Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Perizinan Berbelit, Bisnis Sarang Burung Walet Bebas dari Pajak

0
0

RANAI, DDTCNews – Pelaku usaha sarang burung walet di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau masih bisa menikmati keuntungan tanpa dikenai pajak. Pasalnya, rumitnya perizinan membuat pemerintah belum bisa memungut pajak dari jenis usaha ini.

Kepala Bidang Pendapatan Badan Pegelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Pemkab Natuna Wan Andriko mengatakan masih banyak potensi pajak daerah yang masih bisa digali. Salah satu yang potensial adalah bisnis sarang burung walet.

"Yang sekarang sudah beberapa titik dikelola masyarakat. Seperti di Kecamatan Bunguran Batubi saja tercatat terdapat enam titik usaha pengkaran sarang walet. Potensinya cukup besar di Natuna," katanya, Rabu (28/2).

Baca Juga: Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, BPPD Gelar Sosialisasi

Namun, penarikan pajak ini terhambat perizinan yang rumit dan berlapis-lapis. Ada sejumlah izin yang harus dikantongi agar bisnis walet menjadi legal dan dapat dikenakan pajak. 

Menurut Andriko, belum adanya legalitas pungutan pajak penangkaran sarang walet disebabkan adanya regulasi aturan yang mesti dipatuhi. Hal ini sudah dibahas bersama dinas teknis, baik dinas lingkungan hidup maupun dinas perizinan.

"Kami tidak bisa menarik pajak daerah sebesar 10% dari penjualan. Karena belum dikeluarkan izin dari dinas perizinan," ungkapnya.

Baca Juga: Pemprov Beri Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Oleh karena itu, diperlukan terobasan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar bisnis sarang burung walet ini bisa masuk dalam sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini tidak lain dalam rangka mencapai target PAD 2018 yang mencapai Rp74 miliar.

"Pajak walet ini bisa saja dikeluarkan izinnya, tetapi ada semacam pernyataan dari Kecamatan setempat yang menyatakan tidak mengganggu lingkungan masyarakat," tutupnya.

Baca Juga: Semester I/2019, Setoran Pajak DKI Baru 31%

"Yang sekarang sudah beberapa titik dikelola masyarakat. Seperti di Kecamatan Bunguran Batubi saja tercatat terdapat enam titik usaha pengkaran sarang walet. Potensinya cukup besar di Natuna," katanya, Rabu (28/2).

Baca Juga: Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, BPPD Gelar Sosialisasi

Namun, penarikan pajak ini terhambat perizinan yang rumit dan berlapis-lapis. Ada sejumlah izin yang harus dikantongi agar bisnis walet menjadi legal dan dapat dikenakan pajak. 

Menurut Andriko, belum adanya legalitas pungutan pajak penangkaran sarang walet disebabkan adanya regulasi aturan yang mesti dipatuhi. Hal ini sudah dibahas bersama dinas teknis, baik dinas lingkungan hidup maupun dinas perizinan.

"Kami tidak bisa menarik pajak daerah sebesar 10% dari penjualan. Karena belum dikeluarkan izin dari dinas perizinan," ungkapnya.

Baca Juga: Pemprov Beri Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Oleh karena itu, diperlukan terobasan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar bisnis sarang burung walet ini bisa masuk dalam sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini tidak lain dalam rangka mencapai target PAD 2018 yang mencapai Rp74 miliar.

"Pajak walet ini bisa saja dikeluarkan izinnya, tetapi ada semacam pernyataan dari Kecamatan setempat yang menyatakan tidak mengganggu lingkungan masyarakat," tutupnya.

Baca Juga: Semester I/2019, Setoran Pajak DKI Baru 31%
Topik : pajak daerah, pajak sarang burung walet, kabupaten natuna
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 18:35 WIB
DI YOGYAKARTA
Kamis, 14 Juli 2016 | 11:07 WIB
KOTA SAMARINDA
Kamis, 14 Juli 2016 | 12:02 WIB
KOTA MAKASSAR
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:02 WIB
KOTA BANDAR LAMPUNG
berita pilihan
Rabu, 07 September 2016 | 08:30 WIB
KOTA BEKASI
Jum'at, 11 November 2016 | 20:22 WIB
PROVINSI RIAU
Jum'at, 18 Agustus 2017 | 11:29 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Sabtu, 12 November 2016 | 12:40 WIB
KOTA TANGERANG SELATAN
Kamis, 15 Desember 2016 | 17:53 WIB
PROVINSI BENGKULU
Kamis, 02 Maret 2017 | 18:14 WIB
KABUPATEN BERAU
Jum'at, 09 Juni 2017 | 11:15 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jum'at, 27 Januari 2017 | 11:59 WIB
KOTA MALANG
Senin, 14 November 2016 | 10:59 WIB
PROVINSI DI YOGYAKARTA
Jum'at, 03 Maret 2017 | 14:35 WIB
PAJAK DAERAH