BERITA TERKINI
Foto bersama setelah penandatanganan nota kesepahaman.
JAKARTA, DDTCNews – PT. Pertamina (Persero) dan Ditjen Pajak (DJP) meningkatkan kerja sama integrasi data perpajakan. Jalan menuju kepatuhan kooperatif dari perusahaan pelat merah tangah dirintis oleh Pertamina.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan Dirjen Pajak Suryo Utomo pada hari ini, Kamis (19/12/2019). Ke depannya, integrasi data akan diperluas kepada seluruh aktivitas bisnis Pertamina.
“Kami ingin terapkan cooperative compliance dengan DJP karena integrasi data ini menguntungkan kedua belah pihak,” kata Dirut Pertamina Nicke Widyawati, Kamis (19/12/2019).
Nicke menjelaskan keuntungan bagi Pertamina dari integrasi data ini adalah menurunkan biaya kepatuhan atau cost of compliance atas aturan perpajakan. Potensi sengketa juga dapat ditekan karena data transaksi secara otomatis dapat diakses oleh otoritas pajak.
Dia menambahkan skema ini akan mendatangkan manfaat bagi kedua pihak dalam hal penyajian data dan monitoring secara real time. Selain itu, beban cost of collection bagi DJP juga dapat dikurangi.
Nicke menambahkan kerja sama ini akan strategis bagi kegiatan korporasi. P asalnya, kontribusi Pertamina tidak bisa dikatakan sedikit kepada kas negara. Pada tahun lalu, setoran pajak dan dividen dari Pertamina mencapai Rp120 triliun.
“Dengan integrasi ini maka DJP dapat me-review, mengevaluasi, dan memvalidasi pemenuhan kewajiban perpajakan PT Pertamina (Persero) sebelum SPT disampaikan," papar Nicke.
Dia menyampaikan kerja sama dengan DJP yang sudah dilakukan selama ini adalah host to host e-Faktur dan host to host e-SPT masa PPN. Dengan MoU ini, integrasi yang akan dilakukan berupa unifikasi e-Bupot transaksi yang dilakukan oleh Pertamina.
“Dengan integrasi maka tidak ada dusta diantara kita karena semua sudah transparan,” imbuh Nicke.
