Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Permudah Wajib Pajak Bayar PBB, Pemkot Bikin Tabungan Khusus

A+
A-
0
A+
A-
0
Permudah Wajib Pajak Bayar PBB, Pemkot Bikin Tabungan Khusus

Ilustrasi.

YOGYAKARTA, DDTCNews – Pemkot Yogyakarta menyiapkan tabungan khusus untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) bernama Mas Joko untuk mempermudah wajib pajak menunaikan kewajiban perpajakannya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Wasesa mengatakan wajib pajak bisa menabung secara bertahap guna membayar PBB yang terutang setiap tahun melalui tabungan khusus tersebut.

"Terkadang ada objek pajak dengan ketetapan PBB yang cukup besar sehingga wajib pajak sulit memenuhi kewajibannya. Jika mereka menabung secara bertahap, diharapkan saat harus membayar pajak menjadi lebih ringan," katanya, Selasa (17/5/2022).

Baca Juga: Bagaimana Cara Lapor PPh Final 0,5% UMKM untuk PT? Begini Kata DJP

Wasesa menjelaskan pemkot menggandeng Bank Yogya dalam penerapan tabungan pajak tersebut. Selain itu, lanjutnya, pemkot juga menyiapkan program pemutihan atas tunggakan PBB tahun-tahun pajak sebelumnya.

Seperti dilansir jogja.jpnn.com, dia berharap tunggakan pajak daerah yang mencapai Rp145 miliar dapat segera dilunasi oleh wajib pajak sehingga dapat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

BPKAD Kota Yogyakarta sebelumnya juga telah melakukan upaya penagihan atas tunggakan pajak dengan bekerja sama dengan kejaksaan dan menetapkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Yogyakarta No. 123/2021.

Baca Juga: Wah! 25% Ekspat AS Pertimbangkan Lepas Kewarganegaraan Gara-Gara Pajak

Merujuk pada peraturan tersebut, pemkot memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan aset. Sita aset dilakukan oleh juru sita pajak daerah.

Dalam pelaksanaan penyitaan aset tersebut, wajib pajak diberi surat teguran terlebih dahulu. Apabila dalam 21 hari surat teguran tak ditanggapi oleh wajib pajak maka surat paksa akan diterbitkan kepada penunggak pajak.

Tunggakan pajak harus dilunasi dalam waktu 2x24 jam sejak surat paksa diterima. Bila tidak, pemkot akan melakukan penyitaan. (rig)

Baca Juga: UMKM Baru? Harus Daftar Jadi WP, Lalu Bayar Pajaknya Sesuai PP 23/2018

Topik : kota yogyakarta, tabungan khusus, pajak, pajak daerah, PBB, pajak bumi dan bangunan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Faktur Pajak dengan Kode 07 Melalui e-Faktur Versi 3.2

Jum'at, 24 Juni 2022 | 14:01 WIB
DEBAT PAJAK

Metode Pembatasan Biaya Pinjaman Keperluan Pajak Diubah, Setuju?

Jum'at, 24 Juni 2022 | 14:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Termasuk Insentif Perpajakan, Dana PEN Baru Terserap Rp113,5 Triliun

berita pilihan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 15:30 WIB
KPP PRATAMA ENDE

Batas Akhir PPS Makin Dekat, Kantor Pajak Ramai-Ramai Jemput Bola

Sabtu, 25 Juni 2022 | 15:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Wah! 25% Ekspat AS Pertimbangkan Lepas Kewarganegaraan Gara-Gara Pajak

Sabtu, 25 Juni 2022 | 13:00 WIB
KABUPATEN PANGANDARAN

Pemutihan Pajak Cuma Sampai September, WP Diimbau Segara Manfaatkan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa 5 Hari, Deklarasi Harta Luar Negeri Melejit ke Rp31,7 Triliun

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:01 WIB
LAPORAN DARI BELANDA

Lagi, Profesional DDTC Lulus S-2 di Tilburg University Belanda

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN

Ketentuan Bea Masuk Pembalasan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:45 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat