Berita
Minggu, 16 Januari 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Minggu, 16 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Minggu, 16 Januari 2022 | 14:00 WIB
KOTA KUPANG
Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Perusahaan Digital Pertanyakan Nasib Equalization Levy Pasca-Konsensus

A+
A-
0
A+
A-
0
Perusahaan Digital Pertanyakan Nasib Equalization Levy Pasca-Konsensus

Ilustrasi.

NEW DELHI, DDTCNews – Perusahaan multinasional di India kompak mendesak pemerintah agar tidak melakukan perluasan pungutan pajak. Pengusaha tidak ingin otoritas masih berupaya menambah pungutan selepas disepakatinya proposal 2 pilar oleh 136 yurisdiksi di dunia.

Desakan perusahaan multinasional ini berhulu pada kebijakan equalization levy yang saat ini berlaku terhadap entitas ekonomi digital. Perusahaan asing ingin ada kejelasan mengenai ketentuan terkait pemajakan digital setelah konsensus pajak global disepakati nanti.

Pengusaha ingin pemerintah memberikan jaminan bahwa tidak akan ada beban pajak baru ke depannya. Tak main-main, perusahaan skala besar yang berbasis di India ikut mengerahkan konsultan pajak mereka untuk menanggapi isu ini.

Baca Juga: Tak Hanya Indonesia, Turki Juga Adakan PPS pada Tahun Ini

"Sesuai perjanjian yang dirilis OECD, negara mana pun tidak boleh membuat cakupan pajak baru per 8 Oktober. Langkah apapun yang menentang ini akan mencoreng spirit perjanjian," ungkap Ajay Rotti, salah satu penasihat pajak, dikutip dari economictimes.indiatimes.com, Jum’at (15/10/2021).

Pengusaha berharap pemerintah India dan negara lain yang telah sepakat dalam pembahasan Pilar 1 dan 2 agar tunduk terhadap perjanjian nantinya. Perluasan definisi dalam kalimat perjanjian dianggap menentang konsesus internasional yang telah disetujui.

Pengusaha di India sendiri masih keberatan dengan skema penganaan pajak digital melalui equalisation levy. Pada 2016 lalu, pemerintah berencana mengenakan pajak dengan tarif 6% atas transaksi digital yang dilakukan dengan negara lain.

Baca Juga: Lawan Diabetes, Cukai Minuman Berpemanis Jadi Jurus Pemerintah

Sayangnya, saat ini definisi transaksi digital sudah terlalu luas. Meski hanya dengan tarif 2% saat ini, tapi seluruh kegiatan online yang perusahaan lakukan telah dipajaki. Misalnya penjualan barang atau jasa secara online, pembayaran, bahkan kegiatan pemesanan hotel.

Sebagai informasi, India mengenakan tarif pajak 2% terhadap e-commerce yang memiliki kehadiran ekonomi signifikan atau significant economic presence di India.

Oleh karenanya, para perusahaan multinasional ingin mendapatkan kepastian langsung dari pemerintah. Mereka tidak ingin ada beban pajak baru di masa depan.

Baca Juga: Tekan Harga Sewa, Otoritas Mulai Kenakan Pajak untuk Rumah Kosong

Perlu diketahui bahwa konsensus pajak dengan tarif minimum global 15% telah disetujui oleh 136 negara. Bersamaan dengan perjanjian ini, India juga akan menghapus ketentuan unilateralnya special ecomic presence atau bentuk usaha tetap bagi perusahaan digital. (tradiva sandriana/sap)

Topik : pajak internasional, ekonomi digital, India, equalization levy

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 11 Januari 2022 | 12:15 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Wamenkeu Sebut Kesepakatan Pilar 2 Ciptakan Era Baru Insentif Pajak

Senin, 10 Januari 2022 | 18:09 WIB
CHINA

Wah, Wajib Pajak China Kembali Kebanjiran Insentif Sampai 2023

Senin, 10 Januari 2022 | 18:00 WIB
BAHAMA

Pacu Ekonomi, Tarif Pajak Pertambahan Nilai Dipangkas 2 Persen

berita pilihan

Minggu, 16 Januari 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Potensi Pajak Besar, 20 Pemilik Mobil Mewah Diminta Mutasi Pelat Nomor

Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ungkap Tanah dan Kendaraan di Kebijakan I PPS? Ini Nilai yang Dipakai

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:00 WIB
KOTA KUPANG

Pemkot Ini Bersiap Kenakan Pajak Air Tanah

Minggu, 16 Januari 2022 | 13:00 WIB
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI

Kebutuhan Stimulus Penanganan Covid-19 Diprediksi Hanya Setengah Tahun

Minggu, 16 Januari 2022 | 12:00 WIB
TURKI

Tak Hanya Indonesia, Turki Juga Adakan PPS pada Tahun Ini

Minggu, 16 Januari 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Alami Kendala Buat Kode Billing untuk PPS, Ini Saran DJP

Minggu, 16 Januari 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Formulir SPT Tahunan

Minggu, 16 Januari 2022 | 10:30 WIB
INGGRIS

Implementasi Pajak Minimum Global, Pemerintah Minta Masukan Publik

Minggu, 16 Januari 2022 | 10:00 WIB
AGENDA PAJAK

Universitas Bunda Mulia Gelar Webinar Pajak, Bahas UU HPP