Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

'Perlu Tax Amnesty Jilid II untuk Tingkatkan Relaksasi Pajak'

A+
A-
10
A+
A-
10
'Perlu Tax Amnesty Jilid II untuk Tingkatkan Relaksasi Pajak'

Pengacara Hotman Paris Hutapea. (foto: instagram @hotmanparisofficial)

JAKARTA, DDTCNews – Pengacara Hotman Paris Hutapea mengatakan program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid II diperlukan untuk menambah penerimaan negara dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19.

Hotman menyebutkan sejumlah alasan kenapa pemerintah perlu segera menerbitkan tax amnesty jilid II di antaranya pemerintah membutuhkan uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat dan amnesti pajak lanjutan bisa menjadi solusi atas persoalan tersebut.

"Kenapa Pemerintah Indonesia perlu segera menerbitkan tax amnesty jilid II, karena pemerintah butuh uang dari penerimaan pajak yang sangat besar untuk menolong bangsa dan rakyat," katanya di akun Instagram @hotmanparisofficial dikutip Rabu (24/3/2021).

Baca Juga: Shakira Tolak Tagihan Pajak Rp219 Miliar

Alasan kedua adalah untuk menambah dosis insentif bagi pelaku usaha dan masyarakat. Menurutnya, kebijakan insentif pajak yang sudah digulirkan seperti pemangkasan tarif PPh badan dan lainnya belum cukup untuk menolong pelaku usaha.

Untuk itu, pagu belanja insentif pajak perlu terus ditambah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Menurutnya, penambahan dosis insentif tersebut akan ditambah oleh hasil program tax amnesty jilid II.

"Kami ucapkan terima kasih karena memang benar pemerintah telah memberikan relaksasi sebesar Rp56 triliun untuk kemudahan pajak. Tapi pemerintah butuh uang yang sangat besar untuk membeli vaksin, dari mana uang itu kalau bukan dari pajak terutama," tutur Hotman.

Baca Juga: Ajak Wajib Pajak Ikut PPS, Hamish Daud: Jangan Tunda Lagi

Pengacara ini juga memperkirakan potensi penerimaan pajak dari program tax amnesty jilid II bisa mencapai puluhan hingga ratusan triliun. Potensi tersebut, lanjutnya, tak boleh dilewatkan pemerintah guna mendukung penanggulangan dampak pandemi.

Hotman juga meminta pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta memperluas insentif PPN untuk pembelian rumah. Menurutnya, relaksasi pajak juga perlu diberikan kepada sektor properti sekunder yaitu berupa diskon PPh dan BPHTB bagi penjual dan pembeli.

"Kalau tax amnesty jilid II diterbitkan, diperkirakan Indonesia mendapatkan puluhan hingga ratusan triliun dari dana luar negeri yang masih disembunyikan. Jadi pilihan tax amnesty jilid II merupakan pilihan utama bagi pemerintah agar bisa tingkatkan relaksasi pajak," ujarnya. (rig)

Baca Juga: Negara Ini Tetapkan Standar Emisi Baru dan Tawarkan Insentif Pajak

Topik : selebriti, hotman paris, pengacara, tax amnesty jilid II, relaksasi pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 13 Maret 2022 | 14:00 WIB
VIETNAM

Surati Kemenkeu, Kadin Vietnam Usulkan Sejumlah Insentif Pajak

Jum'at, 04 Maret 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Memperpanjang Waktu Pelaporan SPT Tahunan WP Orang Pribadi

Minggu, 27 Februari 2022 | 09:30 WIB
EDUKASI PAJAK

Edukasi Anak Muda Soal Pajak, Ini Saran Reza Rahadian Buat Pemerintah

Jum'at, 21 Januari 2022 | 11:34 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UU HPP Jadi Jembatan Menuju Sistem Pajak yang Lebih Modern

berita pilihan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:09 WIB
PER-03/PJ/2022

Isi Keterangan Jenis Barang dalam Faktur Pajak? Begini Ketentuannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:00 WIB
KPP PRATAMA BATANG

WP Tak Lunasi Tagihan Rp285 Juta, Kantor Pajak Adakan Penyitaan Aset

Rabu, 10 Agustus 2022 | 14:30 WIB
CRYPTOCURRENCY

Makin Banyak! Bappebti Rilis 383 Aset Kripto yang Legal Diperdagangkan