadi semakin diperlukan. Untuk itulah, UU HPP diterbitkan.

Baca Juga: Tak Hanya Kumpulkan Data, Kantor Pajak Juga 'Tandai' Kedai Kekinian WP

UU HPP, menurut Sri Mulyani, merupakan suatu bekal dalam meneruskan perjalanan Indonesia maju yang mengalami disrupsi luar biasa akibat Covid-19. Reformasi yang dilakukan pada masa pandemi ini diharapkan menjadi momentum yang tepat untuk mengantisipasi dampak ketidakpastian ekonomi global.

Reformasi juga diharapkan dapat menjadi instrumen multidimensional objektif, yaitu fungsi penerimaan pajak yang berjalan bersamaan dengan pemberian insentif untuk mendukung dunia usaha pulih, tapi tidak menjadikan administrasinya makin sulit.

Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto mengatakan UU HPP adalah hasil kolaborasi semua pemangku kepentingan. DPR melibatkan setidaknya 80 asosiasi, akademisi, organisasi pendidikan dan kesehatan, Himbara, dan pihak lain untuk mendapat masukan.

Baca Juga: Semua Sistem DJP Bakal Pakai NIK Sebagai Basis Data Wajib Pajak OP

Setelah UU HPP ini disahkan, DPR berkomitmen untuk terus mengawal reformasi yang dilakukan pemerintah dan terus bekerja sama dalam pelaksanaan serta pengawasan UU HPP. Dengan demikian, tujuan pembentukan UU untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat tercapai.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan UU HPP memuat beberapa perubahan yang didasarkan pada masukan dari para pemangku kepentingan. Suryo juga mengungkapkan akan ada 43 aturan pelaksana UU HPP.

Sebanyak 8 aturan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) dan 35 dalam bentuk peraturan menteri keuangan (PMK). Oleh sebab itu, pemerintah sangat mengharapkan masukan dari para pemangku kepentingan dalam penyusunan aturan pelaksana tersebut.

Baca Juga: Peta PBB Bisa Diakses di Aplikasi 'Jakarta Satu', Ada ID Objek Pajak

Suryo mengatakan sosialisasi dibutuhkan agar implementasi kebijakan lebih optimal. Oleh sebab itu, DJP berencana melakukan rangkaian kegiatan sosialisasi, termasuk acara kick off sosialisasi yang dilakukan pada hari ini.

Setelah itu, DJP akan melanjutkan roadshow sosialisasi UU HPP, khususnya PPS yang jangka waktunya hanya 6 bulan sejak 1 Januari 2022. Roadshow akan digelar beberapa kota lain di Indonesia, seperti Medan, Jakarta, Bandung, dan Balikpapan.

Optimalisasi media sosial dan media massa dilakukan melalui talkshow, media briefing, dan media gathering. Para fungsional penyuluh pajak di masing-masing unit vertikal DJP dikerahkan untuk menyosialisasikan UU HPP di wilayah kerja masing-masing. Selain itu, akan dilakukan juga dialog serap aspirasi kepada asosiasi-asosiasi di Indonesia.

Baca Juga: Belum Tuntas Lapor SPT, Pemilik Kedai Makan Didatangi Petugas Pajak

“Sosialisasi kepada para pengusaha asosiasi juga dilakukan sembari menyerap aspirasi untuk penyusunan aturan pelaksanaan dari UU HPP,” kata Suryo. (kaw)

Topik : UU HPP, pajak, sosialisasi, Ditjen Pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Musaddat

Jum'at, 19 November 2021 | 14:12 WIB
Harapan kita semoga reformasi perpajakan dapat mendorong sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel, itu kata Bu Menteri.. Semoga.. 🙂
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 11 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tambahan Penerimaan dari Kenaikan Tarif PPN Capai Rp21 Triliun

Kamis, 11 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Harta PPS yang Bakal Direpatriasi Capai Rp16 T, DJP Awasi Prosesnya

Kamis, 11 Agustus 2022 | 18:23 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Dirjen Pajak Evaluasi Pemanfaatan Insentif PPnBM DTP dan PPN Rumah DTP

Kamis, 11 Agustus 2022 | 18:01 WIB
PENERIMAAN PAJAK

PPh Badan Tumbuh 132,4% Hingga Juli 2022, Begini Kata Sri Mulyani

berita pilihan

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 19:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Ada Pajak Minimum, Beban Pajak Korporasi AS Bakal Tembus US$223 Miliar

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KP2KP PINRANG

Tak Hanya Kumpulkan Data, Kantor Pajak Juga 'Tandai' Kedai Kekinian WP

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Semua Sistem DJP Bakal Pakai NIK Sebagai Basis Data Wajib Pajak OP

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:09 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Peta PBB Bisa Diakses di Aplikasi 'Jakarta Satu', Ada ID Objek Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:00 WIB
APBN 2022

APBN Cetak Surplus Lagi, Pembiayaan Utang Turun 49,5 Persen

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:23 WIB
KP2KP PANGKAJENE

Belum Tuntas Lapor SPT, Pemilik Kedai Makan Didatangi Petugas Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PAJAK DAERAH

BPKP Sebut Banyak Pemda Tak Serius Tetapkan Angka Target Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 16:30 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Muncul Kasus e-Meterai Palsu, Peruri Ungkap Modusnya

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:45 WIB
DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Pentingnya Mendalami Pemahaman Pajak Internasional, Termasuk P3B

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH

Cara Blokir STNK Secara Online di Provinsi Jawa Barat