FILIPINA

Pernah Terseret Kasus Pajak, Capres Ini Unggul dalam Pemilu 2022

Dian Kurniati | Selasa, 10 Mei 2022 | 11:00 WIB
Pernah Terseret Kasus Pajak, Capres Ini Unggul dalam Pemilu 2022

Pendukung calon presiden Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr., putra yang senama mendiang diktator Filipina, dan calon wakil presiden Sara Duterte-Carpio, putri Presiden Filipina Rodrigo Duterte, menonton pertunjukan kembang api selama kampanye terakhir sebelum pemilihan nasional 2022, di Kota Paranaque, Metro Manila, Filipina, Sabtu (7/5/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/Eloisa Lopez/FOC/djo

MANILA, DDTCNews - Kandidat calon presiden Filipina sekaligus anak mantan diktator Ferdinand Marcos, Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr unggul dalam hitung cepat pemilu 2022 yang diadakan pada 9 Mei 2022.

Marcos mengaku memiliki banyak agenda yang akan dilakukan setelah dikukuhkan sebagai presiden Filipina. Dia pun meminta masyarakat untuk terus memberikan dukungan kepadanya.

"Saya harap Anda tidak akan lelah mempercayai kami," katanya dikutip dari news.sky.com, Selasa (10/5/2022).

Baca Juga:
Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Berbagai hasil penghitungan cepat menunjukkan Marcos unggul jauh dari kandidat lainnya. Menurut data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Marcos bahkan telah mengumpulkan 29,9 juta suara atau dua kali lipat dari pesaing beratnya Leni Robredo, yang merupakan wakil presiden saat ini.

Pemenang pemilu kali ini akan menggantikan Presiden Rodrigo Duterte yang telah menjabat selama 6 tahun. Marcos mencalonkan diri berpasangan dengan Sara Duterte-Carpio yang merupakan putri dari Duterte.

Dalam proses pencalonannya, Marcos sempat memicu polemik karena karena tercatat masih memiliki tagihan pajak senilai P203,8 miliar atau Rp55,8 triliun. Otoritas juga telah mengirimkan surat tagihan pajak kepada Marcos pada akhir tahun lalu.

Baca Juga:
Besok Siang, Telepon dan Live Chat Kring Pajak Dihentikan Sementara

Menteri Keuangan Carlos Dominguez III menegaskan pemerintah akan berupaya menagih tunggakan pajak tersebut, walaupun ketentuan perpajakan pada 1983 telah dilakukan sejumlah perubahan.

Koalisi masyarakat Filipina juga sempat melayangkan petisi kepada KPU untuk mencoret Marcos dari daftar peserta pemilu, tetapi tidak dikabulkan. Koalisi menilai Marcos Jr tidak layak menjadi calon presiden karena tercatat telah melakukan tindak pidana penggelapan pajak pada 1995 dan menjalani hukuman penjara lebih dari 18 bulan. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

BERITA PILIHAN
Rabu, 24 April 2024 | 18:50 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Simpan Pinjam Modal Rp5 Miliar, Lapkeu Wajib Diaudit AP

Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 16:50 WIB PAJAK PENGHASILAN

DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Rabu, 24 April 2024 | 16:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Patuhi MK, Kemenkeu Bersiap Alihkan Pembinaan Pengadilan Pajak ke MA

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB KPP MADYA TANGERANG

Lokasi Usaha dan Administrasi Perpajakan WP Diteliti Gara-Gara Ini

Rabu, 24 April 2024 | 15:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: 13,57 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan hingga 23 April 2024