Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Perusahaan Pers Bakal Dikenai Pajak Iklan, PM Beri Klarifikasi

A+
A-
0
A+
A-
0
Perusahaan Pers Bakal Dikenai Pajak Iklan, PM Beri Klarifikasi

Perdana Menteri (PM) Polandia Mateusz Morawiecki (foto: https://archiwum.premier.gov.pl/)

BRUSSELS, DDTCNews – Komisi Eropa memberikan perhatian khusus perihal rencana Pemerintah Polandia mengenakan pajak atas iklan yang dihasilkan oleh media lokal.

Komisioner Eropa Paolo Gentiloni mengatakan Komisi Eropa saat ini tengah memantau rancangan undang-undang pajak Polandia. Menurutnya, pengawasan komisi untuk memastikan RUU tentang pajak tidak mengancam sistem media yang bebas dan plural.

"Komisi telah menerima kekhawatiran dari pemangku kepentingan media tentang usulan pajak 5% hingga 7% atas pendapatan iklan perusahaan digital dan media. Kami harap Pemerintah Polandia mendengarkan hal tersebut," katanya dikutip pada Senin (31/5/2021).

Baca Juga: Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Gentiloni menuturkan RUU Pajak Iklan menargetkan perusahaan digital multinasional dengan pendapatan tahunan lebih dari €750 juta dan mendapatkan penerimaan lebih dari €5 juta dari pasar domestik.

Dalam RUU tersebut, perusahaan pers lokal akan dikenakan pajak iklan jika membukukan pendapatan iklan tahunan lebih dari 50 juta zloty Polandia atau setara dengan Rp194 miliar. Perusahaan pers yang didanai oleh anggaran negara dikecualikan dari pungutan pajak iklan.

"Uni Eropa berharap negara anggota tetap memastikan kebijakan mereka termasuk pada bidang fiskal tidak memengaruhi tugas media yang bebas, independen, dan plural," ujarnya.

Baca Juga: Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Polandia Mateusz Morawiecki sudah mengklarifikasi perihal RUU Pajak Iklan bagi perusahaan media lokal. Dia memastikan RUU tersebut tidak ditujukan kepada perusahaan media kecil dan beroperasi secara regional.

Seperti dilansir Tax Notes International, pemerintah akan menyusun ulang proposal pajak iklan. Proposal tersebut akan ditinjau ulang oleh Kementerian Keuangan. Otoritas fiskal menilai penerimaan dari pajak iklan tersebut akan mendukung pembiayaan pembangunan.

Hasil pungutan pajak iklan akan digunakan untuk meningkatkan sistem pelayanan kesehatan, konservasi alam dan pelestarian monumen nasional. Selain itu, setoran pajak juga akan digunakan untuk belanja kegiatan promosi warisan budaya nasional Polandia. (rig)

Baca Juga: Pengenaan Pajak Keuntungan Modal atas Cryptocurrency Akhirnya Ditunda

Topik : polandia, Komisi Eropa, pajak iklan, kebijakan pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:30 WIB
PAKISTAN

Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:00 WIB
AUSTRALIA

Aturan Penyusutan Aset Direvisi, Klaim Pajak Bisa Hingga Rp1,73 Miliar

Jum'at, 03 Desember 2021 | 13:00 WIB
AFRIKA SELATAN

Konsumsi Makin Tinggi, Makanan Cepat Saji Diusulkan Kena Cukai

Kamis, 02 Desember 2021 | 19:30 WIB
LAPORAN ASIAN DEVELOPMENT BANK

Tingkatkan Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak, Ini Kata ADB

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 19:00 WIB
MALAYSIA

Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

Senin, 06 Desember 2021 | 18:00 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jangan Gampang Tergiur Penawaran Aset Kripto, Investor Perlu Tahu Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 17:21 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI

Cara Mengajukan Pemesanan Pita Cukai Rokok

Senin, 06 Desember 2021 | 16:37 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim